Kumpul Uang ke ‘Orang Dekat Bupati’ usai Dijanjikan Dapat Bantuan Rumah, Puluhan Warga di Manggarai Mengaku Dibohongi

Warga percaya karena orang tersebut menjadi ketua sebuah organisasi yang membantu pemenangan bupati saat Pilkada 2020

Baca Juga

Floresa.co – Puluhan warga sebuah kelurahan di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur mengaku ditipu oleh seseorang yang mereka sebut dekat dengan Bupati Manggarai, Herybertus GL. Nabit.

Warga di Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong itu, dalam pengakuan kepada Floresa pada 2 Februari, diminta mengumpulkan uang oleh orang tersebut agar mendapat bantuan rumah dari pemerintah.

Namun, kini mereka kecewa karena bantuan itu tidak kunjung datang.

Warga Percaya Karena ‘Orang Dekat Bupati’

Rofinus Nakut, warga RT 12 Kelurahan Carep berkata, orang yang diduga membohongi mereka itu bernama Sony Malung.

Ia berkata, Sony mendatangi rumahnya pada awal 2023, menawarkan agar ia dan warga lain di kelurahan itu mendapatkan bantuan rumah layak huni.

Sony, kata dia, mendatangi rumah warga satu per satu, yang jumlahnya 60 rumah.

Agar bisa mendapatkan bantuan tersebut, kata Rofinus, Sony menyuruh mereka mengumpulkan uang.

Karena mengetahui bahwa Sony adalah mantan tim sukses Bupati Nabit saat Pilkada 2020,  mereka pun antusias.

“Kami percaya begitu saja karena kami tahu bahwa Sony adalah salah satu orang dekat Bupati Manggarai. Saat Pilkada 2020, Sony sebagai koordinator Laskar 88 Kelurahan Carep,” katanya.

Laskar 88 adalah sebutan untuk kelompok orang muda yang terlibat sebagai tim sukses dalam perjuangan memenangkan Bupati Nabit dan wakilnya, Heribertus Ngabut pada Pilkada 2020.

Rofinus berkata, saat kunjungan itu, Sony memfoto rumahnya. Ia juga diminta menandatangani sebuah surat pernyataan bermeterai, perihal keinginan mendapatkan bantuan itu.

Sebelum meninggalkan rumahnya, kata dia, Sony minta sejumlah uang “untuk urus administrasi.”

“Saat itu saya berikan Rp200 ribu. Saya berikan begitu saja karena senang dengan kabar segera mendapatkan rumah bantuan layak huni,” katanya.

Ia mengaku, Sony memberitahunya bahwa bantuan rumah tersebut berupa uang Rp18 juta rupiah per penerima yang sudah terdaftar.

Selang beberapa hari setelah kunjungan Sony itu, “saya siapkan beberapa material, karena waktu itu katanya tidak lama lagi bantuan ini tiba.”

Ia mengatakan, “saat itu saya tidak berpikir bahwa ini sebuah penipuan.”

Ia menjelaskan tidak mengetahui rinci jumlah uang yang diberikan keluarga lain, “tetapi  saya dengar ada belasan juta yang terkumpul.”

“Nominal per keluarga yang setor itu bervariasi, tergantung kesanggupan masing-masing.”

Rofinus Nakut, warga Kelurahan Carep. (Fransiskus Pahing)

MS, warga lainnya di Kelurahan Carep berkata kepada Floresa, ia menyetor Rp50 ribu kepada Sony “karena hanya itu yang saya punya saat ia datang.”

Sama seperti pengakuan Rofinus, setelah pendataan itu, Sony tidak pernah mendatangi rumahnya lagi. 

“Saya sudah tidak tau urusannya sudah sampai di mana,” katanya.

Ia menduga Sony telah menipu mereka. “Kalau benar [bantuan itu], kenapa Sony tidak muncul lagi di kampung kami.”

“Dulu saya percaya saat dia datang karena saya tahu dia orang dekatnya bupati. Saya pikir ini bantuan benar,” tambahnya.

Akui Minta Uang ke Warga

Floresa menghubungi Sony pada 2 Februari sore, di mana ia tidak membantah pengakuan warga. 

Ia berkata, kala itu ia mengurus sebuah proposal permohonan bantuan ke Kementerian Sosial untuk 60 keluarga di Kelurahan Carep.

Perihal uang yang dia pungut, katanya, “bentuk swadaya masyarakat untuk mengajukan proposal tersebut.”

Ia mengaku menggunakannya untuk biaya administrasi, mulai dari pembelian kertas, pembiayaan operator, materai, foto kopi dan bayar pengiriman proposal ke kementerian.

“Banyak juga warga yang tidak punya uang untuk membantu administrasi tersebut,” katanya.

“Saat itu tanpa paksaan, hanya swadaya mereka, karena mereka tahu pekerjaan tersebut tidaklah mudah,” tambahnya.

Ditanya soal jumlah uang terkumpul, ia berkata “”tidak jelas jumlahnya, hanya untuk keperluan [proposal] saja.”

Ia mengklaim, upaya pengurusan proposal itu juga diketahui oleh Lurah Carep – kini sudah meninggal dunia – dan Camat Langke Rembong.

Proposal itu, kata dia, diteruskan ke Dinas Sosial dan “selanjutnya Dinas Sosial yang meneruskannya ke pusat.”

“Semua yang dilakukan sesuai petunjuk teknis dan ada aturannya,” katanya, meski tidak merinci aturan yang dimaksud.

Sony berkata ia tidak menggunakan alasan dekat dengan bupati saat mengurus proposal itu.

Floresa tidak mendapat penjelasan dari Sony terkait pengakuannya bahwa Dinas Sosial yang mengirim proposal itu ke pemerintah pusat, sementara ia juga mengklaim sebagian dari uang yang dikumpulkan warga dipakai untuk pengiriman proposal.

Pengakuan Camat dan Dinas Sosial

Camat Langke Rembong, Emilliano A. Ndahur mengaku tahu proposal yang diajukan dari Kelurahan Carep tersebut.

Ia mengatakan ikut menandatanginya sebagai pihak yang “mengetahui.”

Terkait pungutan kepada warga, katanya “saya tidak tahu.”

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Paskalis Lebo, mengatakan tidak tahu proposal itu.

“Jika program itu lewat Dinas Sosial, biasanya kami koordinasi dengan para lurah/kadesnya,” katanya.

Ia mengatakan, pengurusan proposal untuk mendapatkan bantuan juga “gratis.”

Ia menjelaskan, selama beberapa tahun terakhir tidak ada program rumah layak huni dari Kementerian Sosial untuk Kabupaten Manggarai.

“Memang, pada 2022 ada pemberitahuan dari Kementerian Sosial soal program bantuan untuk rehab rumah kepala keluarga miskin yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,” katanya.

Beberapa desa, jelas dia, sudah memasukan usulan dan langsung dikirim ke Jakarta, termasuk perbaikan usulannya.

Namun, kata dia, hingga akhir tahun 2023, “tim verifikator dari Jakarta tidak muncul, sehingga kesimpulannya mungkin tidak jadi.”

Editor: Ryan Dagur

Terima kasih telah membaca artikel kami. Jika tertarik untuk mendukung kerja-kerja jurnalisme kami, kawan-kawan bisa berdonasi dengan cara klik di sini.

Terkini