Floresa.co – Rifan, bukan nama sebenarnya, tiba di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Ruteng pada 7 Agustus dengan harapan agar anaknya yang berusia dua hari segera mendapat penanganan lanjutan.
Ia datang dengan ambulans dari Reo, sekitar 60 kilometer arah utara Ruteng. Bayinya dirujuk dari puskesmas karena mengalami gangguan pernapasan setelah lahir melalui operasi sesar. Istrinya masih dalam pemulihan, sehingga Rifan berangkat bersama ibunya.
Di IGD, pemeriksaan awal dilakukan. Dokter masih membutuhkan hasil laboratorium sebelum menentukan rawat inap, lalu petugas harus memastikan ketersediaan tempat tidur di ruang perawatan.
Mereka tiba sekitar pukul 10.20 Wita. Hasil laboratorium baru keluar pukul 15.35. Selama lebih dari lima jam itu, Rifan bolak-balik bertanya kepada perawat dan menerima jawaban yang sama: mohon bersabar, hasil masih diproses karena banyak sampel yang diperiksa.
Menunggu di IGD membuat kecemasan keluarga bercampur dengan kelelahan fisik. Rifan juga memikirkan istrinya yang masih dirawat di Reo.
Keluhan serupa muncul dari pasien dan keluarga lain di RSUD Ruteng. Seorang ibu asal Lelak mengatakan keluarganya yang masuk IGD sekitar pukul 10.30 Wita masih menunggu karena ruang IGD penuh dan tenaga medis kewalahan.
“Dokter belum dipanggil. Di dalam IGD penuh semua,” katanya saat ditemuai Floresa pada pukul 10.30 wita.
Dari poliklinik, seorang pemuda asal Beo Kina, Desa Golo Langkok, Rahong Utara, juga mengeluhkan antrean panjang saat mendampingi istrinya memeriksa kehamilan.
Meski adiknya sudah mengambil nomor sekitar pukul 04.00 Wita, mereka tetap mendapat nomor antrean 13 dan baru diperiksa sekitar pukul 11.00 Wita, sebelum kembali mengantre untuk mengambil obat.
Keluhan lain datang dari pasien yang mengambil obat sejak pukul 10.00 Wita pada 6 Agustus, tetapi baru menerimanya sekitar pukul 13.00 Wita.
Sementara itu, seorang pria berinisial ME mengeluhkan proses transfusi darah ibunya yang berlangsung lebih lama dari penjelasan awal.
“Ibu saya menjalani transfusi darah mulai pukul 13.00. Namun hingga pukul 20.14, proses tersebut belum selesai,” katanya.
Padahal, ia dan keluarganya mendapat informasi bahwa transfusi akan berlangsung sekitar empat jam.
Polemik Komentar Dokter di RSUD Ruteng
Pengalaman Rifan dan sejumlah keluarga pasien itu terjadi ketika perbincangan tentang length of stay (LOS)—lama pasien bertahan di IGD sebelum mendapat kepastian rawat inap—sedang ramai setelah kasus Yurizal, pasien di RSCM Jakarta.
Via akun media sosial Threads, ia mengeluhkan lamanya waktu tunggu saat dirawat, mengaitkan statusnya sebagai pasien yang menggunakan BPJS.
Polemik itu bersinggungan dengan RSUD Ruteng setelah akun Benny Christian Sihombing, dokter di rumah sakit tersebut menulis komentar yang dinilai nirempati terhadap keluhan Yurizal.
Benny mempertanyakan keinginan pasien mendapat ruang perawatan ketika rumah sakit penuh, menyinggung penggunaan BPJS, lalu menulis bahwa ruang jenazah adalah tempat yang selalu kosong.
Direktur RSUD Ruteng, Oktavianus Y. Ampur bereaksi terhadap komentar itu, menyebutnya sebagai opini pribadi, tidak mewakili instansinya.
“Pernyataan tersebut bertentangan dengan kode etik yang berlaku. Ada langkah-langkah secara internal sesuai aturan kepada oknum,” kata Oktavianus kepada Floresa pada 5 Agustus.
Usai meminta maaf terbuka, Benny akhirnya undur diri dari RSUD Ruteng.
Merespons polemik ini, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebut komentar nirempati dari dokter di media sosial dapat dipengaruhi tekanan psikologis, beban kerja, atau kelelahan emosional.
Rantai Layanan yang Membuat Pasien Menunggu
Di balik lamanya pasien menunggu di IGD, poliklinik, ruang obat, hingga proses perawatan yang muncul dalam berbagai keluhan itu, Floresa menggali persoalan di baliknya, sehingga tidak disederhanakan sebagai persoalan kelalaian petugas.
Secara umum, dalam praktik di rumah sakit, setiap pasien di IGD baru dapat berpindah ke ruang rawat inap setelah melewati keputusan klinis, pemeriksaan penunjang, administrasi, dan kepastian tempat tidur.
Kecepatan layanan pada akhirnya ditentukan oleh kekuatan setiap mata rantai itu: jumlah dokter dan perawat yang berjaga, kemampuan laboratorium memproses sampel, kesiapan ruang rawat, hingga manajemen arus pasien dari IGD ke bangsal.
Di setiap tahap, antrean bisa terbentuk: IGD penuh, hasil laboratorium belum keluar, dokter masih menangani kasus lain, atau ruang rawat belum tersedia.
Di Flores-Lembata, data kapasitas rumah sakit dan jumlah tenaga medis mengungkap berbagai titik krusial yang bisa menjelaskan pola keluhan pasien seperti yang muncul di RSUD Ruteng.
Dari sembilan RSUD di wilayah ini, rasio tempat tidur rawat inap terhadap jumlah penduduk di setiap kabupaten masih berada di bawah satu tempat tidur per 1.000 penduduk, standar acuan internasional dari Organisasi Kesehatan Dunia maupun regulasi Kementerian Kesehatan RI.
Di RSUD Ruteng, misalnya, data Kementerian Kesehatan menunjukkan jumlah tempat tidur rawat inap pada 2025 sebanyak 216 unit. Dengan penduduk Kabupaten Manggarai sebanyak 340.153 jiwa pada tahun yang sama, rasionya hanya 0,635 tempat tidur per 1.000 penduduk—setara satu tempat tidur untuk 1.575 penduduk. Idealnya, jumlah tempat tidur rawat inap di kabupaten itu 341 unit.
Gambaran serupa tampak di RSUD lain di Flores dan Lembata. Angkanya berbeda-beda, tetapi pola besarnya sama: kapasitas tempat tidur belum sebanding dengan jumlah penduduk yang dilayani.
| RSUD | Penduduk 2025 | Tempat Tidur Rawat Inap | Tempat Tidur per 1.000 Penduduk | Rasio 1 TT : Penduduk |
| RSUD Ruteng | 340.153 | 216 | 0,635 | 1 : 1.575 |
| RSUD Bajawa | 176.462 | 113 | 0,640 | 1 : 1.562 |
| RSUD Komodo | 281.692 | 134 | 0,476 | 1 : 2.102 |
| RSUD Borong | 301.525 | 93 | 0,308 | 1 : 3.242 |
| RSUD dr. T.C. Hillers Maumere | 345.319 | 192 | 0,556 | 1 : 1.798 |
| RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka | 296.760 | 114 | 0,384 | 1 : 2.603 |
| RSUD Aeramo | 170.669 | 104 | 0,609 | 1 : 1.641 |
| RSUD Lewoleba | 145.271 | 103 | 0,709 | 1 : 1.410 |
| RSUD Ende | 284.165 | 115 | 0,405 | 1 : 2.471 |
Sumber: Diolah Floresa dari data Kemenkes & BPS
Untuk membaca tekanan itu lebih dekat, Floresa menelusuri Rencatan Strategis (Renstra) RSUD Ruteng 2021–2026. Dokumen itu memberi gambaran titik-titik yang mudah menjadi sumbatan layanan.
Pada 2019, RSUD Ruteng mencatat 16.440 kunjungan IGD, atau rata-rata sekitar 45 pasien per hari. Saat itu, jumlah tempat tidur IGD tercatat 15 unit.
Dengan kapasitas demikian, setiap tempat tidur menampung rata-rata tiga kunjungan pasien per hari. Angka ini tidak otomatis berarti IGD selalu penuh, tetapi menunjukkan perputaran pasien yang tinggi.
Ketika kunjungan melonjak, hasil pemeriksaan tertunda, atau ruang rawat penuh, kepadatan itu mudah berubah menjadi waktu tunggu panjang.
Jumlah kunjungan IGD di RSUD Ruteng
| 2016 | 13.736 | 37 |
| 2017 | 13.274 | 36 |
| 2018 | 13.603 | 37 |
| 2019 | 16.440 | 45 |
| 2020 | 9.868 | 27 |
Sumber: Renstra RSUD Ruteng 2021-2026
Beban lain muncul di laboratorium. Sepanjang 2020, RSUD Ruteng mencatat 275.365 pemeriksaan laboratorium: 141.379 pemeriksaan sederhana dan 133.986 pemeriksaan sedang. Jika dibagi sepanjang tahun, jumlah itu setara sekitar 752 pemeriksaan per hari.
Renstra mencatat lima alat laboratorium pada 2020. Bila seluruh pemeriksaan dibagi rata, setiap alat menanggung sekitar 150 pemeriksaan per hari—perhitungan kasar yang membantu menjelaskan mengapa hasil laboratorium bisa menjadi titik tunggu.
Tekanan berikutnya berada di ruang rawat inap. Berdasarkan Renstra itu, jumlah penduduk Kabupaten Manggarai pada 2020 mencapai 342.908 jiwa.
Pada periode itu, RSUD Ruteng memiliki 193 tempat tidur rawat inap. Kapasitas tersebut setara sekitar 0,56 tempat tidur per 1.000 penduduk, atau satu tempat tidur untuk sekitar 1.777 penduduk.
Data 2025 menunjukkan rasio itu membaik menjadi satu tempat tidur untuk 1.575 penduduk. Namun, perbaikannya belum mengubah pokok masalah: kapasitas rawat inap masih ketat bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani.
Tekanan itu semakin besar karena RSUD Ruteng tidak hanya melayani warga Manggarai. Rumah sakit ini juga menjadi rujukan regional bagi empat kabupaten di Flores bagian barat, sehingga arus pasien yang masuk tidak sepenuhnya tercermin dalam rasio penduduk Manggarai saja.
Kekurangan Dokter Memperberat Waktu Tunggu
Tekanan kapasitas berlanjut pada ketersediaan dokter. Rumah sakit tidak hanya ditentukan oleh tempat tidur dan alat, tetapi juga tenaga dokter yang menentukan kecepatan pemeriksaan, pemantauan, perawatan, dan rujukan.
Dalam penelusuran Floresa berdasarkan data Kementerian Kesehatan dan BPS, rasio dokter spesialis dan dokter umum di Flores-Lembata masih jauh di bawah angka ideal yang ditetapkan pemerintah: 0,28 dokter spesialis dan 1 dokter umum per 1.000 penduduk.
Untuk dokter spesialis, rasio di sembilan RSUD yang ditelusuri berada pada rentang 0,039 hingga 0,088 dokter per 1.000 penduduk. Dengan kata lain, satu dokter spesialis harus melayani belasan ribu hingga puluhan ribu penduduk.
Jumlah dan rasio dokter spesialis di Flores-Lembata
| RSUD | Jumlah Dokter Spesialis | Rasio per 1.000 Penduduk | Setara dengan |
| RSUD Ruteng | 18 | 0,053 | 1 : 18.897 |
| RSUD Bajawa | 12 | 0,068 | 1 : 14.705 |
| RSUD Komodo | 23 | 0,082 | 1 : 12.247 |
| RSUD Borong | 12 | 0,040 | 1 : 25.127 |
| RSUD dr. T.C. Hillers Maumere | 23 | 0,067 | 1 : 15.014 |
| RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka | 13 | 0,044 | 1 : 22.828 |
| RSUD Aeramo | 15 | 0,088 | 1 : 11.378 |
| RSUD Lewoleba | 9 | 0,062 | 1 : 16.141 |
| RSUD Ende | 11 | 0,039 | 1 : 25.833 |
Sumber: Diolah Floresa dari data Kemenkes dan BPS
Jika dokter spesialis menunjukkan keterbatasan pada layanan rujukan dan keputusan klinis tertentu, data dokter umum memperlihatkan tekanan di lapis pelayanan yang lebih awal. Mereka menjadi garda depan pemeriksaan, observasi, dan penanganan awal pasien sebelum keputusan lanjutan dibuat.
Di Flores-Lembata, rasionya berada pada rentang 0,040 hingga 0,164 dokter per 1.000 penduduk, atau setara satu dokter umum untuk sekitar 6.000 hingga 25.000 penduduk.
Dibandingkan rata-rata nasional, kesenjangan itu tetap lebar. Rasio dokter spesialis di Indonesia tercatat 0,199 per 1.000 penduduk, sedangkan rasio dokter umum 0,469 per 1.000 penduduk.
Jumlah dan rasio dokter umum di Flores-Lembata
| RSUD | Jumlah Dokter Umum | Rasio per 1.000 Penduduk | Setara dengan |
| RSUD Ruteng | 30 | 0,088 | 1 : 11.338 |
| RSUD Bajawa | 29 | 0,164 | 1 : 6.085 |
| RSUD Komodo | 41 | 0,146 | 1 : 6.871 |
| RSUD Borong | 12 | 0,040 | 1 : 25.127 |
| RSUD dr. T.C. Hillers Maumere | 25 | 0,072 | 1 : 13.813 |
| RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka | 16 | 0,054 | 1 : 18.548 |
| RSUD Aeramo | 20 | 0,117 | 1 : 8.533 |
| RSUD Lewoleba | 12 | 0,083 | 1 : 12.106 |
| RSUD Ende | 19 | 0,067 | 1 : 14.956 |
Sumber: Diolah Floresa dari Data Kemenkes dan BPS
Dengan komposisi seperti itu, waktu tunggu pasien tidak bisa dilepaskan dari beban kerja tenaga medis.
Dokter, perawat, petugas laboratorium, dan petugas administrasi bekerja dalam sistem yang kapasitasnya terbatas. Ketika satu bagian tersendat, bagian lain ikut menanggung akibatnya.
Respons RSUD Ruteng dan Dinas Kesehatan
Yohana Raisita Damalia, Humas RSUD Ruteng mengakuai adanya masalah struktural ini, namun sejauh ini mereka tidak bisa berbuat banyak, selain menampung keluhan pasien.
Ia berkata, tekanan layanan memang berfluktuasi karena rumah sakit itu juga menjadi rujukan regional Flores bagian barat.
Saat ini RSUD Ruteng memiliki 221 tempat tidur rawat inap. Di IGD tersedia 15 tempat tidur yang hampir selalu terisi.
“Dengan kondisi seperti itu, pasien tentu tidak nyaman. Karena itu, kami terbuka menerima kritik dan saran,” katanya.
Keluhan, kata Yohana, dapat disampaikan melalui kanal resmi rumah sakit, termasuk barcode pengaduan, Instagram, Facebook, atau WhatsApp, agar bisa ditindaklanjuti manajemen.
Di tengah tekanan itu, Yohana mengatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Ruteng masih berada dalam kategori baik. Pada semester pertama tahun ini, Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 85,39, meski target rumah sakit berada di atas 90.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Manggarai, Jefrin Hariyanto, mengatakan keluhan masyarakat terkait pelayanan, fasilitas, dan antrean rumah sakit harus dibaca sebagai masukan perbaikan.
Ia berkata, dinasnya juga pernah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan, di mana 63 persen masyarakat menyatakan tidak puas.
“Dari survei itu kemudian lahir konsep Peluk Sehat,” katanya, merujuk pola pendekatan dinasnya.
Menurut Jefri, angka itu menunjukkan bahwa persoalan pelayanan tidak cukup dijawab dengan pembelaan institusi. Keluhan harus ditelusuri, diukur, lalu diterjemahkan menjadi perubahan cara kerja.
RSUD Ruteng, menurut Jefri, perlu melakukan evaluasi serupa melalui self-assessment dan penilaian institusional agar titik lemah pelayanan dapat dibaca dari dalam, bukan hanya ketika keluhan muncul di ruang publik.
Kendati demikian, Jefrin tidak menjelaskan langkah-langkah dinasnya terkait upaya mengatasi berbagai soal struktural yang memicu masalah ini.
Di RSUD Ruteng pada 7 Agustus, persoalan itu tampak dalam pengalaman Rifan dan keluarganya. Mereka berjam-jam menunggu hasil laboratorium dan kepastian ruang rawat.
Di depan ruang IGD, ia berulang kali menyampaikan: “Saya khawatir dengan kondisi anak saya.”
“Dia membutuhkan penanganan lanjutan secepatnya,” katanya, harapan yang tidak bisa dijawab hanya oleh kesigapan tenaga medis, tapi juga kesiapan sistem pendukungnya.
Falaria Pajeng dan Arivin Dangkar berkontribusi dalam penulisan laporan ini.
Editor: Petrus Dabu
