Floresa.co – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Cabang Nusa Tenggara Timur [Walhi NTT] mendesak para pemimpin baru di sejumlah daerah untuk memprioritaskan agenda pemulihan ekologi dalam masa kepemimpinan selama lima tahun mendatang.
Hal tersebut merupakan poin rekomendasi utama dalam pertemuan Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup 2024 yang diikuti 27 lembaga anggota Walhi NTT dari Pulau Flores, Timor dan Sumba pada 7-8 Desember.
Selain agenda pemulihan ekologi, pertemuan yang berlangsung di Hotel Greenia, Kupang, ibu kota provinsi NTT itu juga membahas persiapan NTT sebagai tuan rumah Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup 2025 dan penyusunan program advokasi lingkungan hidup selama setahun ke depan.
Kawal Kepemimpinan Baru
Direktur Walhi NTT, Umbu Wulang Tanaamah Paranggi berkata, pihaknya berkomitmen untuk mengawasi kinerja pemerintahan baru di NTT selama periode mendatang, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
Ia berkata, berbagai masalah lingkungan yang terjadi di NTT selama ini, termasuk pengelolaan sumber daya alam, merupakan “pekerjaan rumah yang harus diselesaikan” pemerintahan baru.
“Mulai dari pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam hingga penegakan hukum lingkungan yang masih jauh dari harapan,” katanya.
Menurutnya, bencana ekologis yang terjadi akibat perubahan iklim, pencemaran lingkungan yang semakin parah, hingga kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan ruang hidupnya adalah masalah yang tidak bisa diabaikan.
Karena itu, kendati isu lingkungan seringkali diabaikan selama masa kampanye para calon gubernur dan bupati, kata Umbu, perhatian serius pada isu tersebut sangat penting “untuk mencegah kerusakan yang lebih parah lagi.”
“Para pemimpin mesti memprioritaskan pemberantasan korupsi dalam sektor sumber daya alam, penghentian praktik investasi ekstraktif yang merusak lingkungan, peningkatan anggaran untuk pemulihan wilayah kritis dan penghentian kriminalisasi terhadap para pejuang lingkungan hidup,” lanjutnya.
Selain itu, kata dia, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati endemik yang kini menghadapi ancaman kepunahan perlu mendapat perhatian.
Evaluasi Kebijakan Energi dan Pariwisata
Rekomendasi lain yang menonjol adalah desakan kepada pemerintah untuk mengevaluasi kembali status Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi.
Status itu merujuk pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2268 K/30/MEM/2017 pada 2017.
Pasca keputusan itu, pemerintah gencar membangun proyek geotermal, di mana lebih dari 20 titik di Pulau Flores hingga Lembata dan Alor telah ditetapkan.
“Pemerintah daerah di NTT harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk meninjau kembali penetapan Flores sebagai Pulau Panas Bumi,” kata Walhi NTT.
Selain geotermal, Walhi juga mendesak penghentian operasi PLTU berbasis batu bara di Sumba, yang bertentangan dengan visi Sumba Iconic Island sebagai kawasan bebas energi kotor.
Walhi juga meminta “evaluasi menyeluruh terhadap investasi di sektor pariwisata” yang mengabaikan “kepentingan masyarakat lokal, seperti nelayan dan petani”.
Umbu Wulang berkata pihaknya khawatir jika para pemimpin di NTT lebih mengutamakan kepentingan investor dibandingkan kepentingan rakyat dan lingkungan, “sehingga risiko bencana ekologis akan semakin tinggi.”
“Kami berharap pemerintahan baru tidak terbelenggu oleh kepentingan pemodal. Jika mereka serius menjalankan rekomendasi ini, kita masih memiliki harapan untuk membangun masa depan lingkungan yang lebih baik di NTT,” katanya.
Para Pemimpin Baru di NTT
Komisi Pemilihan Umum NTT telah melakukan pleno perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024, yang menetapkan pasangan Emanuel Melkiades Laka Lena dan Johanis Asadoma [Melki-Johni], sebagai peraih suara terbanyak dengan 37,33% atau 1.004.055 suara.
Pasangan ini unggul di 10 wilayah kabupaten dan kota, termasuk Sabu Raijua, Sumba Timur, dan Alor. Posisi kedua diraih oleh pasangan nomor urut 1, Yohanis Fransiskus Lema dan Jane Natalia Suryanto [Ansy-Jane], dengan 32,47% suara, diikuti pasangan nomor urut 3, Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu [Simon-Adrianus], yang memperoleh 30,20% suara.
Selain pemilihan gubernur, berbagai daerah kabupaten dan kota di NTT juga melaksanakan pemilu secara serentak pada 27 November.
Beberapa di antaranya adalah Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sikka dan Kota Kupang.
Di Manggarai calon petahana Hery Nabit yang diprotes warga Poco Leok setelah mengeluarkan SK penetapan lokasi proyek geotermal pada 2022, yang berpasangan dengan Fabianus Abu kembali menang.
Sementara itu, tiga pasangan calon, masing-masing di Kabupaten Manggarai Barat, Rote Ndao dan Belu telah mengajukan gugatan sengketa hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi.
Umbu Wulang berharap adanya sinergi antara masyarakat adat dan kelompok sipil dalam mengawal para pemimpin daerah yang akan memimpin selama lima tahun ke depan.
Sinergi itu penting “untuk menjaga kelestarian alam dan melindungi generasi mendatang dari ancaman kerusakan ekologis,” katanya.
Editor: Anno Susabun
