Floresa.co – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno baru-baru ini mengunjungi Labuan Bajo dan melakukan penanaman 1.000 pohon.
Aksi itu dilakukan di Desa Golo Mori, wilayah sekitar 25 kilometer ke arah selatan dari Labuan Bajo, yang hendak dikembangkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.
Dalam unggahannya di akun X, ia menulis aksi itu, yang juga diikuti Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, dalam rangka ulang tahun ke-52 Real Estate Indonesia.
“Saya sangat mengapresiasi Real Estate Indonesia dengan pelaksanaan penanaman 1.000 pohon yang berlokasi di Labuan Bajo ini,” tulisnya.
Ia menyebut hal itu merupakan komitmen untuk mendukung pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas menjadi destinasi green tourism.
Dalam unggahan itu, Sandiaga juga menyinggung soal proyek Parapuar di Hutan Bowosie yang kini dikembangkan oleh kementeriannya dan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores [BPO-LBF].
“Parapuar jadi salah satu area pengembangan green tourism,” tulisnya, “untuk menjadi ruang publik dan aktivasi ekosistem kreatif dengan mengedepankan pelestarian lingkungan dan filosofi budaya lokal.”
“Dengan pengembangan ini kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mempromosikan aktivitas wisata ramah lingkungan yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat,” tulis Sandiaga.
Unggahan Sandi itu direspons akun kolektif X, @KawanBaikKomodo.
“Pak Menteri @sandiuno, sampai kapan tipu-tapu macam begini terus dipertontonkan? Tanam 1000 pohon, tapi jutaan pohon di #HutanBowosie di Puncak Kota Labuan Bajo terus dirusak?” tulis akun itu yang kerap menyampaikan protes atas buruknya tata kelola konservasi dan pariwisata di Manggarai Barat.
Akun itu meminta Sandiaga membatalkan alih fungsi kawasan Hutan Bowosie “atas nama pariwisata ekslusif.”
“Itu hutan pelindung dan sumber mata air berbagai mata air di Labuan Bajo dan sekitarnya! Bangun pariwisata dengan menjaga alam, bukan dengan merusaknya!” tulis akun tersebut.
Penguasaan lahan di Hutan Bowosie oleh pemerintah mendapat legitimasi lewat Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018, di mana Presiden Joko Widodo menyerahkan 400 hektar kawasan itu kepada BPO-LBF.
Sesuai dokumen BPO-LBF yang beredar pada Maret 2021, kawasan itu hendak dikembangkan ke dalam empat zona, yakni Cultural District, Leisure District, Wildlife District dan Adventure District.
Dalam beberapa waktu terakhir, BPO-LBF rutin mempromosikan proyek ini, dengan menggelar beragam acara hiburan di kawasan itu pada akhir pekan.
Proyek ini menuai kritikan dan penolakan dari berbagai elemen warga dan pegiat masyarakat sipil di Labuan Bajo.
Selain karena BPO-LBF mendapat karpet merah untuk mengusai kawasan hutan itu yang kini sedang ‘dijual’ kepada para investor, elemen sipil juga mendesak pemerintah menyelesaikan konflik agraria dengan sejumlah kelompok masyarakat yang juga ikut mengklaim sebagian dari wilayah hutan itu dan telah menguasainya puluhan tahun.
Sebagian dari lahan 400 hektar yang diklaim BPO-LBF merupakan lahan yang juga diklaim warga. Ada warga yang masih mendudukinya dan bercocok tanam.
Di sisi lain, kelompok pemerhati lingkungan khawatir bahwa alih fungsi kawasan hutan itu akan menjadi bom waktu bagi masalah lingkungan di Labuan Bajo dan sekitarnya.
Kekhawatiran itu seolah terkonfirmasi ketika terjadi banjir di kawasan sekitar Parapuar pada April 2024.
Sandiaga beberapa kali berkunjung ke kawasan Parapuar. Usai kunjungan pada 2022, ia membagikan sebuah video di X, di mana ia berdiri di puncak Hutan Bowosie sambil menyaksikan melalui teropong pesawat yang sedang mendarat di Bandara Internasional Komodo.
Dalam unggahan tersebut Sandiaga menulis tentang idenya mengembangkan “Atraksi Wisata Baru Melihat Pesawat Mendarat.”
“Di spot ini kami akan membuka peluang usaha baru untuk masyarakat. Kami akan bangun berbagai usaha pariwisata & ekonomi kreatif seperti penginapan hingga rumah makan. Dipastikan lapangan kerja baru tercipta,” tulis Sandi dalam unggahan video tersebut.
Videonya kala itu juga memantik kritikan, termasuk dari @KawanBaikKomodo.
Selain bertanya siapakah “kami” yang diklaim Sandi, akun itu bertanya; “Mengapa para ‘kami’ harus merombak hutan di puncak kota untuk membangun bisnis mereka?”
Editor: Ryan Dagur
