Floresa.co – Warga di sekitar proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko, Kabupaten Ngada, mempertanyakan klaim PT PLN bahwa jalan hotmiks menuju kawasan proyek mendukung ekonomi petani.
Mereka mengatakan jalan itu tidak banyak berarti jika lahan pertanian mengering dan sumber air semakin sulit ditemukan.
Antonis “Toni” Anu, warga Kecamatan Golewa, mengatakan akses jalan memang penting bagi petani.
Namun, menurut dia, klaim bahwa jalan tersebut otomatis meningkatkan kesejahteraan warga perlu dilihat secara kritis.
“Sebab persoalannya bukan hanya bagaimana hasil pertanian dibawa keluar dari kebun? Tetapi, apakah kebun itu masih mampu menghasilkan [produktif]?” katanya kepada Floresa pada 9 Agustus.
Toni menilai jalan tersebut terutama dibangun untuk menunjang operasional proyek geotermal, meski warga juga menggunakannya sebagai akses ke kebun.
Karena itu, menurut dia, keberadaan jalan tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran manfaat proyek bagi masyarakat.
Pernyataan Toni merespons klaim General Manager PT PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara, RDW. Manurung, yang menyebut pengaspalan jalan menuju PLTP Mataloko memberi nilai tambah bagi daerah karena juga menunjang aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.
Dalam pernyataan pada 7 Agustus, Manurung mengatakan akses transportasi yang lebih baik memudahkan petani memasarkan hasil pertanian dan meningkatkan konektivitas antarwilayah, terutama di Kecamatan Golewa.
“Kami berharap infrastruktur yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Jalan yang lebih baik akan mempermudah distribusi hasil pertanian, mempercepat mobilitas warga, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di sekitar kawasan proyek,” kata Manurung seperti dikutip dari Swaranet.ntt.
Namun, Manurung juga mengakui bahwa tujuan utama pembangunan jalan tersebut adalah memperlancar mobilisasi peralatan pada tahap konstruksi PLTP Mataloko.
Sumber Air Hilang, Lahan Pertanian Mengering
Toni mengatakan warga Desa Wogo, Ulu Belu, Dadawea dan wilayah sekitarnya menghadapi persoalan yang lebih mendasar, yakni lahan pertanian dan sawah yang mengering setelah sejumlah sumber air hilang.
Menurutnya, beberapa mata air di sekitar lokasi PLTP Mataloko mengering bersamaan dengan munculnya semburan lumpur panas di lahan warga.
Setelah itu, kata dia, PT PLN berencana menyedot air dari Sungai Tiwu Bala di Kecamatan Golewa Selatan untuk kepentingan proyek geotermal.
Warga menolak rencana tersebut karena Tiwu Bala merupakan sumber utama pengairan sawah dan bagian dari identitas masyarakat adat. Mereka menyatakan sungai itu adalah “penjaga identitas dan martabat kami sebagai masyarakat adat.”
“Air ini menjaga kebun, sawah dan ladang kami selama beratus-ratus tahun,” kata warga dalam sebuah pernyataan tahun lalu.
Mereka juga menyatakan, “Tiwu Bala bukan hanya mata air, melainkan sumber utama pengairan untuk lebih dari 400 hektare sawah di Kecamatan Golewa Selatan.”
“Karena itu, merampas air Sungai Tiwu Bala demi proyek energi berarti merampok hajat hidup orang banyak dan memperluas kerusakan ekologis,” kata mereka.
Di Turetogo, Desa Wogo, Felix Pere, 81 tahun, telah bertahun-tahun tinggal kurang dari 300 meter dari semburan liar lumpur dan uap panas yang pertama kali muncul pada 2006.
“Kami tinggal paling dekat dari bukti dampak buruk proyek geotermal. Pemerintah dan perusahaan pernah minta kami pindah, tetapi kami tidak mau,” katanya kepada Floresa.
Semburan itu terus membesar dan, menurut warga, memicu gangguan pernapasan, iritasi kulit, kerusakan atap rumah, serta matinya tanaman kopi, pisang dan sayuran.
Maria Baka, 65 tahun, saudari bungsu Felix, mengatakan air sungai kecil di belakang rumah mereka tidak lagi digunakan karena berbau belerang.
“Air sungai kecil di belakang rumah sudah tidak kami pakai lagi karena berbau belerang. Padahal, dulu kami masih mengandalkannya untuk minum dan kebutuhan rumah tangga lain.”
Toni mengatakan hilangnya mata air dan munculnya semburan lumpur panas menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan warga serta keberlanjutan lahan pertanian.
“Jika kondisi tersebut menyebabkan hasil pertanian menurun atau bahkan membuat warga kehilangan sumber mata pencaharian, maka manfaat jalan tidak bisa dilihat secara terpisah dari biaya sosial dan ekologis yang ditanggung masyarakat,” katanya.
Menurut Toni, jalan yang semakin baik tidak banyak berarti bagi petani bila tanah yang mereka garap kering dan air semakin sulit ditemukan.
“Petani tidak hanya membutuhkan jalan untuk membawa hasil panen ke pasar. Mereka membutuhkan tanah yang tetap produktif, air yang cukup, lingkungan yang aman, dan kepastian bahwa mereka masih dapat bertani hari ini maupun di masa depan.”
Karena itu, kata dia, keberhasilan pembangunan tidak seharusnya hanya diukur dari panjang jalan yang dibangun.
“Ukurlah juga berapa banyak sumber air yang tetap hidup, berapa banyak lahan yang tetap produktif, berapa banyak petani yang masih bisa bertani, dan apakah masyarakat benar-benar mengalami peningkatan kesejahteraan,” katanya.
Toni juga mengatakan jalan tersebut sebelumnya masih layak dilalui kendaraan warga, tetapi rusak parah setelah aktivitas kendaraan proyek geotermal.
“Justru jalan itu rusak parah ketika ada aktivitas kendaraan proyek geotermal. Setelah rusak parah, baru mereka [PT PLN] perbaiki,” katanya.
Secara keseluruhan, lima hektare sawah di Mataloko disebut mati total. Pada Desember 2024, lubang baru yang menyemburkan lumpur dan uap panas disertai bunyi gemuruh kembali dilaporkan muncul.
Proyek geotermal Mataloko telah digagas sejak 1998, tetapi beberapa kali pengerjaan ulang dihentikan.
Proyek di lokasi yang disebut menyimpan potensi panas bumi hingga 60 megawatt itu belum menghasilkan listrik dan oleh warga dikaitkan dengan kerusakan lahan, relokasi rumah, penyakit kulit dan gangguan pernapasan.
Editor: Ryan Dagur
