Jakarta, Floresa.co – Kepala Kepolisian Daerah NTT, Brigadir Jenderal Endang Sunjaya beberapa waktu lalu mengatakan, Provinsi NTT menempati urutan pertama dalam kasus perdagangan manusia atau human trafficking.
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pun telah menerjunkan tim untuk membantu Polda NTT memberantas jaringan mafia perdagangan mansia tersebut. Tapi anehnya, sejauh ini Pemerinta Provinsi NTT belum mengeluarkan kebijakan terkait kondisi tersebut.
“NTT nomor satu perdagangan manusia, masa gubernur NTT diam saja,” ujar Direktur Padma Indonesia Gabriel Goa Sola kepada Floresa.co di Jakarta, Jumat (14/11).
Gabriel meminta Gubernur Frans Lebu Raya untuk terlibat aktif menghentikan kejahatan kemanusiaan tersebut. “Harusnya gubernur melakukan moratorium pengiriman TKI dari NTT,” imbuhnya.
Padma, kata Gabriel juga mendorong hirarki gereja di NTT untuk menyikapi maraknya perdagangan manusia di NTT.
“Statusnya sudah gawat darurat. Kita mendesak gereja se-NTT untuk melakukan sinode khusus tentang human trafficking,” ujarnya.
Berdasaran catatan Padma Indoensia, setidaknya terdapat 22 Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasata (PPPTKIS) yang beroperasi di NTT. “Semuanya cabang dari Jawa,” ujarnya. (PTD/Floresa)