Floresa.co – Pengakuan mengejutkan datang dari seorang mahasiswa Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung tentang pola rekrutan mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang dinilai sarat dengan penyuapan.
Seperti dilansir Kompas.com, Rabu, 13 April 2016 di depan Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, Rantona demikian nama mahasiswa tersebut mengaku pernah dua kali mengikuti seleksi masuk IPDN dari provinsinya Nagroeh Aceh Darusalam.
Namun, dia harus mengurungkan niatnya masuk IPDN lantaran tidak bisa memenuhi syarat yang ditentukan.
“Kalau lulus, saya harus membayar sekian (Rp 150 juta). Karena orangtua saya susah, serta demi bangsa dan negara, saya mengalah dan menolak permintaan tersebut,” tuturnya dalam Kuliah Umum Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Unpad di Jatinangor, Sumedang, Rabu.
Kisah serupa, demikian pengakuannya dialami beberapa temannya dari provinsi lain saat masuk Unpad. Sang teman juga dimintai dana beragam untuk bisa masuk IPDN. Jumlahnya bisa mencapai Rp 200 juta.
Melihat fakta tersebut, ia pun sepakat dengan sikap Basuki Tjahja Purnama atau Ahok yang menganggap IPDN tidak penting.
“Di Indonesia banyak lulusan ilmu pemerintahan yang lain. Apakah IPDN bisa lebih menyejahterakan dibanding yang lain?” lanjutya.
Menanggapi pertanyaan itu, Tjahjo mengamini bahwa rekrutmen IPDN memang mengerikan, sarat KKN dan pungutan.
Maka, mulai 2015 lalu, seluruh proses perekrutan dilaksanakan secara online. Artinya, tidak ada tatap muka antara calon dan panitia.
“Tidak ada jatah-jatahan, tetapi harus lulus tes, dan pendaftaran dilakukan online,” pungkasnya.
Perekrutan tahun 2015-2016 sudah dilakukan secara online. Tjahjo akan melihat hasilnya. Hal ini menjadi perhatian karena lulusan IPDN akan lulus dengan golongan IIIA, dan biasanya menjadi camat. (Ario Jempau/ARD/Floresa)