Floresa.co – Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni agar membagi jatah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Taman Nasional Komodo (TNK).
Ia mengklaim dua tahun terakhir pemerintah daerah hanya mendapat masalah dari TNK, termasuk sampah.
Permintaan itu disampaikan Edi saat Raja meresmikan Gedung Pusat Komando Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Bali dan Nusa Tenggara di Labuan Bajo pada 7 Juli.
“Kami berharap setiap gerak langkah kebijakan yang dilaksanakan Kementerian Kehutanan terlebih khusus di Balai TNK membawa dampak terhadap kesejahteraan rakyat yang berada di sekitarnya,” kata Edi.
Edi berkata, dana bagi hasil PNBP dari TNK itu akan digunakan pemerintah daerah untuk memperbaiki sekolah, fasilitas air minum dan puskesmas.
“Itu yang bisa kami titipkan. Mari kita sama-sama berjuang agar ke depan PNBP itu didistribusikan baik untuk kementerian maupun ke daerah,” katanya.
Pada 2024, PNBP TNK mencapai lebih dari Rp53 miliar, yang bersumber dari 334.206 kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara.
Sementara pada tahun yang sama, Kabupaten Manggarai Barat hanya mendapatkan Rp2,6 miliar dari pungutan destinasi wisata di luar kawasan TNK.
Dalam sebuah wawancara dengan Floresa, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan, Stefanus Jemisfori menyebut pihaknya hanya berhak menarik retribusi snorkeling dan diving di beberapa pulau di luar kawasan TNK.
Beberapa pulau yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, katanya, adalah Kanawa, Kelor, Bidadari, Seraya Besar, Sebayur, Sabolo, dan Pulau Burung.
Hal itu, kata dia, merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Dalam peraturan itu, tiket snorkeling untuk wisatawan domestik adalah Rp20 ribu sedangkan untuk wisatawan mancanegara Rp50 ribu.
Sementara itu tiket diving untuk wisatawan domestik adalah Rp50 ribu sedangkan untuk wisatawan mancanegara Rp100 ribu.
Selain itu tarif retribusi masuk ke destinasi wisata untuk wisatawan domestik adalah Rp20 ribu dan Rp50 ribu untuk wisatawan mancanegara.
Sejak 2023, sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pungutan masuk ke TNK hanya dilakukan oleh BTNK.
Padahal sebelumnya, pemerintah daerah juga kecipratan pemasukan dari setiap kunjungan wisatawan yang masuk ke TNK.
Pada 2022, misalnya, kontribusi pungutan dari wisatawan yang masuk ke TNK untuk PAD Manggarai Barat mencapai Rp8,7 miliar dari 144.724 kunjungan wisatawan ke TNK.
Setelah adanya rekomendasi BPK itu, kata Edistasius Endi, pemerintah daerah hanya mendapatkan “distribusi masalah” dari TNK.
“Misalnya masalah sampah. Itu yang didistribusikan. Terkait duitnya kami tidak didistribusikan,” katanya.
Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menyatakan dukungannya dan mengakui kompleksitas pengelolaan kawasan Labuan Bajo.
Ia menyoroti pentingnya pembagian “profit sharing (pembagian keuntungan) bukan hanya problem sharing antara pusat dan daerah.”
“Tidak hanya sampah yang kita berikan ke pemerintah daerah, tetapi juga oleh-olehnya, gula-gulanya dibagi — merujuk keuangan TNK,” katanya.
Ia juga menyinggung tantangan struktural dalam sistem keuangan negara, di mana dana PNBP masuk ke Kementerian Keuangan.
“Ini problem struktural yang coba kita selesaikan,” kata Raja.
“Saya setuju, karena masyarakat Manggarai Barat yang harus menikmati secara langsung apa yang diperoleh dari alam yang memang secara geografis politik adalah milik Manggarai Barat,” tambah.
Editor: Petrus Dabu