Floresa.co – Petronela Peni Tobin mengkhawatirkan sumber air dan tanah masyarakat adat ketika pemerintah dan PT PLN (Persero) menyiapkan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Oka Ile Ange di Kabupaten Flores Timur.
“Kalau kita mendukung geotermal di Flores Timur, kita semua akan mati,” kata perempuan adat Lewokluok itu.
Petronela mengaitkan kekhawatiran itu dengan kemungkinan berkurangnya air, hilangnya tanah, dan tidak didengarnya suara warga dalam pengembangan proyek.
Ia menyampaikan kekhawatirannya dalam diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion bertajuk “Membaca Potensi dan Masa Depan Energi Terbarukan di Flores Timur”, yang digelar Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS) di Larantuka pada 4 November 2026.
Diskusi itu dihadiri perwakilan belasan lembaga dan komunitas masyarakat sipil. Salah satunya Komunitas Masyarakat Adat Lewokluok, yang mencakup warga adat dari Desa Lewokluok, Bama, dan Blepanawa di Kecamatan Demon Pagong.
Diskusi berangkat dari tiga pertanyaan: energi yang paling sering digunakan sehari-hari, kekhawatiran tentang kebutuhan energi, serta sumber energi yang diharapkan untuk masa depan Flores Timur.
Dalam pantauan Floresa, peserta awalnya membahas listrik dari energi matahari dan batu bara, sebelum beralih ke rencana pengembangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Oka Ile Ange setelah Petronela menyampaikan kekhawatirannya.
Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi awal pada 23 September 2026 yang digelar secara luring dan daring, dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan jajaran PT PLN.
Rapat tersebut diikuti Vice President Panas Bumi PT PLN (Persero), David Eko Prasetyo, perwakilan PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara, dan Unit Pelaksana Proyek Nusra II.
Tahapan yang disiapkan meliputi survei, pemilihan lokasi, perizinan, pengeboran, hingga penyaluran listrik kepada masyarakat.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, Oka Ile Ange merupakan salah satu WKP yang menjadi bagian dari program Flores Geothermal Island atau Flores Pulau Panas Bumi.
Wilayah kerja tersebut memiliki luas sekitar 12.510 hektare berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 2849.K/30/MEM/2012. Berdasarkan data Kementerian ESDM, potensi energinya sekitar 40 MW, dengan rencana pengembangan awal sekitar 10–15 MW.
Menurut pemetaan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), WKP itu mencakup 21 wilayah desa di lima kecamatan: Titehena, Demon Pagong, Lewolema, Larantuka, dan Ile Mandiri. Wilayah tersebut juga meliputi kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tetap Ilepadung Nedot yang membentang di lima kecamatan itu.
Kekhawatiran atas Cadangan Air
Petronela khawatir kampungnya masuk dalam wilayah proyek tersebut.
Dalam diskusi itu, ia bertanya: “jika air habis, masyarakat minum apa?”
Ia merujuk pada mata air Wai Onge dan Wai Uran, yang berada di dekat kawasan hutan lindung pada ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut.
Menurut Petronela, kedua mata air itu menghidupi tujuh desa di Kecamatan Demon Pagong dan Kota Larantuka.
Ketua Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari, Emilianus Ola Kleden, menanggapi dengan menjelaskan tentang pemanfaatan air dan uap dalam PLTP. Menurutnya, informasi tersebut belum dijelaskan secara jujur kepada warga.
“Supaya ada uap, maka harus ada air. Air menghasilkan uap,” katanya.
Dalam penjelasannya, Emilianus mengibaratkan tekanan uap yang menggerakkan turbin dengan tekanan dalam panci presto.
“Semakin besar listrik yang diinginkan, semakin besar putaran. Semakin besar tekanan, semakin banyak uap, dan semakin banyak air yang dibutuhkan,” katanya.
Menurut Emilianus, secara teori air yang digunakan akan diembunkan dan diinjeksikan kembali ke dalam bumi.
Secara praktik, kata dia, yang harus dipertanyakan adalah “apakah ia akan menjadi air atau tidak?”
“Sementara di sana embun belum selesai, air di sini harus masuk terus. Antara air yang berkurang dan air yang diharapkan diembunkan kembali itu berbeda,” katanya.
“Namun, pertanyaannya, ini inputnya panas bumi atau inputnya uap air? Bagaimana menjaga agar air tetap ada di Flores Timur yang airnya terbatas?” katanya.
Direktur YPPS, Melkior Koli Baran berkata, “isu yang paling penting kita bicarakan soal geotermal bukan soal panas buminya, tetapi keberlanjutan cadangan air untuk kelangsungan hidup masyarakat Flores Timur.”
“Air tidak ada, mati semua kita ini. Di Flores Timur, air bukan komoditas. Air adalah batas antara hidup dan mati,” katanya.
Meninjau Kembali Penjelasan Sosialisasi
Petronela kemudian menceritakan pengalamannya mengikuti sosialisasi proyek geotermal di Kantor Daerah Kabupaten Flores Timur pada 2017.
Saat itu, “saya menjadi satu-satunya perempuan yang bertanya mewakili perempuan adat lain.”
“Dengan kepolosan, saya bertanya: ‘kalau disebut tambang, apa yang diambil dari dalam bumi?’” katanya.
Menurut penuturan Petronela, tim sosialisasi menjawab: “yang diambil hanya uapnya, Ibu.”
Ia bertanya lagi: “asap yang keluar itu dari mana?”
Ia mengingat jawaban tim sosialisasi saat itu: “itu asap mesin.”
Merasa belum puas, ia kembali bertanya: “tempat ini dikelilingi air yang kami minum sekarang, apakah tidak berpengaruh?”
“Tidak, Ibu. Uap itu nanti naik, menjadi embun, menjadi rintik-rintik hujan. Tempat Ibu akan menjadi subur dan hijau,” katanya menirukan jawaban tim sosialisasi tersebut.
“Waktu itu, kami tidak mengetahui semua. Jadi, kami bilang, oh kalau itu bagus,” tambahnya.
Setelah sosialisasi, menurut Petronela, tim survei datang bergantian dan menjanjikan pembangunan jalan selebar 12 meter.
Namun, ia mengaku berubah sikap setelah bersama Komunitas Masyarakat Adat Lewokluok berdiskusi dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTT dan Jatam di Ende pada Juli 2026.
“Saat itu, baru kami tahu bahwa ini memang sangat tidak menguntungkan untuk kehidupan kita,” katanya tanpa merinci tentang informasi pembanding itu.
Melkior menekankan bahwa rencana penggantian batu bara dan pengembangan geotermal sebagai energi bersih harus disertai informasi yang memadai sebelum warga mengambil keputusan.
“Tetapi, kita sebagai masyarakat sipil punya hak untuk tahu lebih banyak. Informasi awal yang cukup perlu kita terima, perlu kita seleksi, sebelum kita membuat satu keputusan,” katanya.
Ia mencontohkan, “sebelum kita menggunakan ruangan ini, kami [YPPS] mesti tahu dulu, ‘apakah nyaman atau tidak dan apakah fasilitasnya mendukung atau tidak.’”
“Sama dengan geotermal di Flores Timur, kita harus tahu apakah baik atau tidak untuk masyarakat,” katanya.
Hak Warga dalam Transisi Energi
Emilianus juga menyoroti istilah yang digunakan pemerintah dan perusahaan dalam sosialisasi geotermal: “transisi energi berkeadilan.”
Menurutnya, istilah itu harus diuji dengan pertanyaan: “adil menurut siapa?”
Ia memberikan sebuah perumpamaan kepada para peserta: “saya punya tiga buah mangga dan saya punya tiga orang anak. Lalu, saya bagikan tiga buah itu kepada masing-masing anak. Apakah itu adil?”
Para peserta menjawab beragam: “lihat kebutuhan, lihat besar kecil anak, lihat siapa yang suka mangga.”
Emilianus merespons dengan menjelaskan tentang equity dan equality.
“Equality soal hak yang setara. Equity soal tindakan sosial yang sesuai kebutuhan, konteks, dan aspirasi masyarakat setempat,” katanya.
Bagi Emilianus, ukuran keadilan itu mencakup kondisi sosial budaya, kebutuhan, dan aspirasi warga di lokasi proyek.
Ia menilai penempatan proyek geotermal dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) lebih didorong pertimbangan bisnis dan geopolitik daripada permintaan masyarakat Flores.
“Itu yang menjelaskan kenapa pemerintah rajin ke China, Jepang, Amerika, dan Eropa,” katanya.
Emilianus mengkritik Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk pemaksaan terhadap warga yang menyampaikan keberatan.
“Kalau peraturan perundang-undangan ada konsultasi publik, tapi SK tadi malam baru dibahas, pagi sudah jadi. Itu politik pemaksaan,” katanya.
Ia menegaskan, “kita tidak bisa hanya mengandalkan masyarakat, LSM, dan gereja untuk menolak proyek geotermal.”
Tetapi, kata dia, “kita juga harus menempatkan masa depan Flores Timur menjadi keprihatinan pemerintah daerah.”
“Kalau air semakin berkurang gara-gara geotermal, Kota Larantuka paling pertama kena dampak,” katanya.
Emilianus juga menyoroti cara pemerintah dan perusahaan, yang menurutnya menyederhanakan hak masyarakat adat dengan menyebut proyek hanya membutuhkan tanah satu suku.
Dalam penjelasannya tentang sistem adat, Emilianus menyebut suku sebagai bagian pembentuk lewo atau kampung.
Karena itu, menurutnya, pengambilan tanah satu suku juga dapat memengaruhi kehidupan komunitas yang lebih luas.
“Ketika kita berbicara soal geotermal, fokus kita harus pada hak. Kita harus bertanya, karena kita punya hak. Apakah geotermal akan mengeringkan air? Apakah geotermal akan mengambil lahan?” katanya.
“Investor sekarang di sini, besok bisa di Rusia, bisa juga di Amerika,” katanya.
Petronela meminta warga Larantuka, termasuk pendatang, mempertimbangkan risiko terhadap ruang hidup sebelum menyetujui proyek.
“Tolong jangan mengiyakan geotermal ini ada di Flores Timur, terkhusus pendatang, karena anda punya tempat di tempat lain yang nanti anda bisa pulang,” katanya.
“Tetapi saya? Saya punya tanah sudah dipakai di sana, saya mau tinggal di mana? Saya punya keberlangsungan hidup, saya punya anak cucu, saya punya suku, saya punya leluhur, nanti mau pindah ke mana?” tambahnya.
Ia berkata, “kalau proyek itu disetujui, lalu air habis, apakah masyarakat bisa minum air laut?”
Novita Belopo dari Konten We for Jet berkata, “kita di sini berjuang untuk Flores Timur. Kita tetap menolak geotermal.”
Project Manager YPPS, Magdalena Rianghepat, menekankan pentingnya pengetahuan, kesadaran lingkungan, partisipasi, dan hak masyarakat dalam pembahasan proyek geotermal.
Ia juga menyebut adanya titik persiapan proyek geotermal di Desa Oyang Barang, Kecamatan Wotan Ulu Mado, Pulau Adonara.
“Jadi, Adonara jangan bilang aman karena di sana juga ada satu titik,” katanya.
“Kita bercerita tentang dampak negatif geotermal kepada sesama demi menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat Flores Timur,” katanya.
“Biar seminggu sekali kita keluarkan konten tentang dampak-dampak negatif hidup berdampingan dengan geotermal,” tambahnya.
Pengalaman dari Wilayah Lain di Flores
Dengan merujuk pada pengalaman warga Poco Leok di Kabupaten Manggarai dan Mataloko di Kabupaten Ngada, Magdalena berkata, “kalau proyek geotermal ini dijalankan, kita akan menyesal nanti.”
Di Poco Leok, rencana pengembangan geotermal memicu konflik antara kegiatan pemeriksaan, inventarisasi, dan pematokan lahan oleh perusahaan dengan penolakan warga. Warga mempertahankan wilayah ulayat yang menurut mereka, tidak boleh dikuasai pihak di luar komunitas adat.
Tensi konflik meningkat tajam pada Juni 2023, saat konfrontasi fisik di sekitar lahan ulayat membuat warga terluka hingga masuk rumah sakit. Selain itu, seorang perempuan melaporkan adanya dugaan tindak kekerasan seksual oleh aparat yang mengawal tim Badan Pertanahan Nasional dan PT PLN.
Pada 2 Oktober 2024, polisi menahan empat orang, termasuk Pemimpin Redaksi Floresa, Herry Kabut yang mengalami penganiayaan dan disekap di dalam mobil aparat selama berjam-jam.
Di Mataloko, beberapa mata air di sekitar lokasi proyek geotermal mengering bersamaan dengan munculnya semburan lumpur panas di lahan warga.
Menurut warga Mataloko, semburan lumpur panas terus membesar dan menimbulkan gangguan pernapasan, iritasi kulit, kerusakan atap rumah, serta kematian tanaman kopi, pisang, dan sayuran.
Magdalena juga merujuk pada Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata. Menurutnya, debit mata air Wai Katin berkurang setelah pengeboran geotermal pada 2004.
“Proyek ini lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif,” katanya.
RD Andi Fernandez, perwakilan Sekretariat Pastoral Keuskupan Larantuka, mengajak masyarakat adat Lewokluok dan para pemilik tanah tidak menjual tanah karena tertarik pada tawaran uang perusahaan.
Menutup diskusi tersebut, para peserta menyatakan berkomitmen menolak geotermal dan menyerukan: “energi boleh berkembang, alam jangan dikorbankan.”
Editor: Ryan Dagur
