Borong, Floresa.co – Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polisi Resort (Polres) Manggarai masih berkoordinasi dengan pihak Inspektorat Manggarai Timur (Matim) soal dugaan penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADDK) tahun 2013 dan ADDK tahun 2014 oleh Kepala Desa (Kades) Bea Ngencung, Kecamatan Rana Mese, Kornelis Jarsi
Kepala Unit (Kanit) Tipikor Polres Manggarai, Aiptu I Komang Suita saat dikonfirmasi Floresa.co melalui telepon selulernya, Sabtu (2/5/2015) memastikan bahwa kasus yang dilaporkan oleh warga Desa Bea Ngencung tanggal 13 April lalu ini tetap diproses.
“Saat ini kami melakukan koordinasi dengan pihak inspektorat Matim karena pihak inspektorat pernah melakukan audit terhadap Kades Bea Ngencung tersebut,” katanya.
Sementara itu, Paulus Untam, salah satu yang melapor Kades Bea Ngencung mengaku kecewa atas keputusan Inspektorat Matim yang pernah hanya merekomendasikan agar Kades mengembalikan yang yang ia gelapkan.
“Kami merasa menyesal atas kebijakan Pemerintah Matim, secara khusus kebijakan pihak inspektorat yang mana kasus dugaan penyelewengan dana ADDK selama dua tahun oleh Kades Kornelis Jarsi sejumlah Rp 25 juta lebih Itu hanya dikembalikan saja oleh Kades Bea Ngencung pada tanggal 18 April lalu, tetapi penipuan dan pemalsuan tanda tangan dokumen Laporan Pertanggungjawan (LPJ) kades tidak ditindak secara hukum,” jelas Paulus.
Ia mengatakan, mereka tidak setuju dnegan pengembalian dana tersebut, karena itu mereka tidak mau menandatangai dan mengikuti kesepakatan berita acara pengembalian dana itu pada tanggal 18 April lalu.
Paulus Untam berharap, pihak Polres Manggarai serius menangani persoalan ini.
“Kami sudah beberapa kali menghubungi pihak Tipikor Polres Manggarai melalui hand phone. Pihak Tipikor Polres Manggarai hanya bilang, tunggu saja, kami pasti akan ke Borong nanti untuk memeriksa Kades Kornelis Jarsi,” ungkap Paulus.
Floresa.co berulang kali menghubungi Kades Kornelis untuk meminta komentar terkait kasus ini. Namun, ia tidak merespon. (Satria/ARL/Floresa)
