Floresa.co – Hama belalang kembara menyerang lahan sawah petani di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak pertengahan Juni lalu, demikian laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).
Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, Direktur Eksekutif Walhi NTT mengatakan, awalnya wabah ini hanya menyerang satu kecamatan, yaitu, Kecamatan Rindi.
Namun, kata dia, kini sudah mencapai empat kecamatan, termasuk Kecamatan Umalulu, Kahaungu Eti dan Pandawai.
“Walhi memperkirakan daya jangkau hama ini akan terus meluas ke berbagai kecamatan lainnya termasuk ke wilayah Kota Waingapu,” kata Umbu dalam keterangan pers kepada Floresa.co, Kamis, 14 Juli 2016.
Ia menjelaskan, saat ini, sudah ada laporan bahwa hama ini juga telah ada di Kecamatan Haharu dan Pahunga Lodu.
“Perluasan jangkauan hama ini juga diikuti makin bertambahnya kuantitas hama,” katanya.
Dalam pantauan Walhi di Desa Mahubokul, Kecamatan Pandawai, jelasnya, terlihat ribuan belalang di beberapa bidang padang penggembalaan warga.
“Walhi NTT juga menemukan rerumputan yang menjadi sumber pakan ternak telah banyak diserang oleh hama belalang tersebut,” katanya.
“Bahkan di Desa Kilimbatu, Pandawai, belalang juga sudah mulai berada di sekitar kebun warga,” lanjutnya.
Ledakan hama belalang ini, menurutnya, bukan hal baru. Pada tahun 1970-an, akhir 1990-an dan awal 2000-an, kata dia, hama ini pernah menyerang dengan ganasnya sumber-sumber pangan warga, seperti padi dan jagung, hingga tanaman komoditi kelapa.
“Serangan tersebut telah menimbulkan kerawanan pangan hingga kelaparan bagi warga. Atas preseden-preseden tersebut, seharusnya pemerintah sudah dapat mengantisipasi kerawanan, perluasan dan daya rusak dari hama belalang ini,” jelasnya.
Walhi memperkitakan, dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik 2015, ada sekitar 36 persen lahan sawah atau 3.429 hektar dari 9.312 hektar sawah di Sumba Timur yang terancam bahaya hama belalang.
“Jumlah tersebut baru dihitung yang berada di 4 kecamatan yang sekarang dihuni hama belalang dan hanya memperhitungkan sawah berdasarkan jenis pengairan dan frekuensi tanamnya. Sawah tadah hujan dan kebun belum termasuk di dalamnya,” kata Umbu.
Kondisi kerawanan terhadap sektor pertanian dan perkebunan ini, jelas dia, belum ditambah dengan tingkat kerawanan di sektor peternakan.
“Sebagaimana kita ketahui, empat kecamatan tersebut juga menjadi salah satu pusat pengembangbiakan ternak di Sumba Timur. Ini tentu harus menjadi peringatan bagi pemerintah atas bahaya hama tersebut,” jelasnya.
“Tingkat keterancaman terhadap wilayah produksi petani dan peternak sangat tinggi dan berpotensi akan lebih signifikan dampak negatifnya dibanding peristiwa masa lalu, bila tidak segera ditanggulangi secara komprehensif,” katanya.
Ia menyebut, pola “pemadam kebakaran” yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi wabah ini selama sebulan terakhir belum memberikan angin segar untuk para petani dan peternak.
“Hal ini makin diperparah dengan terbatasnya infrastruktur penanggulangan hama yang memadai yang dimiliki Pemda Sumba Timur,” kata Umbu.
“Apalagi upaya penanggulangan hama oleh pemerintah belum melibatkan partisipasi masyarakat secara luas,” tegasnya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, menurutnya, rasio antara jumlah petugas yang dibantu masyarakat dengan jumlah maupun luasan jangkauan hama belalang tidak berimbang.
“Ini belum ditambah lagi dengan tingkat kerawanan terpapar racun bagi petugas, masyarakat maupun lingkungan sebagai akibat langsung dari pola pembasmian menggunakan semprotan bahan kimia,” ungkap Umbu.
Karena itu, kata dia, Walhi mendesak Pemerintah Daerah Sumba Timur untuk menetapkan status tanggap darurat atas hama belalang ini.
Mereka juga mendesak mendesak pemerintah untuk segera melakukan kerja sinergitas antarberbagai instansi dan stakeholder lainnya untuk menanggulangi wabah ini secara komprehensif.
“Kami juga mendesak pemerintah untuk melibatkan partisipasi publik yang lebih luas dalam penanganan masalah ini serta mendesak DPRD Sumba Timur untuk segera melakukan upaya-upaya siginifikan mengawal pemerintah daerah dalam penanganan masalah ini,” tegasnya.
Ia juga menekankan agar pemerintah daerah tidak mengatasnamakan kekurangan pembiayaan dan infrastruktur sehingga permasalahan ini belum terselesaikan.
Ke depan, kata dia, pemerintah perlu menyiapkan sebuah sistem pencegahan dan penanganan hama belalang agar tidak terjadi pola penanggulangan yang terkesan panik.
Walhi NTT juga mendesak pemerintah pusat dan Provinsi NTT untuk membantu Pemerintah Daerah Sumba Timur dalam menanggulangi masalah ini. (ARL)
