Dari situ, yang terpenting bukanlah soal perkembangan ekonomi, tetapi perkembangan ekologis dan perkembangan sosial. Singkatnya, kualitas hidup masyarakat. Sebab ekonomi bukanlah satu-satunya kebutuhan masyarakat.
Di lain pihak, melihat perkembangan kota Labuan Bajo selama ini, perasaan was-was pun muncul. Labuan Bajo lebih tampak seperti sapi perahan investor jika pemerintah tak peduli.
Hotel dan restoran dan penguasaan tanah dan wilayah pesisir oleh investor berkembang pesat sementara fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan raya, sekolah, dan air tidak diperhatikan. Masyarakat masih hidup dalam kubangan kemiskinan.
Bukankah keputusan gubernur menambah runyam kondisi pemiskinan sistemik yang terjadi Mabar? Jika demikian duduk persoalannya, lalu siapakah yang naif? Apakah masyarakat atau pak gubernur?
Tak sulit membedah persoalan Pantai Pede jika gubernur berangkat dari sebuah ketulusan memikirkan nasib rakyat Mabar. Seharusnya gampang. Akan tetapi itikad tersebut tampak jauh panggang dari api, ketika demontrasi berulang-ulang pun ditanggap bagai angin lalu.
Gubernur jauh dari kesan mengakomodasi kepentingan rakyat. PT SIM adalah satu-satunya yang muncul di benaknya sebagai pembawa kebaikan bagi masyarakat Mabar. Apakah tidak wajar jika dicurigai: berapakah yang sudah masuk ke pundi-pundi pribadi gubernur ini dari PT SIM? (Ari D/ARL/Floresa)
