Labuan Bajo, Floresa.co – Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dula enggan duduk bersama membahas soal polemik privatisasi Pantai Pede di Labuan Bajo. Menurut Dula, urusan Pede bukan kewenangannya.
“Pantai Pede saat ini masih merupakan aset pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena belum diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sehingga yurisdiksi/kewenangan untuk mengelolanya merupakan otoritas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,”ujar Dula dalam jawaban tertulis yang dibacakan pada rapat paripurna DPRD Manggarai Barat, Senin 20 Juni 2016.
Hal itu disampaikan Dula sebagai tanggapan atas pandangan umum Fraksi Golkar terkait polemik Pantai Pede yang disampaikan dalam rapat sebelumnya.
Dalam rapat hari ini, Ketua DPRD Belasius Jeramun menawarkan agar Bupati, DPRD dan masyarakat duduk bersama terkait polemik privatisasi Pantai Pede dan bersama-sama menghadap ke Pemerintah Provinsi NTT. Namun, Bupati menolak mentah-mentah tawaran itu.
Aktivisi Koalisi Pede, Silvester Adil Dala yang hadir memantau rapat paripurna tersebut mengatakan dalam rapat itu, Dula memang mengatakan tuntutan masyarakat tidak bisa diakomodir lagi karena sudah ada kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTT dan pihak ketiga. Selaku bupati, Dula mengaku taat pada pemerintahan di atasnya.
Setelah rapat paripurna ditutup sempat terjadi perdebatan antara anggota dewan di luar ruangan sidang. Pemicunya, kata Silvester, salah satu anggota dewan dari Fraksi PDI-Perjuangan yaitu Sil Syukur di luar ruangan mengatakan bahwa perjuangan elemen masyarakat yang menggunakan UU No 8 Tahun 2003 sebagai acuan pengambilalihan aset Pantai Pede sebagai suatu kekeliruan besar.
Anggota DPRD lainnya, yaitu Belasius Janu tidak sependapat dengan Sil Syukur, sehingga sempat terjadi adu mulut.
Belasius Janu adalah politikus Hanura. Di DPRD, Hanura bergabung dalam Fraksi PDI-Perjuangan.
“Kita lihat di situ, terkait dengan Pede ini, persepsi di antara mereka berbeda, ada yang mendukung perjuangan masyarakat, ada yang kontra. Macam pa Sil Syukur itu dia berpihak kepada pemerintah,”ujar Silvester Dala. (Sirilus Ladur/Floresa)