“Menjadi pertanyaan, kemanakah dana ATK yang dialokasikan lewat APBD setiap tahun? Anehnya, dalam LKPJ bupati setiap tahun, dilaporkan bahwa tidak ada utang,” kata Niko.
Menyikapi hal tersebut, ia mendesak para penegak hukum untuk segera mengurus dan mengusut hal ini.
Ke depan, kata Niko, semua pihak harus memperhatikan dan menelaah serius APBD 2016.
“Kita kuatir dana pembayaran utang tersebut diam-diam disisipkan dalam belanja SKPD yang bersangkutan pada pos belanja tidak langsung,” tegasnya.
“Di sini, peran anggota DPRD diperlukan. Aggota DPRD Matim perlu mencermati secara serius LKPJ Bupati TA 2015 yang sebentar lagi akan disampaikan,” tambah Niko.
Ia juga menyatakan keherananan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTT yang tidak menemukan persoalan ini dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) mereka.
“Saya memang ragu dan tidak percaya sama BPK NTT yang sekarang, karena dalam hasil pemeriksaannya selama ini, hal tersebut (utang dengan Toko Kembang) tidak ditemukan,” ujar Niko. (Ardy Abba/ARL/Floresa)
