Oleh: Otto Gusti Madung
Berita baru-baru ini tentang pelibatan sekitar seribu taruna Akademi Militer yang melatih siswa Sekolah Rakyat menyeterika pakaian dan merapikan tempat tidur sekilas tampak sederhana, bahkan disambut positif sebagian orang.
Bukankah disiplin merupakan keunggulan pendidikan militer? Demikian salah satu perntanyaan yang mengapresiasi berita itu. Pertanyaan semacam ini tampak wajar dan masuk akal. Namun, justru karena itu, kita perlu melihatnya lebih dalam.
Masalah utamanya bukan apakah tentara lebih baik mengajarkan cara menyeterika daripada guru atau orang tua. Hal yang jauh lebih penting terletak pada pertanyaan ini: mengapa negara semakin sering menghadirkan institusi militer untuk menjalankan fungsi yang pada hakikatnya merupakan tanggung jawab lembaga sipil?
Militerisme Bekerja Secara Halus
Dalam kajian hubungan sipil-militer, militerisme tidak selalu berarti kudeta atau pemerintahan militer.
Militerisme bekerja jauh lebih halus: ia adalah cara pandang yang menganggap nilai-nilai, metode, dan institusi militer sebagai solusi paling efektif bagi berbagai persoalan masyarakat sipil.
Ketika pendidikan membutuhkan tentara, ketahanan pangan membutuhkan tentara, penanganan bencana membutuhkan tentara, bahkan pembentukan karakter anak sekolah pun dipercayakan kepada tentara — yang sedang terjadi bukan sekadar perluasan tugas militer.
Yang sedang berlangsung adalah militerisasi ruang sipil.
Perubahan ini berbahaya justru karena berlangsung secara bertahap. Literatur tentang democratic backsliding menunjukkan bahwa kemunduran demokrasi pada abad ke-21 lebih sering terjadi perlahan, melalui normalisasi praktik-praktik yang mengikis prinsip demokrasi tanpa mengubah institusi formalnya secara drastis.
Dalam konteks Indonesia, pelibatan militer dalam pendidikan memiliki makna simbolik yang jauh melampaui urusan menyeterika.
Pesan implisitnya: institusi sipil tidak lagi cukup mampu menjalankan fungsinya sendiri. Ketika simbol ini terus direproduksi, masyarakat lambat laun menerima asumsi bahwa penyelesaian berbagai persoalan publik memang memerlukan campur tangan militer.
Militerisme bekerja bukan melalui kekuatan senjata, melainkan melalui pembentukan imajinasi sosial tentang siapa yang paling layak mengelola kehidupan bersama.
Delegitimasi Institusi Sipil
Konsekuensi yang lebih serius adalah delegitimasi institusi sipil. Sekolah memiliki guru, keluarga memiliki orang tua, kementerian memiliki tenaga pendidik dan birokrasi profesional.
Mengapa keterampilan paling elementer — menjaga kebersihan, membangun disiplin pribadi, merapikan tempat tidur — tidak dipercayakan kepada mereka?
Ketika negara sendiri menunjukkan bahwa keterampilan sederhana pun memerlukan campur tangan militer, negara secara tidak langsung sedang menyatakan bahwa institusi sipil tidak kompeten menjalankan tugasnya.
Padahal, demokrasi hanya dapat bertahan apabila masyarakat memiliki kepercayaan terhadap kapasitas lembaga sipil.
Pertanyaan yang lebih penting karena itu bukan mengapa militer bersedia menjalankan tugas tersebut, melainkan mengapa elite politik sipil terus-menerus mengundang militer memasuki ruang sipil.
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa militerisasi justru sering diprakarsai oleh pemerintahan sipil sendiri. Tingginya kepercayaan publik terhadap militer dimanfaatkan sebagai modal politik untuk menutup kelemahan institusi sipil.
Fenomena ini memperlihatkan paradoks demokrasi Indonesia pasca-Reformasi. Secara normatif, Reformasi 1998 berhasil menegaskan prinsip supremasi sipil. Namun dalam praktik, ruang intervensi militer justru terus meluas ke berbagai bidang kehidupan.
Supremasi sipil lebih sering hadir sebagai prinsip konstitusional daripada sebagai praktik politik yang sungguh-sungguh dijalankan.
Pendidikan Membentuk Warga Negara
Persoalan ini menjadi semakin penting dari perspektif pendidikan demokratis. Sekolah bukan sekadar tempat mentransfer pengetahuan, melainkan institusi tempat warga negara dibentuk.
Di ruang kelas, anak-anak belajar bukan hanya membaca dan berhitung, tetapi juga belajar menjadi warga negara.
Di sinilah pemikiran Paulo Freire menjadi sangat relevan. Freire mengingatkan bahwa pendidikan tidak pernah netral. Pendidikan dapat menjadi praksis pembebasan yang melahirkan manusia kritis, atau justru menjadi instrumen domestikasi yang membentuk manusia patuh.
Ia mengkritik model pendidikan yang hanya menekankan kepatuhan terhadap otoritas, dan menggantinya dengan pendidikan dialogis yang membangun conscientização — kesadaran kritis untuk membaca realitas sosial dan mempertanyakannya.
Dari perspektif Freire, pelibatan militer dalam pendidikan bukanlah sekadar soal siapa yang paling mampu mengajarkan disiplin. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: manusia seperti apa yang hendak dibentuk melalui pendidikan? Warga negara yang mampu berpikir mandiri, mengkritik kekuasaan, dan berdialog? Atau individu yang mengutamakan kepatuhan terhadap otoritas?
Perbedaan ini krusial. Disiplin memang diperlukan dalam pendidikan. Namun, disiplin demokratis berbeda fundamental dari disiplin militer.
Disiplin demokratis lahir dari kesadaran, tanggung jawab, dan kemampuan memberi alasan atas tindakan sendiri. Disiplin militer dibangun di atas rantai komando, hierarki, dan kepatuhan terhadap perintah. Masing-masing memiliki fungsi yang sah — namun keduanya tidak dapat dipertukarkan.
Syarat Demokrasi yang Sehat
Refleksi ini menemukan resonansinya dalam teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas. Jika Freire menjelaskan bagaimana pendidikan membentuk warga negara yang kritis, Habermas menjelaskan mengapa warga semacam itu diperlukan bagi demokrasi.
Demokrasi hanya dapat bertahan apabila terdapat ruang publik yang memungkinkan warga berdialog secara bebas, setara, dan rasional — sesuatu yang tidak mungkin hidup tanpa warga negara yang berani berpikir kritis dan mengemukakan alasan.
Freire berbicara tentang syarat pedagogis demokrasi, Habermas menjelaskan syarat institusionalnya. Keduanya memperlihatkan bahwa pendidikan dan demokrasi adalah dua sisi dari proses yang sama.
Normalisasi militer dalam ruang pendidikan karena itu bukan sekadar persoalan administratif. Dalam jangka panjang, ia berpotensi membentuk budaya politik yang lebih menghargai kepatuhan daripada argumentasi, lebih mengutamakan stabilitas daripada kebebasan, dan lebih memilih komando daripada deliberasi.
Pergeseran inilah yang oleh banyak ilmuwan politik dipahami sebagai gejala awal regresi demokrasi.
Supremasi Sipil Dimulai dari Ruang Kelas
Yang dipertaruhkan dalam perdebatan ini bukanlah keterampilan menyeterika atau merapikan tempat tidur. Yang dipertaruhkan adalah paradigma pendidikan, hubungan antara negara dan masyarakat sipil, serta masa depan demokrasi Indonesia.
Memperkuat supremasi sipil tidak cukup dilakukan dengan menjaga batas konstitusional antara militer dan pemerintahan sipil.
Supremasi sipil harus dimulai dari ruang kelas — melalui sistem pendidikan yang mempercayai kemampuan warga untuk berpikir, berdialog, dan bertanggung jawab atas kehidupan bersama.
Demokrasi tidak hanya dipertahankan melalui konstitusi atau pemilu berkala. Demokrasi dipertahankan setiap hari melalui pendidikan yang melahirkan warga negara yang bebas, kritis, dan berani mempertanyakan kekuasaan.
Ketika sekolah berhenti membentuk manusia semacam itu, demokrasi kehilangan fondasi sosialnya. Sebaliknya, ketika pendidikan tetap menjadi ruang pembentukan kesadaran kritis, supremasi sipil tidak hanya menjadi prinsip hukum — ia menjadi kebudayaan politik yang hidup dalam masyarakat.
Otto Gusti Madung adalah Guru Besar dan Rektor Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
Editor: Ryan Dagur