Floresa.co – Uskup Ruteng, Mgr. Siprianus Hormat mengirim surat khusus kepada Presiden Joko Widodo, meminta untuk menghentikan mega proyek panas bumi (geothermal) di Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat.
Sebagaimana yang dilansir Katoliknews.com, Selasa, 16 Juni 2020, dalam surat itu ia menyatakan proyek yang dikelola oleh perusahan negara PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) itu berpotensi mengancam kehidupan warga yang menghuni desa tersebut.
Lokasi proyek dengan luas area 17,76 hektar itu, kata uskup, akan membawa bencana di masa depan.
“Proyek ini akan merusak ruang hidup masyarakat setempat yang tampak dalam unsur-unsur dasar penunjang, seperti tanah, air, udara dan juga menghancurkan mata pencaharian dan sumber kehidupannya, seperti lahan pertanian dan isinya, kebun dan tanamannya, serta hewan peliharaan,” tulisnya.
Ia juga menambahkan, “titik pengeboran di Kampung Nunang hanya berjarak 20 hingga 30 meter dari pusat kampung dan 100 meter dari Gereja Katolik.”
“Demikian juga sumur pengeboran dan pembuangan limbah berada dalam lingkungan pemukiman dan ruang hidup warga setempat,” katanya dalam surat yang dikirim pada 9 Juni.
Selain itu, jelasnya, proyek yang dikoordinasi Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM ini dinilai bakal merusak situs-situs komunitas adat setempat, mengganggu kenyamanan dan keamanan tata peribadatan dan kerohanian lain dan menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah.
Ia menjelaskan, rencana titik eksplorasi juga hanya berjarak 200 meter dari Danau Sano Nggoang yang memiliki luas 512 hektare dengan letak ketinggian 757 meter.
Ia menyatakan, proyek itu berpotensi destruktif bagi danau yang selama ini menjadi penyangga keragaman hayati dan ekologi di wilayah itu dan sudah menjadi salah satu destinasi wisata alam strategis dalam desain destinasi wisata premium di Labuan Bajo.
Uskup juga mengungkap soal adanya pengaduan warga yang merasa diintimidasi oleh kehadiran aparat TNI dan Kepolisian serta Satpol PP dalam berbagai kegiatan tahapan perusahaan selama ini.
Menurut Uskup Sipri, keberadaan proyek ini kontra dengan cita-cita Presiden Jokowi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berwawasan holistik, dari sisi ekonomis, ekologis dan kultural.
“Dari lubuk hati yang paling dalam kami merekomendasikan kepada Bapak Presiden untuk tidak melanjutkan proyek ini,” katanya.
Surat Uskup Hormat juga ditujukan kepada Menteri Keuangan RI, Menteri ESDM, Gubernur NTT, dan Bupati Manggarai Barat. Selain itu tembusannya juga termasuk ke Bank Dunia, yang mendanai proyek itu.
Dukung Pembangunan Berkelanjutan
Proyek itu yang kini masih dalam tahap eksplorasi merupakan bagian dari rencana memanfaatkan 16 potensi geothermal di daratan Flores.
Sejak awal bergulir, berbagai kelompok terus melakukan perlawanan, baik dari kalangan sipil maupun Gereja Katolik melalui Komisi JPIC.
JPIC-OFM misalnya melakukan investigasi khusus pada proyek ini, yang kemudian dipublikasi dalam bentuk kertas posisi.
Uskup Sipri mengatakan, alih-alih memaksakan proyek itu, pemerintah mesti mengembangkan perkebunan dan pertanian, sektor-sektor yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
Apalagi, dari jumlah jiwa di sekitar Wae Sano lebih dari 1.200, mayoritas atau 92,98% adalah petani.
Berdasarkan kajian yang dibuat JPIC-OFM Indonesia, kedua sektor itu memang merupakan unggulan warga selama ini.
Dikutip dari Kertas Posisi JPIC-OFM, Patris Pen (55), petani di Nunang, mengaku bisa membeli beras dan menyekolahkan anak dari hasil pertanian dan perkebunan.
Dalam setahun, kata dia, dari hasil buah sirih (mingi), ia bisa mendapat Rp.32.000.000, kemiri Rp.10.000.000, kakao Rp. 2.000.000-4.000.000, kelapa Rp. 5.500.000 dan cengkeh Rp.4.000.000-7.000.000.
Selain itu, sektor unggulan lain yang diusulkan uskup yang ditahbiskan pada 19 Maret itu adalah ekowisata dan ekokultural.
Di Kawasan itu ada Danau Sano Nggoang yang sudah ramai dikunjungi wisatawan dan ada hutan yang masih asli yang menjadi habitan burung endemik, seperti Kecak Flores, Seringgit Flores, Kecuku Flores, dan gagak Flores.
KATOLIKNEWS/FLORESA
