Mereka menjadi orang asing di tanahnya sendiri untuk kemudian menjadi asing terhadap dirinya sendiri. Investasi finansial pada akhirnya meruntuhkan nilai kemanusiaan dan budaya lokal yang masih kental dengan spirit kekeluargaan dan gotong royong.
Kembali ke persoalan Pantai Pede. Perjuangan menolak privatisasi sebenarnya perjuangan orang-orang kalah (kaum marhaen) yang terbelenggu oleh sistem ekonomi-politik di Mabar.
Dalam langgam demokrasi, perselingkuhan antara pemerintah dan pengusaha sudah menjadi realitas lazim dalam perpolitikan lokal maupun nasional.
Sulit disangkal bahwa ‘kengototan irasional’ pemprov NTT untuk mempihakketigakan Pantai Pede adalah bagian dari relasi kuasa dan modal dalam sistem demokrasi kita.
Pilkada lantas menjadi ruang investasi bagi pengusaha untuk menanamkan modalnya pada kandidat-kandidat yang bertarung dan ketika terpilih pemerintah yang telah disokong modal itu menggunakan kekuasaannya untuk melanggengkan kepentingan pemodal. Demokrasi kita pada akhirnya demokrasi tanpa rakyat.
Berangkat dari kesadaran itu, maka perjuangan menolak privatisasi adalah perjuangan melawan sistem ekonomi-politik dalam relasi kuasa yang terjadi di NTT.
Dengan kata lain, perjuangan penolakan privatisasi Pantai Pede adalah perjuangan membebaskan kaum marhaen dari kungkungan sistem yang selalu menempatkan mereka pada orang-orang kalah.
Jika dalam suatu kesempatan Bapak Gubernur NTT, pernah menyampaikan bahwa segala macam kepentingan akan berakhir ketika itu menyentuh ideologi (kaum marhaen), maka saat ini adalah pengujian komitmen ideologis itu: apakah kaum marhaen menang atau kapitalis yang menang.
Sebagai seorang marhaenis sejati, saya yakin, dalam hati kecil bapak, ada hatinya kaum marhaen.
Dalam denyut nadi bapak, ada denyutan nadi si Marhaen. Apakah Marhaen bisa menang di Mabar? Bapak punya peran besar untuk merumuskan jawaban.
Penulis adalah aktivis GMNI Kupang
