Labuan Bajo, Floresa.co – Rombongan Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat, 3 Agustus 2018. Kedatangan mereka guna melakukan gelar pendapat dengan kepolisian di kabupaten itu.
Rombongan dipimpin Herman Herry, anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) NTT II dan disambut Kapolres AKBP Julisa Kusuma Wardana. Gelar pendapat diglelar di Aula Polres. Sejumlah anggota DPR RI menanyakan beberapa kasus yang juga menjadi perhatian di level nasional.
Kasus pemerkosaan warga Perancis misalnya menjadi salah satu yang ditanyakan pihak komisi III. Selain itu, ada juga kasus pembunuhan akibat perebutan tanah di Mencerite, kasus pembakaran kawasan savana Gili Lawa, dan sejumlah kasus lain, termasuk dugaan korupsi Lando Noa.
Julisa menjawab pertanyaan rombongan secara detail. Namun ketika pada kasus Lando Noa, Julisa menyampaikan bahwa penangan kasus itu sudah selesai.
”Berkaitan dengan kasus korupsi Bupati, sudah selesai. Ada tiga tersangka yang kita tetapkan,” jawab Julisa.
Namun, bila mengaca pada jawaban sebelumnya, Julisa mengatakan, dugaan korupsi proyek tersebut sudah diambil alih oleh pihak Polda NTT.
Baca: DPR RI Berang dengan Pembangunan di Pulau Rinca
Sementara anggota lain, Arteri Dahlan mengatakan pihaknya menanyakan kasus Lando-Noa, karena bukan isu baru, dan tentu untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Polres.
“Pa bupati ini kan diperiksa beberapa kali. Perkaranya sudah ada yang dipersidangan,” katanya.
“Pertanyaaan kami, kebutuhan apa yang bersangkutan diperiksa kembali. Karena alat buktinya sudah dilihat (ke) persidangan. Kemudia juga pencermatan, pendalaman sudah menjadi fakta hukum yang sempurna bagi kepolisian,” tegasnya.
Sementara, Herman Herry berjanji akan menanyakan kembali ke pihak kepolisian terkait kepastian penangan kasus itu.
“Memang penanganan satu perkara tidak semuda yang kita lihat. Kita akan tanyakan lagi ke polisi,” jelasnya.
Selain itu, mereka juga menanyakan kesiapan Polres terkait pelaksanann pertemuan IMF (International Monetary Fund-red) pada Oktober mendatang di Labuan Bajo.
Ferdinand Ambo/ARJ/Floresa