Oleh: Marselus Natar
Ada satu peristiwa yang hingga hari ini masih tertanam dalam ingatan saya. Ketika hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA, orang tua saya menjual seekor kerbau agar saya tetap bisa bersekolah. Bagi keluarga kami di kampung di Manggarai, kerbau bukan sekadar ternak. Ia adalah tabungan keluarga, hasil kerja keras bertahun-tahun, sekaligus harta paling berharga yang dimiliki. Menjualnya bukan keputusan mudah. Namun, orang tua saya percaya bahwa ada sesuatu yang nilainya jauh lebih besar daripada seekor kerbau: masa depan anaknya.
Bertahun-tahun kemudian, saya menyadari bahwa kisah keluarga kami bukanlah kisah yang istimewa. Di berbagai pelosok Nusa Tenggara Timur, pengorbanan serupa terus berlangsung. Ada orang tua yang menjual sapi, babi, atau hasil panen; ada yang merantau, bahkan berutang, demi memastikan anak-anak mereka tetap bersekolah. Di balik semua pengorbanan itu tersimpan keyakinan yang sama: pendidikan adalah jalan paling mungkin untuk mengubah kehidupan.
Keyakinan itu tidak keliru. Pendidikan telah mengangkat banyak orang keluar dari lingkaran kemiskinan. Namun, pengalaman juga menunjukkan bahwa pendidikan tidak selalu menghadirkan perubahan yang diharapkan. Tidak sedikit lulusan sekolah kembali ke kampung halaman tanpa banyak pilihan pekerjaan. Mereka memperoleh ijazah, tetapi belum tentu memperoleh kesempatan hidup yang lebih baik.
Dari situlah pertanyaan penting muncul: apakah pendidikan yang kita bangun sungguh-sungguh membebaskan manusia dari kemiskinan, atau baru sebatas membuka pintu sekolah tanpa membuka pintu masa depan?
Pertanyaan itu kembali relevan ketika pemerintah meluncurkan Program Sekolah Rakyat. Program pendidikan gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem ini dimaksudkan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Data pemerintah menunjukkan bahwa hingga April 2026, Sekolah Rakyat telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi yang tersebar di 36 provinsi, dengan dukungan lebih dari 2.500 tenaga pendidik dan kependidikan. Angka itu menunjukkan adanya ikhtiar negara untuk hadir lebih langsung bagi anak-anak yang selama ini berada di lapisan paling rentan.
Sebagai kebijakan publik, Sekolah Rakyat layak diapresiasi. Namun, apresiasi tidak boleh mematikan sikap kritis. Persoalan pendidikan tidak berhenti pada gedung, asrama, seragam, makan, atau pembebasan biaya. Semua itu penting, tetapi belum cukup. Jika sekolah hanya memindahkan anak miskin ke ruang belajar yang lebih tertata tanpa mengubah cara mereka memahami dirinya, keluarganya, dan struktur sosial yang membuat mereka miskin, pendidikan hanya menjadi proyek penyelamatan administratif, bukan pembebasan.
Konteks NTT memperlihatkan tantangan itu secara lebih tajam. Badan Pusat Statistik, melalui Statistik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025, menempatkan angka partisipasi, penggunaan TIK, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai indikator penting capaian pendidikan. Data BPMP NTT juga mencatat 145.268 anak usia sekolah di NTT tidak menempuh pendidikan formal.
Angka tertinggi berada di Timor Tengah Selatan dengan 22.459 anak, disusul Sumba Barat Daya 13.900 anak dan Kabupaten Kupang 11.628 anak. Penyebabnya berlapis: biaya, jarak sekolah, anak harus membantu ekonomi keluarga, rendahnya motivasi, hingga anggapan bahwa pendidikan yang ditempuh sudah cukup.
Data itu membuat pertanyaan tentang Sekolah Rakyat menjadi lebih tajam: apakah ia akan menjadi solusi struktural, atau hanya pulau kecil yang rapi di tengah lautan masalah pendidikan yang lebih luas?
Di sinilah pemikiran Paulo Freire dalam Pendidikan Kaum Tertindas menjadi relevan. Bagi Freire, pendidikan tidak pernah netral. Ia dapat menjadi alat pembebasan, tetapi juga dapat mempertahankan ketimpangan jika sekolah hanya memindahkan pengetahuan dari guru kepada murid tanpa mengajak peserta didik membaca realitas hidupnya.
Freire menyebut praktik semacam itu sebagai pendidikan gaya bank (banking education). Murid diperlakukan seperti tempat penyimpanan pengetahuan: menghafal, mengulang, menjawab soal, tetapi jarang diajak mempertanyakan mengapa kemiskinan, ketidakadilan, dan ketimpangan terus terjadi. Sebaliknya, pendidikan yang membebaskan harus dialogis. Ia menumbuhkan kesadaran kritis, yakni kemampuan memahami kenyataan hidup, mengenali akar persoalan, dan berani ikut mengubahnya.
Karena itu, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak cukup diukur dari berapa banyak anak kembali bersekolah. Ukuran yang lebih penting ialah kualitas pendidikan yang mereka terima: apakah mereka hanya dilatih lulus ujian, atau juga dibantu membaca dunia; apakah mereka hanya disiapkan mencari pekerjaan, atau juga diberi keberanian menciptakan peluang dan memperbaiki kehidupan masyarakatnya.
Dalam konteks NTT, pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh satu program saja. Membangun sekolah berasrama memang penting, terutama bagi anak-anak yang benar-benar kehilangan akses. Namun, akan menjadi ironi apabila negara membangun sekolah baru dengan fasilitas lengkap, sementara sekolah-sekolah negeri dan swasta yang telah puluhan tahun menjadi tumpuan masyarakat tetap bergumul dengan ruang kelas rusak, laboratorium dan perpustakaan minim, akses internet terbatas, distribusi guru yang belum seimbang, serta kesejahteraan guru honorer yang belum memadai.
Pendidikan yang membebaskan tidak boleh menciptakan kasta baru: sekolah khusus yang terang benderang di satu sisi, dan sekolah lama yang perlahan dibiarkan redup di sisi lain.
Sekolah Rakyat seharusnya menjadi pemantik untuk membenahi seluruh ekosistem pendidikan. Ia tidak boleh berhenti sebagai program penyelamatan anak miskin, tetapi harus mendorong pembaruan cara pandang: pendidikan bukan sekadar jalan memperoleh ijazah dan pekerjaan, melainkan jalan membangun martabat, daya kritis, dan kemampuan mengembangkan daerah sendiri.
NTT membutuhkan generasi yang tidak hanya disiapkan untuk meninggalkan kampung, tetapi juga mampu melihat potensi kampung sebagai masa depan: pertanian, peternakan, perikanan, tenun ikat, ekonomi kreatif, dan pariwisata berbasis masyarakat yang dikelola secara adil dan berkelanjutan.
Saya kemudian kembali teringat pada seekor kerbau yang dijual orang tua saya demi membiayai sekolah. Kini saya memahami bahwa yang mereka perjuangkan bukan sekadar agar anaknya memperoleh ijazah. Mereka sedang menitipkan harapan agar pendidikan menghadirkan kehidupan yang lebih bermartabat.
Karena itu, ukuran keberhasilan Sekolah Rakyat tidak boleh berhenti pada jumlah gedung yang dibangun, siswa yang diasramakan, atau anak miskin yang kembali memakai seragam. Ukuran yang lebih penting ialah apakah pendidikan itu membuat anak-anak dari keluarga miskin mampu berdiri lebih tegak, berpikir lebih merdeka, dan pulang sebagai manusia yang sanggup mengubah kehidupan keluarganya, masyarakatnya, dan daerahnya.
Sebab, seperti ditulis Paulo Freire, pendidikan tidak mengubah dunia. Pendidikan mengubah manusia, dan manusialah yang kemudian mengubah dunia.
Marselus Natar adalah rohaniwan Katolik pada Kongregasi Frater-Frater Bunda Hati Kudus, penulis Antologi Cerpen “Usaha Membunuh Tuhan” dan Novel “Janji Yang Kian Koyak dan Terkoyaklah.” Ia tinggal di Oesapa, Kupang NTT.
Editor: Ryan Dagur