Floresa.co – Forum pemuda di Ruteng, Kabupaten Manggarai menggelar diskusi publik tentang geotermal yang dihadiri sejumlah pejabat pemerintah dari bupati hingga gubernur, termasuk kapolres.
Warga Poco Leok yang juga diundang secara resmi memilih menolak hadir.
Diskusi bertajuk “Ada Apa dengan Geotermal: Peluang dan Tantangan Energi Panas Bumi di Flores, NTT” tersebut akan digelar di Universitas Katolik Indonesia (Unika) Santu Paulus Ruteng pada 21 Agustus, dengan penyelenggara Forum Pemuda Peduli Demokrasi (FP2D).
Dalam acara itu, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena akan menjadi pembicara kunci.
Pembicara lain adalah Bupati Manggarai, Herybertus G.L Nabit; Eksekutif Vice President Panas Bumi PLN Pusat, John Y.S. Rembot; Ketua Komisi JPIC-SVD Ruteng, Pater Simon Tukan, SVD; Kapolres Manggarai, Hendri Syaputra; dosen Unika St. Paulus Ruteng, Maksimilianus Jemali; dan ahli geotermal Basuki Arif Wijaya.
Penyelenggara juga menghadirkan sejumlah penanggap dari organisasi mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tiga kampus di Ruteng.
Mereka adalah Ketua PMKRI Ruteng, Margareta Kartika; Ketua GMNI Ruteng, Meldyani Yolfa Jaya; Ketua BEM Unika St Paulus Ruteng, Filipin A. Nahat; Ketua Senat STIE Karya Ruteng, Kornelia Dorcenana Dangung dan Ketua BEM STIPAS, Fransiskus Venani.
Warga Poco Leok Nilai Ada Agenda Terselubung
Panitia penyelenggara telah mengundang perwakilan warga Poco Leok pada 17 Agustus.
Ketua FP2D, Dionisius Upartus Agat bersama sekretarisnya Gordianus Jamat datang ke Gendang Mucu, salah satu dari 10 kampung adat Poco Leok untuk menyerahkan undangan resmi.
Kepada warga, mereka berkata, seminar itu merupakan bentuk kepedulian anak muda agar bisa duduk bersama membicarakan proyek geotermal.
Namun, warga di 10 gendang dan kampung adat itu menyatakan menolak hadir, mempersoalkan sikap diam berbagai organisasi sejak mereka berjuang menentang proyek tersebut, juga saat mereka mengalami represi.
Dalam sebuah pernyataan, mereka menyatakan, “bagi kami (diskusi itu) sarat dengan kepentingan untuk meloloskan proyek geotermal di Poco Leok.”
Mereka berkata, forum seperti sosialisasi, diskusi, maupun konsultasi publik tidak akan mempengaruhi sikap mereka.
“Kami menolak tanpa syarat, tanpa kompromi,” kata warga.
Dari analisis rekam jejak oleh Floresa, dari semua daftar narasumber dan penanggap diskusi itu, hanya Pater Simon dan lembaganya yang punya sikap jelas berpihak pada warga yang menentang proyek itu.
Penolakan menghadiri diskusi itu merupakan bagian dari tujuh tuntutan warga Poco Leok yang dibacakan saat menggelar upacara ulang tahun kemerdekaan pada 17 Agustus.
Tuntutan pertama mereka adalah mendesak Bupati Manggarai mencabut Surat Keputusan penetapan lokasi proyek yang diterbitkan pada Desember 2022.
Selain itu, mereka mendesak menghentikan seluruh aktivitas apapun terkait geotermal oleh PT PLN, aparat keamanan serta pemerintah daerah maupun pusat.
Warga juga menuntut menghentikan intimidasi, kriminalisasi, dan politik pecah belah oleh pemerintah dan PT PLN.
Sementara kepada Bank Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) asal Jerman, mereka mendesak menghentikan pendanaan dan kepada Menteri ESDM mendesak pencabutan status Flores sebagai Pulau Panas Bumi.
Tuntutan warga juga mengarah kepada Badan Pertanahan agar menghentikan upaya sertifikasi atas tanah ulayat di Poco Leok.
Warga juga meminta Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena membubarkan tim uji petik yang sebelumnya ditugaskan melakukan investigasi lapangan dan temuannya memicu protes warga.
Proyek di Poco Leok merupakan perluasan dari Pembangkit Listrik Panas Bumi di Ulumbu, sekitar tiga kilometer arah barat.
Di kawasan Poco Leok, PT PLN berencana melakukan pengeboran di wellpad D, E, F, H, dan I.
Warga berkata, mereka tetap berdiri tegak pada keputusan “menolak menyerahkan ruang hidup kami yakni kesatuan yang utuh kampung halaman, yang kami sebut lampek lima, antara lain: mbaru bate kaeng, uma bate duat, wae bate teku, natas bate labar, dan compang bate takung.”
Filosofi lampek lima ini merujuk pada lima unsur penting dalam kehidupan masyarakat adat Manggarai, yakni rumah adat, kebun komunal, mata air, mezbah persembahan di tengah kampung dan halaman.
Mereka menyebut pemerintah PT PLN, dan Bank KfW Jerman melakukan upaya paksa “mulai dari survei ugal-ugalan di lahan milik warga, sosialisasi yang tidak terbuka, pendekatan sembunyi-sembunyi terhadap masing-masing pemilik lahan, hingga penyebaran informasi yang tidak transparan dan tidak valid kepada publik.”
Mereka juga menilai penetapan lokasi dilakukan tanpa konsultasi publik dan mengecam pengerahan aparat keamanan yang menimbulkan ketakutan.
“Situasi Poco Leok akhir-akhir ini menjadi tidak kondusif, karena proyek ini membawa pro dan kontra yang memecah belah kebersamaan kami,” kata warga.
Menurut mereka, dalam berbagai masalah dan gejolak, pemerintah selalu menganggap suara penolakan warga hanya sebagai “riak-riak kecil.”
“Bagi kami, anggapan tersebut sangat tidak adil, merendahkan martabat, dan melanggar hak-hak asasi manusia,” tegas mereka.
Warga menekankan, mereka secara turun-temurun hidup dari tanah yang hendak digarap sebagai proyek ini.
Penolakan warga juga disampaikan dalam apel pada 17 Agustus dengan bendera setengah tiang, yang mereka sebut sebagai simbol perlawanan. Mereka telah melakukan upacara serupa tiga kali sejak 2023.
Dalam gerakan perlawanan terhadap proyek ini, warga Poco Leok tercatat 26 kali mengadang perwakilan pemerintah dan perusahaan.
Selain itu, mereka juga telah tiga kali menggelar unjuk rasa di Ruteng. Dalam unjuk rasa terakhir pada 5 Juni, mereka bubar setelah diadang massa tandingan di bawah pimpinan Bupati Nabit.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena sempat mengunjungi Poco Leok pada 16 Juli untuk berdialog terkait proyek itu.
Namun, kehadirannya bersama aparat bersenjata laras panjang selama kunjungan itu memicu kritik luas karena dinilai sebagai praktik intimidasi dan unjuk kekuasaan.
Editor: Ryan Dagur
