Floresa.co – Menyandingkan kata-kata manis yang disampaikan H2N saat kampanye dengan realitas yang kini terjadi dengan PT Manggarai Multi Investasi [MMI] menjadi pelajaran bagus tentang pentingnya tidak percaya begitu saja pada kata-kata mereka yang hendak meraih kekuasaan.
Setelah kekuasaan diraih, realisasi janji kampanye tak lagi jadi perhatian, sebagaimana yang kini jadi nasib dua program yang digembar-gemborkan akan didanai dari hasil usaha salah satu BUMD Kabupaten Manggarai itu.
Saat kampanye Pilkada Manggarai 2020 silam, H2N – sebutan duo Herybertus GL Nabit dan Heribertus Ngabut – mengklaim akan memaksimalkan PT MMI untuk membiayai program menaikkan 100 persen gaji guru komite dan petani milenial.
Namun, hingga mereka sebentar lagi mengakhiri periode kekuasaan, semua itu tidak saja masih sebatas janji, PT MMI malah merayap, jadi bancakan para elit yang tidak mau membayar utang.
Sejumlah sosok yang ada di kursi kepemimpinan perusahaan itu dan orang dekat H2N juga masuk dalam daftar debitur macet, membuat PT MMI kini diusut kejaksaan.
Salah satu yang berutang ratusan juta dan belum dibayar adalah orang dekat Nabit, Sekretaris Daerah Fansy Aldus Jahang.
Nostalgia Janji H2N
Janji H2N memaksimalkan peran PT MMI untuk dua program itu disampaikan pada sejumlah momen kampanye Pilkada 2020 saat mereka bertarung melawan petahana Deno Kamelus-Viktor Madur.
Dalam salah satu sesi debat, Deno sempat menanyakan sumber dana dua program itu yang totalnya bisa lebih dari seratus miliar.
Menurut hitungan Deno, jika gaji guru komite dinaikkan 100 persen, maka menjadi Rp1,5 juta per bulan.
“Kalau dikalikan dengan jumlah guru komite sekarang 3.237, total seluruh biaya yang dibutuhkan dalam setahun Rp58 miliar sekian,” kata Deno dalam debat publik pada pada 14 November 2020 itu.
Ia juga mempertanyakan sumber dana program bantuan Rp1 juta untuk pembersihan lahan – yang Nabit kemudian sebut bagian dari Program Petani Muda Milenial Manggarai. Deno menaksir anggaran yang dibutuhkan untuk program ini Rp103 miliar.
“Pertanyaan saya, ini duitnya dari mana?” kata Deno.
Ia berkata, dari daftar belanja pemerintah kala itu, sisa untuk belanja modal atau belanja langsung tidak sampai Rp500 miliar.
“Nomenklatur untuk bantuan Rp1 juta untuk bersih lahan itu dari mana?”
Merespons pertanyaan itu, Nabit menjawab bahwa dana itu akan didapat dari hasil investasi PT MMI.
“Pada 2021 ini kita berencana untuk melakukan investasi di bidang pertanian, pembukaan lahan yang akan dilakukan oleh BUMD, oleh PT MMI,” katanya.
“Hasil dari investasi itulah yang akan digunakan pada tahun 2022 untuk membiayai berbagai program yang sudah kita janjikan,” katanya.
Deno dan pasangannya saat itu meragukan klaim Nabit. Dengan status masih sebagai bupati dan karenanya juga sebagai perwakilan pemegang saham pengendali perusahaan itu, Deno berkata, “tidak ada dalam rencana bisnis PT MMI untuk investasi di tahun 2021 dan menghasilkan uang sebesar Rp103 miliar.”
“PT MMI untungnya saja tidak pernah sampai Rp100 juta,” katanya.
Merespons Deno, Nabit mengatakan, rencana bisnis itu bisa diubah dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS tengah tahun.
“Kalau perlu, menambah modal pemerintah yang akan dimasukan ke PT MMI,” katanya.
Setelah menang Pilkada 2020, RUPS tengah tahun untuk menetapkan rencana bisnis baru PT MMI itu tak dijalankan.
Mengutip dokumen audit PT MMI, RUPS baru digelar pada 30 Oktober 2021. Namun, tak ada agenda penetapan rencana bisnis baru dan penambahan modal, hanya perubahan direksi dan komisaris, peralihan saham dan ganti nama pemegang saham.
Alih-alih menambah modal, per 31 Desember 2023, nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Manggarai pada PT MMI malah berkurang menjadi Rp8.456.751.674 dari sebelumnya Rp10.599.096.597 per 31 Desember 2022.
Sementara per akhir 2021, nilai penyertaan modal Rp10.578.104.191 dan pada akhir 2020 sebesar Rp10.499.445.903.
Dana BOS Masih Jadi Penopang Gaji dan Tamsil Guru Honorer
Meningkatkan gaji guru komite atau guru honorer dari hasil usaha PT MMI ternyata hanya manis di bibir, sekedar menarik simpati pemilih saat Pilkada 2020.
H2N memang menang pilkada dengan 60,66 persen suara. Namun, usai empat tahun memimpin Manggarai, janji itu tak ada wujudnya.
Wilibrodus Kengkeng, ketua tim sukses H2N pada Pilkada 2020 beralasan karena saat keduanya mulai memimpin, tak ada lagi guru berstatus honorer.
Wili berkata kepada Floresa, pada 2021 Manggarai mendapat alokasi perekrutan 1.300 guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja [P3K].
“Karena sudah mendapatkan P3K, akhirnya kan tidak ada lagi [guru] yang honorer,” katanya pada 16 Juli.
Namun, klaim Wili tidak sesuai data yang diperoleh Floresa dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Saat ini Manggarai masih memiliki 2.734 guru honorer, terdiri atas 804 orang jenjang TK/PAUD,1.128 orang jenjang SD/MI dan 802 orang jenjang SMP/MTs.
Gaji mereka masih bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah [BOS] yang merupakan program pemerintah pusat, menurut Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dinas itu, Gabriel Egor.
Jumlah gajinya bervariasi, “ada yang Rp300.000 dan ada yang Rp500.000 per bulan,” katanya.
Ditemui Floresa pada 17 Juli, Gabriel berkata, faktor yang menentukan jumlah gaji adalah jumlah peserta didik.
“Kalau banyak siswa-siswinya, maka otomatis dana BOS juga naik,” ujarnya.
Selain dari dana BOS, kata Gabriel, guru komite juga mendapat tambahan penghasilan atau tamsil dari Dana Alokasi Umum specific grant, yang penggunaannya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.
Gabriel berkata, tamsil itu 60 persen dari gaji, yang diterima dua kali setahun. Jumlahnya pun bervariasi, yaitu Rp200.000, Rp300.000 dan Rp715.000.
Tidak semua guru langsung mendapat tamsil, karena memprioritaskan guru honorer yang sudah lama mengabdi, kata Gabriel.
Tim Sukses Klaim Pemuda Enggan Bertani
Program Petani Milenial Manggarai untuk mendorong generasi muda menjadi wirausaha bidang pertanian juga gagal terlaksana. Manggarai kini masih dibanjiri produk hortikultura dari luar daerah.
Wilibrodus Kengkeng berkata, pada 2021 atau tahun pertama pemerintahan H2N, program ini sudah dilaksanakan.
Ia antara lain menyebut uji coba di beberapa tempat, seperti di Kampung Ka Redong, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong dan pernah menyewa lahan di dekat Bandara Frans Sales Lega Ruteng.
“Hanya memang, dalam perjalanan, minat anak-anak muda ini ke pertanian tidak cukup tinggi,” katanya.
“Mereka mau, tetapi kemudian setelah kita cek ke bawah, saat programnya sudah jalan, tidak cukup bersemangat,” tambahnya.
Ia mengklaim “rata-rata anak-anak ini kalau berdiskusi tentang petani milenial, awal mulanya mau, tetapi inginnya tetap menjadi honorer.”
Padahal, klaim Wili, H2N sudah menyiapkan pihak yang akan membeli hasil pertanian mereka.
“Jadi, tantangan petani milenial ini sebenarnya pada generasi muda itu sendiri,” katanya.
Menurut data yang diperoleh Floresa dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, alokasi anggaran untuk program ini memang relatif kecil dari yang dijanjikan saat kampanye.
Selama tiga tahun terakhir, keseluruhan anggaran hanya Rp1.234.573.250. Rinciannya Rp265.641.525 pada 2021; Rp505.806.725 pada 2022 dan Rp463.125.000 pada 2023.
Anggaran tersebut, menurut Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Laurensius A. Laot, dialokasikan untuk bantuan modal awal kepada para petani milenial.
“Modal awal yang diberikan itu berupa benih hortikultura dan peralatan, serta biaya pembukaan lahan mereka,” katanya.
Ia mengklaim, malah kalau dihitung, nilainya sudah lebih Rp1 juta per petani penerima bantuan, bila termasuk pembelian benih dan peralatan kerja – nominal yang selaras dengan janji H2N saat kampanye.
Berdasarkan data yang diberikan Laurensius, mayoritas bantuan disalurkan untuk “mendukung pengembangan sektor hortikultura, khususnya olerikultura.”
Anggaran tahun 2021 misalnya digunakan untuk kegiatan pendampingan dan bantuan benih hortikultura, seperti bawang merah, bayam merah, cabai keriting, cabai rawit, kacang panjang, jagung manis, mentimun, porang, buncis, jahe, kangkung, pare dan terung.
Sementara pada 2022, anggaran dialokasikan untuk pengadaan drum plastik, plastik sungkup, kotak semai benih, gunting pangkas biasa dan plastik mulsa. Alokasi lainnya untuk pengadaan benih adalah benih cabai besar, cabai keriting, cabai rawit, kubis, dan petai hibrida.
Setahun berikutnya, anggaran disalurkan untuk pengadaan benih seperti terung, tomat, cabai keriting dan jagung manis. Selain itu adalah untuk pengadaan tandon air, traktor mini, mesin pompa air dan selang air.
Gagalnya program ini membuat hingga sekarang pasokan untuk sayur-sayuran dan kebutuhan lainnya di Manggarai masih berasal dari daerah lain seperti Bajawa, Kabupaten Ngada dan Maumere, Kabupaten Sikka, sebagaimana pengakuan sejumlah pedagang pasar di Ruteng kepada Floresa.
Di sisi lain, mengacu pada data Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai yang sudah diperiksa Floresa, luas panen tanaman sayur menurun selama periode kepemimpinan H2N.
Selama tiga tahun sebelum 2021, luas panen tanaman sayuran di Manggarai selalu di atas 700 hektare [ha], masing-masing 744 ha [2018], 776 ha [2019] dan 761 ha [2020]. Selama era H2N, luas panen tanaman sayuran menurun drastis menjadi hanya sekitar 464 ha [2021], 497 ha [2022] dan 416 ha [2023].
Produksi sayuran juga menurun pada 2021 dan 2022. Dari 15.846 kuintal pada 2021 menjadi 10.065 kuintal pada 2022. Pada 2023, produksi sayuran memang kembali naik menjadi 26.956 kuintal, namun masih lebih rendah ketimbang produksi pada 2020 yang mencapai 29.104 kuintal.
Jadi Bancakan Elit Lokal
Saat ribuan guru honorer di Manggarai masih digaji rendah dan anak-anak muda diklaim enggan menjadi wirausaha sektor pertanian, kondisi PT MMI – yang dijanjikan menjadi sumber dana – mengenaskan pada era H2N.
PT MMI didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 8 tahun 2012. Saat ini, pemegang saham mayoritas adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai, sebesar 98,04 persen, dengan jumlah modal disetor Rp10 miliar.
Pemegang saham lainnya adalah pihak swasta, yaitu Monika Ambang dengan saham 1,47 persen dan modal disetor sebesar Rp150 juta. Pemilik saham lainnya Hilarius Mantara sebesar 0,49 persen dengan modal disetor Rp50 juta.
Sesuai anggaran dasar perusahaan, PT MMI berusaha dalam bidang perdagangan barang dan jasa.
Namun, seperti ungkapan lawas dalam dunia bisnis, “palugada – apa (yang) lu (mau), gue ada” adalah gambaran model bisnis perusahan ini. Fokus usahanya tidak jelas, merujuk pada pembacaan Floresa terhadap laporan hasil audit.
Perusahaan ini bergerak di segala bidang, seperti perdagangan pupuk, bahan bangunan, pipa, kopi, bibit, gula, alat tulis kantor dan lainnya.
PT MMI juga memiliki kedai kopi bernama Niang Coffee yang kini sudah tak lagi beroperasi. Usaha bimbingan belajar dengan brand Primagama juga sudah stop.
Di bawah pemerintahan H2N, tak ada perubahan model bisnis MMI dalam empat tahun terakhir. Kinerja keuangan MMI pun tak mengalami perubahan signifikan.
Tahun 2022, berdasarkan laporan keuangan terakhir yang tertera dalam Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT MMI tahun 2022 – yang dilakukan Maret 2023 -, pendapatan usaha PT MMI Rp4.321.106.115, turun 11,24 persen dari Rp4.868.713.744 pada 2021.
Pendapatan tersebut semuanya bersumber dari penjualan barang dagangan, sementara dari jasa Primagama tercatat nol.
Pada tahun 2022, laba setelah PPh Badan tercatat Rp187.589.494, menurun 6,36 persen dari Rp200.338.695 pada 2021.
Per akhir 2022, PT MMI memiliki total aset dan ekuitas yang sama, Rp10.847.165.692.
Dengan profil keuangan tersebut, Return on Equity [ROE] dan Return on Asset [ROA] PT MMI pada 2022 kurang dari 2 persen, mencerminkan rendahnya profitabilitas perusahaan. ROE merupakan ukuran tentang bagaimana investasi menghasilkan laba, sementara ROE soal bagaimana manajemen menggunakan aset atau sumber dayanya untuk menghasilkan lebih banyak laba.
Pada saat bersamaan, perusahaan ini memiliki memiliki piutang dagang yang sulit ditagih atau macet sejumlah Rp6.977.166.636, yang kini diselidiki Kejaksaan Negeri Manggarai.
Piutang macet ini diduga terjadi karena PT MMI menjalankan usaha pemberian pinjaman, melenceng dari anggaran dasar perusahan.
Piutang tersebut tersebar pada 107 debitur dan telah telah berumur di atas 2 tahun.
“Beberapa debitur, menyerahkan jaminan berupa tanah/lahan dan dokumen kepemilikannya dikuasai perusahaan. Atas pertimbangan ini, perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian atas piutang macet,” menurut auditor.
Jumlah piutang macet ini setara dengan 82,5 persen nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Manggarai di PT MMI, Rp8,45 miliar per akhir Desember 2023.
Dari 107 debitur, beberapa di antaranya adalah direksi dan komisaris perusahaan serta kontraktor lokal, 16 di antaranya memiliki utang di atas Rp100 juta.
Mereka adalah Ardy Tampo Rp121.100.000; Kons Janggat Rp190.327.763; Budi Janggat Rp153.871.580; Oce Mbakun Rp123.630.188; Rudy Wiguna Rp423.636.000; CV. Karya Pratama/Ferdi Wanggung Rp129.690.354, Marten Radom Rp124.865.000, Paulus Budiman Rp175.300.000 dan Sony Darung Rp137.673.136.
Ada dua debitur dengan utang lebih dari satu miliar, yakni CV. Anak Muria Rp1.078.494.560 dan CV. Patrada Rp1.419.777.328.
Sejumlah pimpinan perusahaan dan orang dekat kekuasaan juga masuk dalam daftar, yakni Yustinus Mahu [mantan direktur utama] Rp890.365.788; Maksimus Man [direktur keuangan sekaligus pelaksana direktur utama – sudah meninggal] Rp100.757.630; Maksimilianus Haryatman [direktur operasi] Rp182.231.000 dan Fansi Aldus Jahang [komisaris dan Sekretaris Daerah] Rp222.000.000.
Empat Tahun Berkuasa, Belum Ada Upaya Penyehatan PT MMI
Upaya H2N untuk menyehatkan PT MMI sekaligus demi mendukung realisasi janji kampanye, menurut pemegang saham minoritas, belum dilakukan.
Monika Ambang, komisaris sekaligus pemilik 1,47 persen saham PT MMI, yang berbicara dengan Floresa pada 18 Juli sempat tertawa saat ditanya hal ini.
“Mohon maaf, kalau itu saya tidak terlalu tahu,” katanya.
Setelah ditanya lagi, ia mengatakan dalam bahasa Manggarai “toe manga e nana; tidak ada.”
“Mbolot: Ribet,” ujarnya lagi sambil tertawa.
Saat ini, kata Monika, operasional bisnis MMI “masih vakum” sebagai dampak dari piutang macet itu.
“Ratusan orang yang ambil barang, ambil semen, ambil besi beton, terus mereka tidak bayar. Sudah ada semua namanya. Ada di kejaksaan,” katanya.
Monika menjelaskan, saat ini pihak PT MMI masih terus mengupayakan agar para debitur itu membayar kewajiban.
“Kalau belum bayar juga, kami akan polisikan, biar nanti ada efek jera,” ujarnya.
Monika sempat tercatat sebagai salah satu debitur macet, dengan utang Rp150 juta. Namun, dalam wawancara dengan Floresa pada April, ia berkata, itu bukan merupakan pinjaman, tetapi penarikan modal disetor yang ia minta dikembalikan karena perusahaan tidak sehat. Penarikan modal itu memang tidak melalui RUPS.
Wilibrodus Kengkeng, ketua tim sukses H2N tidak menjelaskan kepada Floresa nasib investasi oleh PT MMI yang dijanjikan H2N untuk mendanai program insentif guru honorer dan petani milenial.
Ia berkata, yang kompeten menjelaskan hal tersebut adalah direksi dan dewan komisaris PT MMI, juga bupati sebagai perwakilan pemegang saham pengendali.
Wili, mantan anggota DPRD Manggarai itu berkata, kondisi PT MMI memang sudah tak sehat sejak sebelum H2N memimpin.
Meski begitu, ia tak menampik bahwa upaya untuk menyehatkan BUMD itu selama era H2N “belum dilakukan.”
Saat peralihan kekuasaan, PT MMI bermasalah dan “dalam kondisi sakit parah begitu, kayaknya kemarin belum ketemu” skema penyelesaiannya, kata Wili.
Pada 17 Juli, Floresa mendatangi kantor bupati untuk mewawancarai Nabit dan Ngabut soal isu ini. Namun, Floresa yang berada di kantor itu pada pukul 10.00 hingga 13.00, tak menemukan keduanya. Kepala Bagian Prokompim, Hipolitus Kori mengaku tak mengetahui agenda bupati dan wakil bupati.
Sementara pertanyaan yang dikirim via WhatsApp oleh Floresa pada 19 Juli tidak direspons Nabit dan Ngabut hingga laporan ini dirilis.
H2N yang dalam Pilkada 2020 mengusung moto perubahan akan kembali bertarung pada pemilihan November mendatang. Namun, mereka diperkirakan berpisah, menyusul sejumlah pernyataan publik keduanya yang memberi sinyal tak akur selama memimpin.
Laporan ini dikerjakan oleh Petrus Dabu, Mikael Jonaldi dan Berto Davids
Editor: Ryan Dagur
