Oleh: ROBERT BALA, Diploma Resolusi Konflik Asia Pasifik Universidad Complutense de Madrid Spanyol.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) Marianus Sae (MS) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi berita yang cukup heboh di Nusa Tenggara Timur (NTT). Nama bupati sekaligus kandidat gubernur itu dengan slogannya ‘membangun dari desa’ memang meroket dalam Pilkada NTT.
Minggu, 11 Februari 2018 menjadi sangat kelabu bagi MS. Ia ditangkap persis sehari sebelum ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai calon gubernur.
Reaksi pro dan kontra terhadap penangkapan itu, tentu saja wajar. Ada yang memilih menari di atas derita lawan. Dengan sedikit ironi disertai doa-doa ‘politis’, lawan yang merasa ‘bersih’ cukup mewarnai media sosial dengan aneka sindiran. Sementara bagi pendukung MS, korupsi malah dianggap ‘hal umum’. Dengan asumsi kandidat lain sebenarnya melakukan hal yang sama, mereka mengungkapkan aneka pembelaan diri sebagai ‘korban’.
Bagi yang netral, umumnya OTT itu dianggap sebagai pintu bagi KPK memasuki NTT. Selama ini, propinsi ini dianggap ‘angker’ untuk ditembusi KPK, meski menurut beberapa data kajian Indonesia Corruption Watch menempati posisi ketiga terkorup. Kini, banyak yang yakin, OTT untuk MS adalah langkah awal untuk mengusut yang lain.
Apa pelajaran di balik OTT ini?
“Kurang Lihai”
Sudah bukan hal baru bahwa politik kita berbiaya tinggi (high cost politics). Segala proses rekruitmen sangat dekat dengan pelbagai intrik. Jadinya, politik yang dulu adalah masalah ‘partisipasi dan ideologi,’ kini sudah berubah.
Memang kita masih punya nostalgia positif tentang perjuangan para bapak bangsa selama proses kemerdekaan. Pada siang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) , terlihat sangat jelas mereka merasionalisasi pemikiran dan ideologinya.
Nuansa itu masih terasa pasca 10 tahun kemerdekaan dalam pemilu 1955. Di sana terdapat partisipasi ‘sehat’ dan bahkan bersih dari konflik yang membahayakan. Adanya kesadaran tentang proses bersih bisa menghasilkan pemimpin bersih pula. Kini, politik telah menjadi ajang bagi elit untuk berebut kekuasaan. Karena milik elit, maka kekuasaan itu tak pernah ‘nyambung’ dengan keinginan rakyat yang berimbas pada kesejahteraan.
Di sinilah muncul kejenuhan, apatisme. Maka muncullah godaan menggenjot partisipasi melalui kehadiran artis (dangdut), goyangan seronok yang membuat peserta turut meliukkan tubuh. Goyang di panggung akan disertai ‘goyangan’ individual lewat pemberian hadiah atau uang. Rakyat tahu bahwa inilah momennya untuk bisa ‘menggoyang’ para kandidat.
Lalu dari mana sumber dana untuk membiayai politik seperti ini? Sebuah pertanyaan yang pasti menjadi pemikiran para kandidat sebelum menawarkan diri untuk ikut dalam kontestasi politik. Aneka ‘dompet’ dibuka sekadar mendapatkan sumbangan.
Bagi politisi yang sudah terbukti kualitasnya, akan mudah mendatangkan ‘dana segar’. Sementara bagi yang harus berjuang dari bawah, ia harus berpikir beberapa kali lipat.
Di sinilah, para politisi demi memenuhi ongkos politik, gegabah dan berlagak kampungan dalam mengumpulkan dana. Padahal, yang mesti dilakukan adalah menggunakan cara-cara ‘cerdas’ (untuk tidak mengatakan licik). Semuanya bisa dikemas. Bagi politisi kaliber, kalau mengadakan pertemuan di hotel atau restoran, ia tidak akan ingin ‘pertemuannya’ diganggu oleh siapapun. Sebuah restoran terlalu kecil untuk bisa ditutup selama ada pertemuan penting. Semuanya hanya mau menjamin ‘kenyamanan’.
Yang dilakukan MS bisa dikategorikan cara kurang lihai dan masih ‘lugu’ dengan cara pikiran desa, yakni akan merasa lebih ‘nyaman’ kalau bertemu langsung. Melalui media (telepon, SM dan WA), ia dengan mudah merancang pertemuan dengan yang berkepentingan. Hal ini bagus agar tidak ada ‘perantara’ terutama tim kampanye yang sekadar ‘mengeruk uang kandidat’. Ia perlu menerima langsung agar hal itu ‘terjaga’. Tetapi, ada harga yang harus dibayar.
OTT Marianus Sae bisa ditempatkan dalam konteks ini. Dalam arti ini, apa yang dilakukan MS seberapapapun jumlah uang yang diterimanya, kita akui sebagai kesalahan OTT sudah tepat dan tidak perlu ada pembelaan diri, dengan argumen misalnya uang yang diperoleh tidak seberapa. Bukankah ‘dikit-dikit jadi bukit?’.
Tetapi tentu saja, penangkapan itu tidak sama sekali melenyapakan politik berbiaya tinggi. Ia hanya menyadarkan politisi agar lebih ‘lincahlah’ dalam memainkan politik uang.
Membenahi Diri
Lingkaran politik seperti ini menyadarkan kita bahwa perlu ada pembaharuan. Pertama, dalam proses sosialisasi hingga pengumuman kandidat, mestinya KPK dengan bantuan masyarakat sudah ‘melacak’ gerak-gerik kandidat. Tentu hal ini agak mahal oleh banyaknya kandidat. Tetapi hal ini mestinya menjadi bidikan. Tudingan La Nyala Matalitti terhadap Partai Gerindra terkait mahar yang harus dibayar untuk bisa maju dalam Pilgub Jawa Timur menunjukkan bahwa proses ini sangat rentan.
Permasalahannya, bisa jadi ada yang sudah melewati ‘deal’ penting sebelum penetapan. Karena itu ketika terjadi penetapan, mereka ‘tidak perlu lagi diawasi’ karena sudah melewatinya. Dalam kaitan dengan MS, bisa dipahami bahwa prosesnya yang ‘menyalip di tikurang terakhir, bukan tidak berarti tanpa mahar’. Sebuah proses yang tentu sangat ‘dahsyat’. Dengan demikian, kini MS merasa perlu adanya ‘suntikan baru’. Di sinilah kita bisa mengerti OTT itu bisa terjadi di saat-saat genting seperti itu.
Kedua, adanya kandidat yang cukup banyak bertanding di sebuah provinsi ‘miskin’ seperti NTT menjadi pertanyaan yang seharusnya direnungkan semua. Kita lihat Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dengan jumlah penduduk yang banyak di negeri ini, hanya ada 2 calon. Atau Jawa Barat dengan pemilih 32,8 juta pantas punya 4 calon, maka kita mesti bertanya mengapa NTT yang hanya 3,2 juta orang harus memiliki 4 kandidat? Mengapa begitu banyak orang yang ingin menjadi gubernur di NTT hingga menggoda orang Jakarta, seperti Viktor Laiskodat dan Benny Kabur Harman‘pulang kampung’ untuk jadi gubernur
Begitu banyak kandidat yang ingin menjadi pemimpin di daerah ‘miskin’, tentu tidak sebatas ingin mengabdikan diri demi kemajuan bangsa dan negara, sebuah ungkapan yang terlalu klasik dan bombastis. Juga tentu tidak sekadar pengabdi ‘tanpa pamrih’ dengan dasar ‘sudah berhenti dengan diri sendiri’. Sekilas ungkapan seperti itu baik adanya. Yang bisa saja jadi pertanyaan hingga membuat kita bisa berandai-andai, apakah kekayaan alam NTT menjadi incaran di balik semua ungkapan penuh indah tersebut? Apakah kandungan uranium dan plutonium, sumber energi nuklir itu juga ada di Laut Sawu?
Kita hanya berandai-andai bahwa Laut Sawu, tempat hilir mudik ikan paus hanya bisa terjadi karena plankton itu begitu menarik bagi ikan raksasa. Ia juga membuat kita berandai-andai, apakah hal itu menjadi tanda alam bahwa kekayaan tak terkira ada di perut bumi kita hal mana mendorong agar ‘anak Jakarta’ harus tinggalkan kemapanan dan menjadi pekerja keras di daerah sendiri?
Inilah angan kosong yang barangkali tidak benar. Tetapi hal ini bisa jadi bahan pertanyaan. Begitu ‘bergairahnya’ orang untuk jadi pemimpin di NTT, bisa saja ada agenda lain yang jauh lebih penting. Tertangkapnya MS hanya mengandaikan bahwa baik MS, Viktor, Benny dan Esthon bersama pasangan masing-masing hanya membenarkan bahwa di samping semua janji-janji kampanye dari siapapun, terdapat agenda tersembunyi yang mestinya membuat kita terus bertanya.
OTT MS karena itu mestinya menjadi bahan pertanyaan bagi siapapun. Syukur bahwa di awal, MS sudah ‘terselamatkan’ agar tidak berbuat ‘dosa’ lebih besar lagi. Tetapi hal itu juga mengingatkan bahwa kandidat lain bukanlah ‘malaikat’, tetapi manusia dengan tulang dan daging. Untuk itu, kita perlu mengkritisi diri agar pilgub NTT dapat menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua.
