Oleh: Ryan Dagur
Saat Otonomi Daerah (otda) diterapkan dengan buahnya desentrasilasi kekuasaan, ada harapan, jalan menuju kesejahteraan yang merata untuk semua daerah bakal terwujud. Harapan itu lahir dari logika demikian: dengan otda, setiap daerah mendapat wewenang untuk mengelolah dan mengoptimalkan potensinya sendiri dengan intervensi seminimal mungkin dari pemerintah pusat.
Namun, hampir 15 tahun otda berjalan, harapan itu tampaknya kian sulit terwujud. Persoalannya bukan terletak pada spirit dasar otda, tapi pada para penguasa di tingkat lokal.
Otda malah memproduksi bupati dan gubernur yang memperlakukan diri bak raja-raja kecil. Menduduki kursi jabatan bagi mereka adalah menjadi kesempatan untuk bisa berbuat sesuka hati.
Tujuan berkuasa pun bukan lagi demi kemaslahatan semua masyarakat, tetapi lebih disetir oleh agenda privat dan kolektif: demi survivalnya kekuasaan dan demi memperkaya diri sendiri.
Lantas, mereka cenderung memilih cara-cara instan membangun daerah. Hal yang menjadi pilihan utama adalah mengeruk kekayaan alam, tanpa berpikir apa akibat buruk yang bakal terjadi pada waktu yang akan datang.
Dalam konteks ini, kapitalisasi sumber daya alam lewat industri ekstraktif pertambangan kian menjadi opsi utama para bupati dan gubernur.
UU No 4 Tahan 2009 tentang Pertambangan dan Mineral yang memberi kuasa lebih bagi mereka untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi celah untuk itu.
Ferdy Hasiman, peneliti pada Indonesia Today dalam bukunya berjudul Monster Tambang, menguraikan dengan gamblang kaitan antara otda di tangan para pemda bermental rakus, kongkalikong antara mereka dengan pengusaha tambang, serta akibat buruknya bagi masyarakat lokal.
Dengan studi kasus di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Ferdy dalam buku ini mengurai bagaimana para pejabat lokal lebih memilih menjadi sahabat investor tambang (hal.7). Mereka membangun relasi yang saling menguntungkan: bupati dapat dana untuk kampanye pemilu guna mempertahankan kekuasaan, sementara investor mendapat kemudahan untuk mendapat IUP.
Tanpa tedeng aling-aling, kata Ferdy, pada era sekarang IUP menjadi mesin ATM para bupati dan gubernur untuk mengeruk banyak uang. (hal 87)
Klaim itu bukan tanpa alasan. Sebagai contoh, di Kabupaten Manggarai, 70 persen warganya adalah petani. Namun di daerah itu bupatinya menerbitkan 14 IUP. Bahkan, anehnya, ia menggadaikan setengah dari salah satu wilayah kecamatan yaitu di Kecamatan Reo untuk diserahkan kepada perusahan tambang. Pola yang hampir sama, dimana bupati mengobral lahan untuk konsensi tambang terjadi juga di kabupaten-kabupaten lain.
Padahal, menurut dia, dampak buruk pertambangan sudah menjadi kisah nyata di NTT. Selain membuat warga tercerabut dari pola hidup harian mereka sebagai petani dan peternak, di Timor Barat, 54 warga yang beralih profesi dari petani menjadi pengumpul mangan mati tertimbun tanah longsor dalam lubang galian tambang selama tahun 2008-2011.
Potret buram lain, pekerja tambang di sana hanya di gaji Rp 30.000 per hari untuk pria dan Rp 25.000 untuk wanita. Kisah miris lain, petani penggali mangan yang menjual mangan ke broker dan perusahaan tambang menjual mangan hanya Rp 500 per kg, sementara harga mangan di pasar Hong Kong jika dirupiahkan mencapai Rp 7.000 lebih.
Ini menujukkan bahwa korporasi tambang di NTT bak vampir penghisap darah masyarakat. Tak punya hati dan moral hanya untuk mengambil keuntungan.
Ia juga mengingatkan publik bahwa dalam laporan penerimaan negara sampai tahun 2012, tak ada penerimaan negara dari IUP, yang ada hanya dari Kontrak Karya, seperti Freeport dan Newmont serta dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sekelas Pt Bumi Resoures Tbk, Kideoco Jaya Agung, PT Adaro Energi, PT Indika Energi dan 100-an PKP2B lainnya. Total penerimaan negara dari KK dan PKP2B tahun 2013 mencapai US$4.33 miliar dan ditambah Freeport dan Newmont menjadi US$8 miliar. Sementara dari IUP nihil.
Di hadapan narasi kelam ini, parahanya, elit lokal masih saja bertindak arogan. Hal itu tergambar dalam ketidaksediaan mereka berdialog dengan masyarakat sipil yang menyatakan keberatan dengan kebijakan pro tambang. Bupati Manggrai Timur misalnya. Ia dikatakan tidak pernah mau berdialog dengan elemen sipil untuk berdiskusi soal kasus pertambangan.
Sebaliknya, mereka merasa nyaman ketika akhirnya sukses memperpanjang era kekuasaan, menimati hidup mewah dan dilingkari oleh pejabat yang loyal, serta kompak menutup mata pada penderitaan rakyat.
Pemda di NTT masih menganggap tambang sebagai harga mati untuk kesejahteraan. Mereka berpikir semua mineral, mayoritas mangan dan sebagian emas, harus dikeruk habis-habisan.
Ferdy mengingatkan bahwa kekeliruan fatal pemerintah di daerah adalah mereka tidak mengenal teknik pertambangan, latar belakang investor yang masuk ke daerah, dan seterusnya.
Bahkan ironinya lagi, Pemda tidak paham betul apa potensi yang terkandung di NTT. Ferdy mencontohkan kasus di di Manggarai Timur, dimana Bligh Mining Pty Ltd, perusahan tambang asal Australia yang masuk lewat PT Manggarai Manganese ke daerah itu mendapat pinjaman dari perusahan rokok Phillips Moritz senilai 1,5 miliar dolar AS untuk investasi di lokasi konsensi 23 ribu hektar.
Dalam SK Bupati Manggarai Timur Yoseph Tote kepada Dirjen Minerba, konsensi itu IUP Mangan. Padahal, berdasarkan kajian geologis Bligh Mining, konsensi itu berada di gugus Sunda-Banda Arch, yang memiliki potensi emas. Dirjen Minerba disodorkan informasi keliru oleh bupati yang tidak paham teknik persoalan tambang. (hal. 77).
Ketidaktahuan itu, tidak membuat mereka berhati-hati mengeluarkan izin. Mereka kerap berdalih, ada warga yang setuju. Padahal, itu hanya satu dua orang dan tidak mewakili semua.
Di pihak lain, pola laku legislatif di daerah tidak menunjukkan komitmen untuk menyampaikan suara kritis. Alih-alih menyuarakan aspirasi rakyat terhadap kebijakan yang ada, mereka malahan ikut serta dalam permainan kotor, masuk dalam lingkaran kerja sama dengan perusahan tambang. Mandat konstutsi dikangkangi, demi uang, demi kekayaan pribadi.
Hal ini membuat upaya perlawanan masyarakat menjadi kian tumpul. Perlawanan tolak tambang, tidak bisa lagi diharapakan lagi didukung oleh DPRD.
Kondisi di daerah ini,makin bertambah parah karena ketidakkonsistenan pemeritah pusat. Sesuai dengan Masterplan Percepatan Pembngunan, NTT masuk dalam koridor pariwisata.
Namun, apa yang terjadi? Menko Perekenomian, Hatta Rajasa malahan meresmikan pembangunan smelter di NTT. Itu artinya, pemerintah pusat menjilat ludah sendiri, dan ikut proaktif menutup akses pada upaya membawa kesejahteraan NTT.
NTT adalah daerah untuk pertanian, peternakan pariswisata. Pertambangan, tentu saja adalah lawan dari 3 potensi itu. Namun, pemerintah tak peduli lagi dengan MP3I itu.
Dari 22 perusahann asing masuk NTT dengan total investasi 82 miliar, 99 persen adalah korporasi tambang. Belum terhitung korporasi lokal (BKPM-NTT tahun 2011).
Situasi ini, bagi Ferdy menunjukkan watak pemerintah yang sangat ramah pada korporasi asing-lokal, sementara di sisi lain kedaulatan ekonomi kian runtuh.
Lantas, tidak ada kata lain, selain melawan ekspansi tambang. Hal ini membutuhkan konsolidasi elemen masyarakat sipil. Perlawanan terhadap tambang, hanya bisa dicapai, bila masyarakat sipil bersatu dan menegaskan diri di hadapan pemerintah bahwa mereka tidak butuh tambang.
Hal ini, juga hanya terwujud jika pemerintah mampu melampaui konsep pemerintahan yang baik, yaitu, sekedar menjalankan pemerintahan dengan menaati aturan perundang-undangan. Pemimpin yang dicari adalah pemimpin yang berdaulat yang berani memperjuangkan kepentingan rakyat sebagai pertimbangan utama dalam kebijakan pembangunan.
Dalam buku ini, Ferdy mengkritik secara gamblang model kepemimpinan dua bupati, yaitu Bupati Manggarai dan Manggarai Timur yang dianggap royal menerbitkan IUP. Keduanya, bagi dia, lebih menampilkan diri sebagai konco investor. Klaim demikian didasari pada data-data yang disajikan buku ini.
Ferdy sampai pada harapan sekaligus kerinduan akan para pemimpin yang mengoptimalkan potensi dan kearifan lokal, bukan yang tamak, rakus, lalu tak mau peduli pada jeritan rakyat kecil.
