Floresa.co – Modus lawas memecahkan proyek dalam beberapa paket untuk menghindari lelang terbuka terjadi dalam proyek untuk kegiatan Pramuka di Kabupaten Manggarai Barat yang kini sedang diusut kejaksaan.
Proyek sarana prasarana kegiatan Pramuka di Mbuhung, Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo senilai Rp750 juta itu dipecah-pecah menjadi lima paket proyek.
Pihak kejaksaan melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga [PKO] pada 23 April.
Dari ruangan bendahara dinas itu, Satuan Khusus Pencegahan Korupsi Kejaksaan Negeri [Kejari] Manggarai Barat menyita beberapa dokumen.
“Kita tidak bisa sebutkan satu per satu [dokumen yang disita] karena banyak dokumen yang kita ambil pada saat penggeledahan,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Manggarai Barat, Wisnu Sanjaya dalam konferensi pers usai penggeledahan.
Belum diketahui nilai kerugian negara dari proyek ini, tetapi kejaksaan sudah menggandeng Institut Teknologi Surabaya untuk menghitung nilai kerugian negara.
Sebanyak 13 orang saksi juga sudah dimintai keterangan oleh penyidik dan diperkirakan akan terus bertambah.
Wisnu mengatakan “dari hasil sementara, kami menemukan indikasi adanya kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian dengan syarat-syarat kontrak yang berlaku.”
“Hal ini menjadi fokus utama kami dalam proses penyidikan ini,” katanya.
Modus lama yang berulang
Proyek itu bersumber dari Dana Alokasi Umum [DAU] tahun 2021, yang bermula dari proposal untuk pembangunan fasilitas perkemahan ketika Manggarai Barat menjadi tuan rumah kegiatan Jambore Pramuka Provinsi NTT pada 2021.
Proyek ini dibagi dalam lima paket, dengan nilai masing-masing paket kurang dari Rp200 juta dan kontraktor pelaksana ditunjuk langsung, tanpa melalui lelang.
“Berdasarkan data-data maupun informasi yang kami terima, kami menemukan bahwa adanya penjelasan tentang pekerjaan ini dipecah dalam beberapa paket, misalnya pembangunan MCK darurat putra-putri, MCK eksekutif putra-putri, hingga posko sekretariat,” kata Wisnu.
Ketua Lembaga Pemantau Keuangan Negara [PKN], Lorens Logam yang melaporkan dugaan korupsi proyek ini ke kejaksaan mengatakan modus memecahkan proyek ke dalam beberapa paket dilakukan untuk menghindari lelang terbuka.
“Anggarannya dibuat Rp200 juta ke bawah untuk menghindari lelang sehingga metode yang dipakai penunjukkan langsung ke perusahaan tertentu,” kata Lorens kepada Floresa pada 24 April.
Penunjukkan langsung, menurut Lorens, membuka peluang terjadinya praktik kolusi dan nepotisme atau pemberian proyek ke orang-orang dekat.
Lorens mengatakan, PKN melaporkan beberapa pihak terkait proyek ini, yaitu AA, Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas PKO tahun 2021; FJ, Direktur CV. Golo Kulu; YT, Direktur CV. Multi Talenta; PA, Direktur CV. Wae Dalit Indah; dan Direktur CV. Desakon.
Editor: Petrus Dabu
