Borong, Floresa.co – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Manggarai Timur (Matim), NTT telah mensinyalir untuk mengakomodir rencana pembelajaan mobil dinas untuk Bupati Andreas Agas dan Wakil Bupati (Wabub) Stefanus Jaghur di tahun anggaran 2019.
“Ada kemungkinan Banggar akan alokasikan kembali pengadaan mobil untuk bupati dan Wabup di RAPBD 2019,” ujar Ketua Komisi A DPRD Matim, Leonardus Santosa, kepada Floresa.co, Jumat malam, 30 November 2018.
Leonardus mengaku tidak tahu pertimbangan Banggar sehingga tetap menganggarkan dana untuk membeli dua unit mobil itu, sebab belum diparipurnakan.
Politisi Demokrat itu menegaskan untuk tetap menolak hal itu. “Di paripurna, kita tetap tolak,” tegasnya.
Sebelumnya, dia mengatakan bahwa Komisi A DPRD Matim mencoret rencana pembelajaan tersebut karena mobil dinas sebelumnya masih baru dan layak pakai.
Menurutnya, saat ini ada empat unit mobil dinas Bupati Yosep Tote dan Wabup Andreas Agas, yakni dua unit periode 2009-2014, serta dua unit periode 2014-2019.
Tote dan Agas berkuasa selama dua periode, 2009-2014 dan dilanjutkan 2014-2019. Sementara, pada Pilkada yang digelar Juli 2018 lalu, Wabup Adreas Agas terpilih menjadi bupati periode 2019-2024 yang berpasangan dengan Stefanus Jaghur.
BACA JUGA:
- Rencana Belanja Mobil Dinas Bupati dan Wabup Matim Dicoret Komisi A
- Mayoritas Penduduk Matim Petani, Anggaran Sektor Pertanian Minim
Ia mengatakan, mobil dinas periode 2009-2014, hingga kini belum diputihkan. Sementara, mobil dinas periode 2014-2019, kondisinya masih baru.
“Rencananya, pemerintah mau putihkan mobil dinas jabatan periode 2014-2019,” ujarnya.
Namun, menurutnya, rencana pemerintah melakukan pemutihan mobil dinas periode 2014-2019 dan membeli mobil baru untuk 2019-2023 tersebut, sangat tidak tepat. Pasalnya, kata dia, mobil dinas periode 2009-2014 belum diputihkan.
“Karena dalam sistem akuntansi kita itu,first in-first out. Jadi, mobil pertama yang masuk, itu yang harus diputihkan duluan.”
“Tetapi, ini tidak ada rencana pemutihan kendaraan lama (2009-2014), langsung diputihkan kendaraan baru (2014-2019). Kemudian merencanakan untuk membeli mobil baru untuk menggantinya. Itu kan tidak efisien,” tegas Leonardus.
Ia menjelaskan, pagu anggaran Rp1,2 miliar untuk membeli mobil dinas baru untuk bupati dan Wabup lebih baik dianggarkan untuk menjawab aspirasi masyarakat berkaitan dengan laporan bencana dan penguatan infrastruktur, terutama jalan.
Rosis Adir/Floresa
