Floresa.co – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI) meminta masyarakat melapor apabila menemukan indikasi penyimpangan yang dilakukan oknum BPKP di daerah dalam proses perhitungan kasus-kasus yang mereka tangani.
“Kalau ada kasus (dugaan penyimpangan), silakan mengadu,” kata Ardan Adiperdana, Kepala BPKP RI di Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2016 kepada Floresa.co usai acara seminar nasional tentang Penguatan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam Pemberantasan Korupsi.
“Ada inspektorat BPKP pusat yang siap turun untuk menangani,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, inspektorat untuk BPKP hanya ada di tingkat pusat.
“Kalau ada kasus di daerah, misalnya ada pengaduan, inspektorat BPKP pusat akan turun ke daerah tersebut,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Floresa.co juga mempertanyakan pertemuan antara Kordinator Pengawasan Investigasi BPKP NTT, Setiawan Wahyudiyono dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Manggarai Barat, Agus Tama beberapa waktu lalu.
Sebagaimana diketahui, Agus adalah salah satu saksi dalam kasus dugaan korupsi Lando-Noa di Kecamatan Macang Pacar yang sedang ditangani BPKP.
Terkait hal itu, Ardan mengatakan, pada dasarnya mereka “memiliki kode etik.”
“Kalau bertemu dalam konteks klarifikasi data dan sebagainya itu harus, sifatnya dalam rangka penugasan,” katanya.
“Sepanjang dalam rangka pelaksanaan tugas, itu sah-sah saja,” lanjutnya.
Sebagaimana dilansir Floresa.co, pertemuan antara Agus dan Setiawan pada Senin, 13 Juni lalu itu diadakan di ruang kerja Setiawan di kantor BPKP NTT.
Namun, Setiawan yang ditemui Floresa.co usai pertemuan itu malah mengatakan, tidak tahu maksud kehadiran Agus di kantonya.
“Oh nggak tahu, apa tujuannya. Semua orang yang bermasalah kan pasti berhubungan dengan BPKP,” katanya.
Ia pun mengaku, sebenarnya tidak ingin menemui Agus. Namun, lanjutnya, tidak mungkin melarang orang bertamu di kantornya.
“Kita kan tidak mungkin menolak tamu yang datang. Saya minta dia langsung ke Polda saja tadi,” katanya. (TIN/ARL/Floresa)
