Floresa.co – Wahaan Lingkungan Hidup Indonesia Cabang Nusa Tenggara Timur (Walhi NTT) mendesak para kandidat bupati dan wakil bupati di 9 kabupaten yang akan mengikuti Pilkada pada Desember mendatang untuk menempatkan upaya pemulihan lingkungan sebagai salah satu agenda prioritas.
Herry Naif, Direktur Walhi NTT mengatakan, hal ini penting sebagai respon atas bencana kelaparan dan kekeringan yang terjadi hampir setiap tahun di daerah itu.
Bencana itu, kata dia, memiliki hubungan timbal balik dengan kebijakan pengelolaan sumber daya alam selama ini.
“Karena itu masalah ini harus dianalisis dan diakomodir dalam visi misi para kandidat,” tegas Herry kepada Floresa.co, Rabu (5/8/2015).
Ia juga meminta Pemprov NTT dan Pemkab di semua kabupaten mengakomodir tata ruang kelola secara adat, di mana ada ruang sakral dan ruang kelola, disertai dengan kearifan lokal yang kosmosentris.
Herry juga mendesak agar kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kebijakan penggerukan seperti pertambangan harus ditransformasikan pada kebijakan pemulihan daerah-daerah ekologi genting dimana menempatkan rakyat sebagai subjek yang membantu proses pemulihan.
“Misalnya saja, mewajibkan setiap rakyat menanam pohon dan memeliharanya hingga besar. Maka, dalam waktu 10 tahun NTT menjadi hijau,” tegas Herry.
Ia juga mengingatkan pemerintah untuk menghilangkan budaya ego sektoral dalam birokrasi atau antar-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terutama dalam penanganan pemulihan ekologi.
“Hanya sinergitas antarinstansi dapat mengatasi problem tersebut,” katanya.
Ia mengatakan, identifikasi dan evaluasi kualitas kawasan-kawasan lindung yang ada di NTT juga mendesak, agar itu menjadi daerah fokus pemulihan. (Ari D/ARL/Floresa)
