Oleh: Made Supriatma
Saya menahan diri untuk tidak bicara soal kematian seorang anak SD di Kabupaten Ngada. Ia mencabut nyawanya sendiri karena kemiskinannya.
Banyak analisis telah dibikin, berita berseliweran. Ada yang meminta tanggung jawab negara. Namun, seperti biasa, para pejabat ke sana kasih bantuan. Para influencer mengeksploitasinya demi konten dan orang-orang tergerak hatinya berdonasi.
Namun, dalam pandangan saya, hampir semua itu miss the point. Bukan itu maksud dari tragedi ini. Si anak itu tidak akan hidup lagi.
Namun, situasi yang melingkupi kematiannya akan kekal. Struktur sosial yang membuatnya miskin akan tetap di sana. Ketidakadilan akan ada di sana. Mental korup dan predatoris dari pejabat dan politisi lokal maupun nasional akan tetap bercokol sepanjang masa.
Ada elemen yang hilang dari percakapan soal anak di Ngada ini: Gereja Katolik.
Seperti Anda tahu, Pulau Flores yang indah itu mayoritas penduduknya adalah Katolik. Di sana, Gereja memainkan peran yang sangat penting dalam hidup sosial.
Namun, di mana Gereja Katolik pada saat ketidakadilan telanjang di depan muka? Di mana Gereja Katolik ketika kemiskinan memakan anak-anak Flores dari masa ke masa?
Saat berita itu masuk ke laman media sosial saya, kebetulan saya sedang ke bandara di Yogyakarta. Di sebuah lampu merah, saya melihat beberapa orang dengan ponsel di tangan dan mata nyalang ke arah lalu lintas.
Saya bertanya pada sopir Grab yang mengantar saya, siapa mereka dan apa yang mereka lakukan? Oh mereka ‘mata elang’ atau debt collector yang mengamati motor atau mobil yang kreditnya belum lunas.
Saya langsung ingat dengan Dominggus, teman saya dari Flores. Dia tinggal di Jogja. Awalnya mau sekolah, namun tidak ada duit. Ia kemudian menjadi penjaga keamanan di pub dan sekarang menjadi debt collector alias mata elang.
Dominggus dan anak SD di Ngada itu mungkin tidak punya hubungan. Namun, mereka berada pada kondisi akut yang sama: kemiskinan, ketidakmungkinan merebut kesempatan dan ketidakadilan struktural!
Sepanjang pendidikan dari SD sampai SMA, saya diasuh oleh guru-guru asal Flores. Guru-guru semacam ini masih saya jumpai di pedalaman Kalimantan pada awal 2000an ketika melakukan riset di sana.
Guru-guru Flores adalah ujung tombak Gereja Katolik di tanah misi.
Namun, bagaimana dengan di Flores sendiri? Tekanan bagi warga Flores untuk keluar dari pulau ini sangat besar.
Banyak orang mengatakan hal itu terjadi karena sumber alam yang tebatas. Saya kira hal itu bukan faktor utama. Penguasaaan yang timpang mungkin saja menjadi penyebab.
Saya tidak tahu apakah Gereja Katolik tahu hal ini atau tidak. Dalam beberapa hal, Gereja juga menjadi aktor dalam dosa-dosa struktural ini. Gereja terlibat, diakui atau tidak.
***
Pada Minggu kemarin, seorang sahabat mengirimi saya berita Floresa tentang imam Keuskupan Maumere, Romo Ephivanus Markus Nale Rimo atau Epy Rimo. Ia seorang sarjana hukum.
Berita itu cukup menganggu. Epy Rimo menjadi pengacara seorang pengusaha, pemilik Pub Eltras yang bernama Andi Wonasoba.
Pemilik pub ini dituduh melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 13 pekerja perempuan. Dan, Epy Rimo ini menjadi salah satu anggota tim kuasa hukumnya.
Uniknya, 13 korban ini mencari dan mendapat perlindungan dari Tim Relawan Untuk Kemanusiaan-Flores (TRUK-F). Para aktivis TRUK-F ini adalah juga terdiri dari imam dan biarawati Katolik.
Epy Rimo adalah Ketua Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC). Persis dalam kedudukannya sebagai Ketua KPKC ini, salah satu bidang pelayanannya adalah advokasi masalah sosial ekologis.
Namun, ia juga Direktur PT Krisrama, perusahan milik keuskupan yang menggusur rumah warga (umatnya sendiri) dan menguasai ratusan hektar tanah.
Saat menggusur tanaman dan rumah umatnya, dasar hukumnya adalah sejarah pertanahan. Dan, menurut dokumen-dokumen lama, itu adalah tanah perkebunan yang diperoleh Gereja Katolik dari kolonial Belanda.
Menganggap warga yang telah puluhan tahun menetap di sana sebagai ‘penyerobot tanah,’ beberapa orang sudah dijebloskan oleh imam ini ke penjara. Sekarang, pengacara dan para pembela warga pun diancam akan masuk ke penjara.
Mengapa keuskupan bisa melakukan ketidakadilan ini? Ya karena ia keuskupan, institusi suci gerejawi dan berkuasa atas urusan surga dan dunia!
Kedengaran tidak asing bukan? Orang yang harusnya melindungi kita seringkali menjadi pemangsa kita. Dan, ketidakadilan itu kita lihat setiap hari terutama pada negara ini.
Ternyata, hal yang sama juga terjadi di Gereja. Orang yang seharusnya menggembalakan domba-domba justru menjadi jagal bagi domba-dombanya itu!
***
Ketika kemarin sedang menghadiri acara dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), saya mendapat telepon dari seorang kawan lama, pendeta perempuan.
Ia bertanya tentang Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi. Wah, ya ini. Saya sudah lama punya persoalan dengan uskup ini.
Mandagi adalah pendukung mati Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sekarang sedang dikerjakan oleh militer dan pemerintahan Prabowo Subianto di Papua Selatan.
Argumennya, PSN akan membuka lapangan kerja! Dan, orang Papua butuh nasi.
Terus terang, saya malu dengan argumen buruk bin tolol ini. Terus terang saya katakan tolol karena dua alasan.
Pertama, proyek ini akan mengubah sama sekali demografi Papua, khususnya Merauke. Ke mana orang asli Papua akan pergi?
Hitungan konservatif saya, perlu 300 ribu pekerja dari luar untuk mengerjakan PSN ini. Belum lagi kalau mereka datang bersama keluarga. Akan ada satu jutaan lebih penduduk pendatang.
Kedua, sebaiknya orang Papua tidak makan nasi. Biar saja mereka dengan keragaman makanannya. Apa salahnya makan sagu, batatas, singkong atau umbi-umbian dari hutan?
Saya sudah lama mendengar bahwa uskup ini mengeluh panjang lebar bahwa Gereja harus mendukung program pemerintah.
Karena itu, dia marah sekali ketika beberapa hari lalu Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengeluarkan seruan menolak PSN.
Dia kabarnya marah karena PGI tidak berkonsultasi dengan dirinya. Menolak PSN hanya akan membuat Organisasi Papua Merdeka tambah kuat, demikian kabarnya dia bersikeras, seakan dia juru bicara militer Indonesia.
***
Secara keseluruhan, dalam pandangan saya, jelas ada masalah besar dalam Gereja Katolik Indonesia, yaitu menutup mata terhadap kondisi-kondisi riil umatnya.
Saya kadang bertanya, apakah para klerus sadar bahwa umat Katolik (dan umat Kristen lainnya) adalah orang-orang yang termasuk pada golongan paling miskin di Indonesia ini?
Masyarakat Kristen dan Katolik memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah. Lihat saja di NTT, Papua, Maluku, pedalaman Kalimantan, pedalaman Sumatra Utara, Nias dan sebagainya?
Dan, yang lebih menyedihkan Gereja Katolik tampaknya tak sedikit pun peduli akan kenyataan ini.
Sekarang ini, yang muncul adalah imam-imam Youtuber yang rajin berapologia tentang Kekatolikan dan mencari musuh di kalangan Protestan. Imam-imam kurang kerjaan ini kerjanya ngoceh siang malam dengan mengagungkan Katolisisme dan menyalahkan Protestantisme. Saya sering marah-marah di laman mereka dengan kata-kata kasar yang disengaja.
Terus terang ini membuat saya bertanya: Apa yang menarik dari Gereja Katolik saat ini? Gereja tanpa solidaritas terhadap kaum miskin? Gereja yang tidak peduli pada keadilan? Gereja yang tunduk kepada umat yang kaya raya? Gereja yang megah-mewah dan senang menumpuk kekayaan? Gereja yang kehilangan arah dengan berusaha membuat spiritualitas dangkal, dengan membangun tempat ziarah dan rumah doa di mana-mana?
Kadang saya berkata pada diri saya sendiri, not my church!
Di mana Gereja yang anggotanya bersolidaritas terhadap saudaranya yang miskin, yang mengalami ketidakadilan, yang sengsara?
Beberapa waktu lalu, saya ke satu dusun di Gunung Kidul, tempat dulu saya live in ketika mahasiswa. Dulu ini adalah dusun dengan 60% penduduk Katolik dari sekitar 200an kepala keluarga. Sekarang ini, Katolik hanya tinggal 20 kepala keluarga saja.
Ada banyak faktor yang membuat orang tidak lagi menjadi Katolik. Ya karena Gereja memang tidak lagi menarik.
Ketika seorang kawan Orang Asli Papua bertanya pada saya, apa yang harus dilakukan? Jawaban saya terang benderang dan tanpa tedeng aling-aling: Jangan ke Gereja Katolik. Berkumpullah atas nama Tuhan dalam komunitas-komunitas. Jangan kasih kolekte. Kumpulkan uang untuk komunitas sendiri. Tetaplah menjadi Katolik tanpa Gereja Katolik.
Apakah ini mungkin? Mungkin sekali. Karena saat ini Gereja Katolik ingin menampilkan wajahnya sebagai penguasa, bukan gembala. Jangan takut pada kekuasaan itu.
Lakukan itu hingga Gereja Katolik berpihak pada kegetiran umatnya!
Artikel ini diadaptasi dari tulisan Made Supriatma di laman Facebooknya. Bersama Floresa ia telah melakukan beberapa penyesuaian.
Editor: Ryan Dagur