Floresa.co – Protes dan kritik publik terus mengemuka pasca pelaporan hasil uji petik atau investigasi terhadap proyek-proyek geotermal di Pulau Flores dan Lembata oleh satuan tugas atau Satgas bentukan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena.
Setelah sebelumnya kritik muncul dari warga di berbagai lokasi proyek, melalui surat resmi Aliansi Terlibat Bersama Korban Geothermal Flores (Alter-BKGF) juga menyatakan penolakan keras terhadap laporan Satgas itu.
Mereka menyebut, laporan itu yang dipaparkan pada 4 Juli di Kupang bias, tidak netral dan gagal menangkap realitas sosial masyarakat terdampak.
Dalam surat yang dikirim pada 22 Juli, yang salinannya diterima Floresa, Alter-BKGF menilai hasil investigasi Satgas berisi klaim-klaim prematur yang mengabaikan suara warga korban proyek geotermal.
Salah satunya menyangkut klaim bahwa mayoritas warga di lokasi proyek mendukung proyek tersebut.
“Klaim dukungan mayoritas warga pada PLTP merupakan generalisasi prematur oleh tim akademisi dalam Satgas yang disebut profesional oleh gubernur,” kata aliansi itu.
Dalam kenyataannya, “dukungan pada proyek rata-rata berasal dari kelompok yang telah menerima ganti rugi lahan dari PLN atau dari perusahaan pembangkit independen yang terikat kontrak dengan PLN.”
“Di Atadei, Lembata, kelompok pendukung justru masih memiliki keraguan yang tercermin dari permintaan sosialisasi ulang, penjelasan komprehensif tentang dampak PLTP dengan melibatkan semua pihak, terbuka dan demokratis.”
Alter-BKGF adalah gabungan dari berbagai elemen masyarakat sipil yang peduli pada isu lingkungan hidup dan ketahanan pangan.
Beberapa di antaranya adalah Forum Pemuda Peduli Lingkungan Hidup Paroki Roh Kudus Mataloko, Forum Peduli Keutuhan Lingkungan Berdampak Geotermal Paroki Santo Yoseph Laja dan lembaga Gereja Katolik dari Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (JPIC) Provinsi SVD Ende, Provinsi SVD Ruteng, Ordo Fratrum Minorum (OFM) dan Keuskupan Agung Ende.
Anggota lainnya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero.
Aliansi pun menuntut pemerintah mengagendakan transisi energi yang demokratis dan berkeadilan, bukan dengan upaya paksa meloloskan proyek geotermal di berbagai lokasi.
Mereka menyatakan, pemerintah bisa beralih ke pilihan energi lainnya yang berdampak lebih kecil, misalnya mini dan mikrohidro dan tenaga surya di lahan tidak produktif.
“Kebijakan transisi harus mendorong kemampuan komunitas memilih, memproduksi, menyimpan dan berbagi jenis energi sesuai dengan sumber daya, kemampuan dan kebutuhan komunitas,” kata aliansi.
Alat Legitimasi Proyek
Bagi aliansi, laporan tersebut lebih berfungsi sebagai alat legitimasi proyek ketimbang sebagai dokumen evaluatif yang berpijak pada data empiris.
“Reaksi penolakan warga di semua lokasi justru membuktikan bahwa klaim dukungan itu tak punya dasar kuat di lapangan,” kata mereka.
Satgas juga disebut gagal memahami akar kegelisahan sosial yang muncul akibat proyek tersebut.
“Akar penyebab adalah ketidakadilan akses pada ruang hidup, ketidakadilan akses pada sumber daya tanah, air, hutan dan ruang sosial budaya, ketidakadilan prosedural dan informasi yang jujur dan terbuka melalui sosialisasi yang partisipatif, demokratis dan representatif,” kata aliansi.
Mereka menegaskan bahwa prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), yang semestinya menjadi dasar dalam pembangunan di wilayah masyarakat adat tidak dijalankan secara utuh. Bahkan di berbagai lokasi, prosesnya berlangsung secara diskriminatif dan eksklusif.
Aliansi mencontohkan bahwa di Atadei dan Sokoria, pertemuan-pertemuan yang digelar hanya melibatkan pemilik lahan penerima kompensasi. Di Sokoria, disebutkan bahwa persetujuan warga justru diperoleh melalui cara-cara intimidatif.
Sementara itu, di Wae Sano, perusahaan disebut hanya melibatkan warga pendukung proyek, yang sebagian besar berasal dari luar wilayah terdampak langsung.
Sedangkan di Poco Leok, pertemuan dengan warga hanya berlangsung dua hingga tiga kali dan tidak menjangkau komunitas yang ruang hidupnya langsung terdampak eksplorasi.
Kritik lainnya menyangkut penilaian Satgas yang cenderung menganggap remeh pengetahuan kolektif warga di lingkar proyek, misalnya menyebut warga mengalami “lack of knowledge” (kekurangan pengetahuan) tentang manfaat dan ‘keindahan’ energi panas bumi.
“Rumusan masalah yang dikonstruksi tim ini menegaskan kecenderungan menempatkan lebih rendah pengetahuan masyarakat dari pengetahuan yang dimiliki sains modern dan yang menjadi sumber legitimasi negara. Pengetahuan modern dianggap lebih bisa dipercaya daripada pengetahuan masyarakat akan ruang dan konsepsi mereka tentang livelihood.”
Satgas tersebut juga dinilai menyederhanakan persoalan warga hanya sebagai keterbatasan teknis, yang menurut mereka dapat diatasi dengan menyediakan teknologi yang lebih canggih.
Sementara, menurut aliansi, “penolakan luas terhadap proyek panas bumi sedang menegaskan bagaimana komunitas memandang kegagalan dan keseluruhan proyek panas bumi sebagai ancaman eksistensial terhadap kehidupan.”
Persoalan Partisipasi, Metode dan Independensi
Klaim pemerintah bahwa Satgas dibentuk melalui masukan semua pihak dibantah Alter-BKGF.
Mereka menyebut kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya, di mana “proses perekrutan tidak terbuka, sehingga representasi pemangku kepentingan dalam Satgas tidak memadai.”
Menurut aliansi ini, Satgas seharusnya merepresentasikan seluruh pihak yang terdampak dan memiliki keprihatinan atas proyek geotermal, termasuk organisasi sosial, lingkungan, NGO, komunitas adat dan kelompok epistemik.
Kritik juga terkait minimnya representasi perempuan.
Aliansi menilai proyek geothermal memberi beban ganda terhadap perempuan, khususnya ibu-ibu yang kehilangan akses atas tanah, air, dan sumber pangan. Namun, keterlibatan mereka dalam Satgas nyaris tidak terlihat.
“Rendahnya partisipasi perempuan mencerminkan dominasi kultur patriarki dan ketidakpedulian pemerintah daerah terhadap kaum perempuan yang terdampak langsung pembangunan.”
Selain itu, metode yang digunakan Satgas dalam menghimpun informasi dinilai terlalu dangkal dan terburu-buru.
Mereka mengkritik penerapan metode rapid appraisal (penilaian cepat) yang tidak memadai untuk menggali akar konflik yang kompleks dan dalam.
“Mereka menyebut gunakan wawancara, diskusi kelompok terarah, dan observasi. Tapi, waktunya terlalu singkat untuk benar-benar menangkap kegelisahan sosial,” ungkap aliansi.
Di beberapa lokasi seperti Sokoria, laporan menyebut hanya dua hari kunjungan, tanpa bertemu langsung dengan kelompok warga penolak atau hanya berdialog singkat dengan satu-dua orang. Hasilnya, informasi yang diperoleh tidak berimbang dan cenderung menguatkan kesimpulan yang sudah ada sejak awal.
“Cara kerja tim yang selektif, lebih banyak menemui pihak pendukung, membuat laporan gagal menangkap esensi persoalan. Kegelisahan, konflik sosial, dan penolakan meluas malah luput dari sorotan,” jelas mereka.
Aliansi menduga, Satgas sejak awal tidak benar-benar berniat mencari akar masalah, melainkan hanya melegitimasi proyek geotermal yang sudah diputuskan untuk dilanjutkan.
Kecurigaan ini semakin kuat ketika presentasi laporan Satgas pada 4 Juli dilakukan secara terburu-buru, tanpa ruang debat yang sehat dan terbuka.
Alter-BKGF juga menekankan pentingnya independensi tim.
“Tim Satgas ‘diawasi’ oleh salah satu pihak yang justru terlibat dalam konflik geotermal. Ini menimbulkan keraguan serius pada objektivitas laporan mereka,” tulis mereka.
Meski melibatkan akademisi dari universitas ternama, pendekatan yang digunakan dinilai terfragmentasi. Setiap anggota tim hanya menangani satu lokasi, tanpa sinergi multidisipliner yang bisa menangkap kompleksitas sosial, politik, budaya dan ekologis proyek geothermal.
“Ini menghasilkan pemahaman yang terpotong-potong. Evaluasi mestinya dilakukan secara menyeluruh, dengan pendekatan lintas disiplin dan pemahaman mendalam akan konteks lokal,” kata aliansi.
Tuntut Transisi yang Adil dan Demokratis
Dalam pernyataan sikapnya, aliansi mendukung transisi menuju energi terbarukan, namun bukan sebagai proyek teknokratis, tetapi sebagai proses transformasi yang harus tunduk pada prinsip keadilan sosial.
“Kami tidak menolak transisi energi, tapi kami menolak transisi yang tidak adil, yang menyisakan luka sosial dan ekologis di kampung-kampung kami,” kata mereka.
Bagi aliansi, transisi sejati harus dibangun di atas fondasi empat keadilan, yaitu distributif, prosedural, rekognisi dan restoratif.
Proyek geotermal yang diklaim membawa manfaat publik justru memperlihatkan wajah lain yaitu “pengambilalihan ruang hidup komunitas atas nama efisiensi dan investasi, tanpa ruang bagi suara yang berbeda.”
Lebih jauh, mereka menawarkan alternatif, yang disebut demokrasi energi, sebuah konsep di mana komunitas bukan hanya menjadi penerima, tapi pelaku utama dalam mengelola energi.
Pilihan sumbernya pun tidak harus geotermal yang padat modal dan terkonsentrasi, melainkan berbasis lokal seperti mikrohidro, panel surya di atap rumah, hingga biogas yang bisa dikelola bersama.
Alter-BKGF juga mendesak pemerintah mengalihkan anggaran publik dari proyek panas bumi ke pengembangan energi terbarukan alternatif yang lebih adil, terjangkau dan memberdayakan.
Fokusnya, kata mereka, bukan sekadar produksi energi, tetapi pencapaian kedaulatan energi di mana warga memiliki kontrol atas teknologi, tata kelola dan distribusinya.
Menurut aliansi, ketahanan energi tidak akan pernah terwujud jika komunitas hanya dijadikan objek dan negara terus bertumpu pada korporasi besar.
“Kemandirian hanya lahir dari otonomi, bukan ketergantungan yang dilanggengkan lewat proyek-proyek raksasa,” kata aliansi.
Editor: Anno Susabun