Kacaunya Tata Kelola TN Komodo: Penuh Kepentingan Bisnis, Minim Aksi Konservasi, dan Menyisihkan Warga Setempat

Pengembangan konservasi dan pariwisata juga harus menjamin keikutsertaan aktif serta distribusi keadilan bagi warga di dalam dan sekitar kawasan. Harapannya, mata pencaharian mereka tidak dicaplok oleh kepentingan elit bisnis dan politik.

Oleh: CYPRI JEHAN PAJU DALE, Kyoto University

Baru-baru ini, Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengumumkan perubahan pengelolaan pariwisata di Taman Nasional (TN) Komodo, Nusa Tenggara Timur. Menurut Jokowi, Pulau Rinca akan difokuskan untuk destinasi wisata dengan target wisatawan 1-1,5 juta orang per tahun. Sedangkan Pulau Padar dan Komodo diarahkan untuk konservasi dengan pariwisata eksklusif bertarif khusus.

Dengan skema ini, tarif masuk wisata ke Pulau Komodo dan Padar naik dari Rp 150 ribu menjadi Rp 3,75 juta per orang. Selain itu pengelolaan tiket masuk ke kawasan eksklusif itu tidak lagi dikelola Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), melainkan oleh PT Flobamor, perusahaan daerah Provinsi NTT dan mitra bisnisnya.

Sebelumnya pemerintah juga sudah mengeluarkan izin konsesi kepada berbagai perusahaan untuk membuka resort dan bisnis wisata lain di Pulau Komodo, Padar, Rinca, dan Tatawa dengan total luas mencapai 452,37 hektar.

Pengumuman presiden memperjelas sebuah skema baru pengelolaan TN Komodo: Pulau Rinca dan wilayah laut sekitarnya dijadikan kawasan pariwisata massal, Pulau Komodo dan Padar dan wilayah laut sekitarnya menjadi pariwisata eksklusif yang dikelola korporasi.

Penelitian kami sebelumnya mengungkapkan bahwa pengembangan bisnis pariwisata di kawasan konservasi berpotensi membahayakan aspek pelestarian komodo serta bentang alam di pendukungnya – fungsi yang semestinya menonjol di kawasan taman nasional.

Studi itu juga menggarisbawahi risiko hilangnya mata pencaharian masyarakat setempat dari sektor pariwisata berbasis komunitas setelah di masa lalu tanah pertanian mereka diambil untuk pembentukan taman nasional dan wilayah penangkapan ikan dibatasi dengan alasan perlindungan terumbu karang.

Alih-alih melakukan perbaikan, skema pengelolaan terbaru seperti yang diumumkan Presiden Jokowi justru berisiko menambah masalah itu.

Empat kekacauan pengelolaan TN Komodo

Ada setidaknya empat persoalan pokok terkait skema yang didengungkan Jokowi.

Pertama, “pemisahan fungsi” Pulau Rinca dengan Pulau Padar dan Pulau Komodo merusak keutuhan TN Komodo sebagai satu kesatuan bentang alam. Padahal, keutuhan kawasan tersebut penting sebagai “rumah perlindungan yang aman bagi Komodo dari ancaman kepunahan akibat perubahan iklim.”

Kedua, terjadi perubahan drastis dari pariwisata (dan konservasi) berbasis masyarakat (community-based) menjadi pariwisata berbasis perusahaan (corporate-based). Laporan masyarakat sipil dan media sudah mengungkapkan adanya relasi pemilik perusahan dan elit politik rezim yang berkuasa dalam model pariwisata saat ini.

Transisi ini menghasilkan konflik karena warga di dalam dan sekitar kawasan tidak dilibatkan. Berbagai aksi demonstrasi yang terjadi di Labuan Bajo selama ini merupakan wujud perlawanan masyarakat atas proses itu.

Ketiga, dalam skema yang disampaikan Jokowi, Pemerintah tampak tidak memiliki visi, program, dan rencana induk untuk konservasi. Semakin banyak aktor bisnis diberi akses untuk mengeruk cuan di Taman Nasional. Namun, kapasitas dan kewenangan BTNK tidak diperkuat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki mandat menjaga lingkungan hidup dan kehutanan seperti lebih berfungsi sebagai instansi pemberi konsesi dan memfasilitasi investasi.

Keempat, kendati gencar membangun infrastruktur fisik di Labuan Bajo dan sekitarnya, pemerintah tidak mengembangkan infrastruktur tata kelola yang komprehensif untuk mengkoordinasi berbagai pemangku kepentingan baik untuk pengembangan konservasi maupun pariwisata.

Keempat masalah ini mengarah kepada kekacauan sistem pengelolaan TN Komodo pasca penetapannya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional berstatus super-premium. Kekacauan tata kelola seperti itu tidak saja berakibat buruk bagi kelangsungan konservasi, tetapi juga merusak reputasi pariwisata kita sebagai destinasi yang berkualitas rendah karena kesemrawutan manajemen, merusak alam, dan mengabaikan hak warga setempat.

Pelajaran dari Kegagalan KCMI

Model pengelolaan berbasis korporasi seperti yang diusung pemerintah saat ini sebenarnya sudah diterapkan di TN Komodo pada tahun 2005. Di bawah tuntunan dan sokongan dana dari Bank Dunia, USAID, dan organisasi lingkungan The Nature Conservancy, terciptalah model pengelolaan yang bernama Komodo Collaborative Management Initiative (KCMI). Gagasan pokoknya: TN Komodo perlu dikelola secara komersial agar memfasilitasi bisnis di satu sisi dan mendapatkan dana untuk konservasi dan pemberdayaan masyarakat di sisi lain, serta untuk melindungi komodo serta bentang alam daratan dan lautannya.

Wewenang pengelolaan dialihkan dari BTNK ke PT Putri Naga Komodo (PT PNK), sebuah perusahaan patungan antara TNC dan perusahaan swasta PT Jaytasya Putrindo Utama. Selain memungut tiket dari wisatawan, PT PNK ini juga mengelola dana bantuan dan pinjaman luar negeri.

Namun, hanya dalam waktu 5 tahun, kemitraan ini bubar. Kendati kontraknya berlangsung 25 tahun, PT PNK menghilang tanpa pertanggungjawaban publik dan hukum. Pada tahun 2011, pengelolaan TN Komodo kembali diambil alih BTNK.

Kegagalan KCMI ini memberi pelajaran penting bagi pengelolaan TN Komodo:

1) KCMI adalah bentuk komersialisasi dan privatisasi pengelolaan TN Komodo. Sebagaimana yang kami tunjukkan dalam buku Kuasa, Pembangunan, dan Pemiskinan Sistemik (2013) model KCMI bersifat komersial dan mengabaikan tanggungjawab negara untuk konservasi.

2) Peran pemerintah (dalam hal ini KLHK dan BTNK) dalam KCMI menjadi sangat kecil. Kepercayaan tanpa mekanisme kontrol kepada PT PNK, TNC dan PT JPU mengabaikan kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan itu memiliki tendensi untuk mengedepankan kepentingan bisnis ketimbang melayani kepentingan publik.

3) Analisis peneliti pariwisata pada Leeds Beckett University di Inggris Janet Cochrane menunjukkan, kegagalan itu juga diakibatkan oleh masih kentalnya perilaku koruptif dan rendahnya kesadaran lingkungan hidup di kalangan birokrat yang terlibat dalam pengelolaan taman nasional waktu itu.

Apa yang harus dilakukan Presiden

Di tengah ancaman kepunahan komodo akibat tekanan perubahan iklim, pemerintah semestinya bersungguh-sungguh meningkatkan upaya konservasi di TN Komodo. Hal itu penting mengingat TN Komodo adalah satu-satunya bentang alam yang tersisa bagi satwa purba ini, sehingga integritas dan keasliannya harus dijaga.

Demi tujuan tersebut, Presiden harus membatalkan desain pariwisata massal di Pulau Rinca, serta mengatur jumlah dan lama waktu kunjungan di setiap tempat kunjungan sesuai dengan daya dukung ekologis. Izin konsesi bisnis perusahaan-perusahaan di dalam habitat Komodo juga harus dibatalkan karena tidak sejalan dengan prinsip konservasi.

Presiden dan jajarannya juga perlu belajar dari kegagalan KCMI. Dibutuhkan desain kelembagaan yang kuat, di mana pemerintah memegang kendali dan tidak menyerahkannya kepada entitas bisnis. Sebuah manajemen terpadu dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan untuk mengkoordinasi semua pemangku kepentingan dalam upaya konservasi.

Pengembangan konservasi dan pariwisata juga harus menjamin keikutsertaan aktif serta distribusi keadilan bagi warga di dalam dan sekitar kawasan. Harapannya, mata pencaharian mereka tidak dicaplok oleh kepentingan elit bisnis dan politik.

Di sisa-sisa hari kekuasaannya, semoga Presiden Jokowi segera sadar bahwa kepemimpinannya dibutuhkan untuk memperkuat konservasi dan pengembangan pariwisata berbasis komunitas sebagai dasar yang kokoh bagi ekonomi pariwisata berkelanjutan di TN Komodo.The Conversation

Cypri Jehan Paju Dale, peneliti pada Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

Terkini

Jelang Hari HAM, Sejumlah Organisasi Unjuk Rasa Tuntut Keadilan di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Maumere

Mereka mengangkat sejumlah kasus seperti pembunuhan berencana di Wolomarang, perdagangan 17 anak di sejumlah tempat hiburan malam di Maumere, dan korupsi dana Bantuan Tidak Terduga di BPBD Sikka.

Memikirkan Ulang Strategi Melawan Pencaplokan Sumber Daya dalam Pariwisata Super Premium di Flores

Di tengah penetrasi kapitalisme melalui berbagai kebijakan pembangunan oleh pemerintah di sektor pariwisata di Flores, diperlukan usaha untuk memikirkan dan menata kembali strategi kekuatan rakyat

Pohon Proyek KSPN;  Dibeli 5 Juta Per Batang dari Luar Labuan Bajo, Kini Dimusnahkan di Dekat Pemakaman Umum

Dicita-citakan untuk mempercantik Labuan Bajo, banyak dari pohon-pohon yang didatangkan dari daerah lain itu mati dan dibakar, sementara yang lainnya sudah mulai mengering. Ini adalah bagian dari proyek pemerintah pusat.

KUHP yang Disahkan di Tengah Banjir Kritik; Ancaman Serius yang Gerus Sendi Demokrasi

Klaim bahwa pengesahan KUHP ini merupakan momen bersejarah reformasi hukum pidana di Indonesia, "adalah sebuah dusta besar dari sebuah rezim yang tidak ragu untuk memangkas hak-hak warganya dengan keji untuk melanggengkan kekuasaan.”

Populer

Pembangunan Jalan untuk ASEAN Summit di Labuan Bajo: Tanah dan Rumah Warga Digusur Tanpa Ganti Rugi

Rumah dan lahan warga digusur untuk proyek pembangunan jalan dengan anggaran lebih dari 400 miliar yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Mereka diminta ikhlas untuk tidak meminta ganti rugi. Pemerintah beralasan, tidak ada dana untuk itu.

Dari Relokasi Warga hingga Kenaikan Drastis Tarif Masuk; Kontroversi-kontroversi Gubernur Laiskodat di TN Komodo

Sejak memimpin NTT pada 2018, Gubernur Laiskodat melahirkan sejumlah kebijakan di TN Komodo yang memicu gejolak perlawanan. Selain karena mengancam keberadaan penduduk di dalam kawasan, juga karena dianggap tidak mengakomodasi aspirasi dari para pelaku wisata setempat.

PLN Sebut Eksekusi Geothermal Poco Leok Taruhan Komitmen KTT G20, Warga Tetap Tolak dan Minta Jaminan Aman dari Bencana

Menurut PT PLN, proyek-proyek geothermal di berbagai daerah di Flores adalah bagian dari transisi menuju energi baru dan terbarukan, yang seharusnya didukung. Namun warga terus mempertanyakan jaminan terhadap masa depan mereka, andai muncul masalah yang mengancam hidup mereka.

“Laudato Si”, Ensiklik Paus Fransiskus tentang Lingkungan Hidup

Floresa.co- Setelah sempat dibocorkan oleh media Italia, L'Espresso, akhirnya...

Agleriano Gefrilman, Bocah Lumpuh di Manggarai Timur yang Berharap Bisa Sekolah

Meski dengan kondisi keterbatasan fisik, yang membuat bocah 12 tahun itu tidak bisa mengenyam pendidikan formal seperti anak-anak lainnya, ia piawai bisa menulis, menggambar dan membaca. "Saya ingin sekolah," katanya.

Opini Lainnya

Memikirkan Ulang Strategi Melawan Pencaplokan Sumber Daya dalam Pariwisata Super Premium di Flores

Di tengah penetrasi kapitalisme melalui berbagai kebijakan pembangunan oleh pemerintah di sektor pariwisata di Flores, diperlukan usaha untuk memikirkan dan menata kembali strategi kekuatan rakyat

Ilusi Janji Kesejahteraan Pemprov NTT untuk Warga Besipae

Aksi pembongkaran rumah-rumah warga di Besipae adalah potret dari kuasa eksklusi, entah melalui regulasi, pemaksaan, pasar maupun legitimasi yang dipraktikkan secara vulgar oleh pemerintah dan aparat keamanan. 

Penyingkiran Warga Besipae: Arogansi Kekuasaan yang Mencederai Demokrasi

Pada kasus Besipae kita melihat gejala praktik kekerasan, kebijakan kapitalistik dan kebangkitan totaliterianisme negara di NTT. Aparat pemerintah memakai kekuasaannya untuk memaksa warga menerima segala tindak-tanduk kekerasan itu sebagai sesuatu yang biasa dan normal.

Gubernur NTT Harus Buka Ruang Dialog dengan Warga Besipae

"Menggusur rumah-rumah warga Besipae tanpa melihat kebutuhan mereka tentu merupakan sebuah bentuk kekejaman. Selain itu, pengerahan aparat bersenjata tak lain merupakan cerminan watak premanisme dan totaliter penguasa terhadap rakyat."