Floresa.co – Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena mengunjungi Poco Leok di Kabupaten Manggarai yang mengalami konflik terkait geotermal dengan pengawalan ketat, termasuk aparat bersenjata laras panjang.
Warga menyambutnya dalam kunjungan pada 16 Juli itu dengan unjuk rasa.
Mereka berkumpul sejak pukul 10.00 Wita di pertigaan menuju Kampung Lungar, salah satu dari 10 gendang atau kampung adat di Poco Leok.
Laka Lena tiba pukul 16.57 Wita usai memimpin rapat kerja bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Manggarai di Ruteng.
Pantauan Floresa, saat baru keluar dari mobil dinasnya, warga membentangkan sejumlah spanduk dan meneriakkan penolakan terhadap proyek geotermal.
Pekikan “Tolak geotermal Poco Leok” dan “Poco Leok bersatu, tak bisa dikalahkan!” terus dilantangkan warga.
Laka Lena yang datang bersama Dandim Manggarai, Budiman Manurung, Kapolres Hendri Syaputra dan jajaran OPD Provinsi NTT mendapat pengawalan ketat.
Selain didampingi pengawal pribadi dan sejumlah anggota kepolisian, terdapat dua polisi bersenjata laras panjang yang terus membuntutinya.
Sementara satu unit kendaraan taktis milik kepolisian parkir tidak jauh dari tempat berkumpulnya massa.
Dari pertigaan menuju Kampung Lungar, Laka Lena berjalan kaki ke Aula Gereja Katolik Stasi Lungar.
Saat hendak memasuki aula, warga mendesaknya berdialog di luar ruangan agar mereka bisa mendengarkan langsung pernyataannya.
Namun, ia menolak dan hanya mengizinkan lima perwakilan warga untuk masuk.
Saat dialog berlangsung, warga lain tetap berada di luar, membentangkan sejumlah spanduk.
Salah satunya bertuliskan “Warga Adat Bukan Penjahat, Stop Kriminalisasi.”
Warga Suarakan Alasan Penolakan
Dalam dialog itu, Laka Lena menyatakan, kedatangannya untuk mendengarkan aspirasi warga terkait proyek perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu Unit 5-6 itu.
“Saya mewakili pemerintah provinsi untuk berbicara terkait apa yang menjadi aspirasi, masukan, tanggapan dan keberatan terhadap geotermal di Poco Leok,” katanya.
Ia berkata, tugas pemerintah adalah mencari solusi atas kekhawatiran masyarakat, sebab pembangunan seharusnya bertujuan membawa kebaikan bagi semua.
“Yang bagus kita teruskan, yang kurang bagus kita perbaiki jadi bagus, yang sama sekali tidak bagus kita akan tutup,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa proyek geotermal bukanlah program baru dan pasti mengandung risiko maupun peluang.
Namun, kata dia, pendekatannya harus bertumpu pada kepentingan masyarakat.
Menanggapi Laka Lena, Agustinus Tuju, perwakilan warga menegaskan bahwa “wilayah Poco Leok merupakan tanah warisan leluhur yang terikat dengan sistem nilai dan budaya adat.”
“Istilah ‘gendang one’n, lingko peang’ itu tidak bisa dipisahkan,” katanya merujuk pada salah satu filosofi dalam Budaya Manggarai tentang kesatuan antara kampung adat dan tanah ulayat.
“Karena itu, sejak awal 10 gendang di Poco Leok telah menyatakan penolakan terhadap proyek geotermal,” katanya.
Ia berkata, proyek tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai adat dan budaya.
“Kalau lingko dialihfungsikan ke penggunaan lain, maka nilai adat kami tidak ada lagi,” tegasnya.
Tadeus Sukardin, warga adat lainya berkata, tanah adat Poco Leok tidak bisa dipisahkan dari lima “Sila Adat” atau falsafah hidup masyarakat Manggarai, yaitu “Mbaru bate kaeng, Natas bate labar, Compang bate dari, Uma bate duat, dan Wae bate teku.”
Ungkapan itu merujuk pada kesatuan antara rumah tempat tinggal, halaman kampung, mezbah persembahan adat, tanah ulayat dan sumber air.
Menurut Tadeus, kalau tanah Poco Leok menjadi lokasi proyek geotermal, makna kelima sila tersebut tidak ada lagi.
“Itu makanya kami menolak geotermal ini,” katanya.
Sementara Agustinus Sukarno, seorang pemuda adat menyatakan, gubernur sudah melihat sendiri bagaimana perjuangan warga menolak proyek ini.
“Kami hidup dari tanah, bukan dari geotermal yang hanya menguntungkan segelintir orang,” katanya.
Menurut Sukarno, salah satu poin penolakan ini adalah status mereka sebagai masyarakat adat.
“Masyarakat adat memiliki ikatan kuat dengan tanah, sumber daya alam, sistem nilai dan hukum adat, identitas budaya dan struktur sosial di dalamnya,” ujarnya.
Tanah Poco Leok, kata dia, adalah milik nenek moyang atau leluhur kami.
“Kalau pemerintah mau mendirikan proyek geotermal di tanah Poco Leok, kalian harus izin ke leluhur kami, tetapi persyaratannya mati dulu,” katanya.
Ia berkata, “jangan berpikir masyarakat adat tidak tahu apa-apa” karena “justru merekalah yang paling tahu tentang tanah, hutan dan hidup yang kalian ganggu.”
Maria Teme, salah satu perempuan yang ikut dalam dialog berkata, “kami menolak geotermal karena akan merusak tanah.”
“Tanah di Poco Leok adalah ibu kandung kami. Kalau dibor akan hancur lingkungan dan ekonomi kami,” katanya.
Maria berkata, “kami hidup bukan dari geotermal, menjual tanah, melainkan hidup dari mengolah tanah.”
“Kami tidak akan menjual tanah karena ini bukan tanah kami, melainkan milik leluhur kami,” katanya.
Sampai kapanpun, “tanah Poco Leok tidak akan dijual kepada siapapun.”
“Tanah ini adalah modal kami demi kelangsungan hidup anak dan cucu kami ke depan,” ujarnya.
Ia berkata, warga menolak proyek ini sudah empat tahun, “tetapi pemerintah selalu datang untuk memaksa tanah kami.”
“Hidup kami sengsara, kami sering diinjak-injak dan didorong TNI, polisi, dan Pol PP,” katanya.
Sebelum proyek ini terjadi, kami mendapatkan kekerasan, “apalagi kalau jadi, pasti hidup kami lebih sengsara.”
Karena itu, “gubernur, tolong kami, kami tidak mau proyek geotermal dibangun di tanah kami.”
“Semoga kehadiran gubernur ke kampung kami bisa membuat geotermal tidak dilanjutkan lagi,” katanya.
Sementara Wilhelmina Sesama, perempuan adat lainnya berkata, “saya tinggal di Poco Leok sejak lahir, bukan tinggal di luar tanah Poco Leok.”
“Saya menolak geotermal ini karena saya hidup dari mengolah tanah,” katanya.
Wilhelmina berkata, “saya bisa menyekolahkan anak saya dari hasil tanah dan kesatuan masyarakat di Poco Leok.”
“Kami perempuan adat Poco Leok meminta dengan hormat kepada gubernur, tolong dengarkan suara kami,” katanya.
Apa Tanggapan Laka Lena?
Menanggapi pernyataan warga, Laka Lena berkata, “tentu kami akan mendengar dari yang tolak dan setuju.”
”Proyek geotermal ini ada yang bagus dan bermasalah. Kalau yang buruk, saya kemarin melihat di Mataloko,” katanya, merujuk pada hasil kunjungannya ke lokasi proyek di Kabupaten Ngada itu pada 16 Juli.
Soal penolakan warga, kata dia, “kita akan dialog lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutannya.”
“Kami, termasuk aparat, siap dikritik, dan kasih masukan dalam dialog yang sehat,” katanya.
Ia berkata, pemerintah memiliki niat baik membangun wilayah NTT “tanpa mengorbankan masyarakat.”
“Kalau kami punya niat jahat terhadap Poco Leok, kami tidak akan selamat keluar dari sini,” ujarnya.
Ia berkata, proyek geotermal tidak lebih hebat dari persaudaraan dan kekeluargaan.
“Jauh sebelum barang ini ada, kita semua adalah keluarga besar,” katanya.
Laka Lena berdialog dengan warga selama 35 menit karena beralasan harus menghadiri acara ulang tahun Uskup Ruteng, Mgr Sipianus Hormat.
Setelah dari Desa Lungar, ia bersama rombongan melanjutkan kunjungan kerja ke Desa Wewo, lokasi PLTP Ulumbu yang telah beroperasi sejak 2012.
Bupati Manggarai Herybertus G.L. Nabit hanya ikut dalam kunjungan ke Desa Wewo, namun tidak ke Poco Leok.
Kunjungan Laka Lena terjadi setelah Satgas Geotermal yang dibentuknya merilis hasil investigasi terkait proyek panas bumi di Flores dan Lembata. Salah satunya terkait proyek Poco Leok.
Satgas itu merupakan respons atas penolakan masyarakat di enam lokasi proyek panas bumi di Flores dan Lembata. Lokasi itu meliputi Wae Sano di Manggarai Barat, Poco Leok di Manggarai, Mataloko dan Nage di Ngada, Sokoria di Ende, dan Atadei di Lembata.
Pembentukan Satgas terjadi usai pertemuan Laka Lena dengan Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden pada 4 April, dilanjutkan dengan rapat bersama para bupati dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Hasil investigasi terkait proyek geotermal Poco Leok dimuat dalam dokumen bertajuk “Satuan Tugas Penyelesaian Masalah Pengembangan PLTP Ulumbu di Kabupaten Manggarai.”
Dalam dokumen tersebut, Satgas menyinggung soal isu tertutupnya ruang dialog serta kurangnya informasi yang dapat diakses warga. Hal tersebut dianggap sebagai bagian dari hambatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengembangan proyek ini.
Proyek geotermal Poco Leok menargetkan kapasitas listrik sebesar 2×20 megawatt. Proyek ini dikerjakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan didanai oleh Bank Pembangunan Jerman atau Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).
Namun, warga berulang kali menyuarakan penolakan. Aksi protes warga beberapa kali direspons dengan tindakan represif oleh aparat keamanan.
Pada 22 Mei, Bank KfW mengirim perwakilan ke Manggarai untuk berdiskusi dengan sejumlah pihak terkait kelanjutan proyek ini. Namun, warga Poco Leok menolak menemui utusan bank tersebut.
Kunjungan ini terjadi usai tahun lalu Bank KfW mengutus tim independen yang dalam hasil kajiannya menyebut bahwa proyek ini melanggar sejumlah standar sosial internasional.
Editor: Ryan Dagur