Di Tengah Sorotan Terkait Dugaan Korupsi Satu Triliun, Guru di Pedalaman Flores Sebut Jaringan Internet BAKTI Kominfo Hanya “Habiskan Anggaran Negara”

Guru bernama Eky Adsen dari Sekolah Dasar Inpres Deruk itu mengatakan, sejak kehadiran jaringan BAKTI di desa mereka, Desa Sipi, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, jaringan telepon dan internet lumpuh total.

Floresa.co – Di tengah sorotan di tingkat nasional terkait dugaan korupsi jaringan internet dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang mencapai angka satu triliun rupiah, seorang guru di pedalaman Flores mengatakan dalam sebuah video yang viral bahwa jaringan internet program Kementerian Komunikasi dan Informatika [Kominfo] itu tidak berguna dan hanya menghabiskan uang negara.

“Jaringan ini sangat mengganggu jaringan lain,” kata guru itu.

Guru bernama Eky Adsen dari Sekolah Dasar Inpres Deruk itu mengatakan, sejak kehadiran jaringan BAKTI di desa mereka, Desa Sipi, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, jaringan telepon dan internet lumpuh total.

“Kami tidak bisa akses internet, WhatsApp, Facebook, Instagram, Youtube. Telepon biasa saja tidak bisa, cek pulsa juga tidak bisa,” tambahnya.

Hal ini membuat mereka harus mencari lokasi yang tidak terjangkau jaringan BAKTI untuk bisa mengakses jaringan internet.

Dalam video itu, ia tampak berdiri di depan para muridnya yang berkumpul di tengah hutan, yang menurutnya sedang melaksanakan ujian Assesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).

Eky mengatakan, kesulitan jaringan itu membuat mereka harus menunda ujian ANBK dari jadwal seharusnya Senin, 31 Oktober.

Video tersebut sudah tersebar di sejumlah jaringan media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Eky pun meminta perhatian Menteri Komunikasi dan Informatika, Johny G. Plate dan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Timur terhadap masalah ini dengan “segera menonaktifkan jaringan BAKTI di desa mereka.

“Kami sekarang mendapat jaringan dari Telkomsel. Kalau diganggu oleh jaringan BAKTI, maka semuanya buyar,” tambahnya, sambil meminta agar jaringan itu dinonaktifkan di desa mereka.

“Jaringan ini hanya menghabiskan anggaran negara [karena] tidak bisa dimanfaatkan,” katanya.

Floresa.co sempat mendatangi Dinas Kominfo Manggarai Timur pada Kamis, 3 November. Namun, staf di kantor itu mengatakan kepala dinas dan kepala bidang yang menangani program dari BAKTI ini sedang tidak ada di tempat.

Video guru dari pelosok itu muncul di tengah kabar terendusnya dugaan korupsi di BAKTI Kominfo.

Tempo.co melaporkan pada Kamis, 3 November bahwa Kejaksaan Agung tengah mengendus dugaan korupsi Base Transceiver Stasion (BTS) dan pendukung paket infrastruktur 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi juga menyatakan penanganan kasus tersebut telah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan.

“Tim penyidik memeriksa sejumlah orang untuk dimintai keterangan. Kita menyelenggarakan gelar perkara ekspos berdasarkan hasil tersebut,” katanya.

“Diputuskan bahwa terdapat alat bukti permulaan yang cukup untuk ditingkat ke penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS,” jelas Kuntadi.

Kuntadi juga mengungkapkan bahwa penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah tempat yang diduga terkait dengan tindak pidana tersebut, antara lain kantor PT Fiberhome Technologies Indonesia, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera, PT Sansasine Exindo, PT Moratelindo, PT Excelsia Mitraniaga Mandiri, dan PT ZTE Indonesia.

Wilayah NTT merupakan salah satu sasaran dari lima paket proyek yang ditangani oleh BAKTI Kominfo untuk wilayah 3T (Terluar, Tertinggal, dan Terpencil). Selain NTT adalah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua dan beberapa wilayah atau titik terpencil lainnya.

Proyek BAKTI Kominfo dalam penyediaan BTS ini diinisiasi sejak tahun 2020. Target proyek ini sekitar 7.904 titik blank spot serta wilayah 3T yang dikerjakan hingga 2023.

Kuntadi menuturkan dugaan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pada proyek jumbo Kominfo ini mencapai Rp 1 triliun, dari total nilai proyek secara keseluruhan untuk tahap I dan II adalah Rp 28,3 triliun.

Proyek itu sebenarnya bertujuan mewujudkan pemerataan akses internet untuk seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di daerah 3T.

Terima kasih telah membaca artikel kami. Jika tertarik untuk mendukung kerja-kerja jurnalisme kami, kamu bisa memberi kami kontribusi, dengan klik di sini. Gabung juga di grup WhatsApp pembaca kami dengan klik di sini.

TERKINI

BANYAK DIBACA

BACA JUGA