Kupang, Floresa.co – Para nelayan yang tergabung dalam (PHNSI) Nusa Tenggara Timur (NTT) masih sulit mengakses kredit dari pihak perbankan untuk mendukung usaha kelautan dan perikanan.
“Akses kredit perbankan untuk nelayan masih sangat minim karena persyaratan agunan yang sulit dipenuhi oleh nelayan,” kata Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi HNSI NTT Abdul Wahab Sidin yang juga nelayan yang berbasis di TPI Tenau seperti diberitakan Antara Kamis, 21 September 2017.
Ia menjelaskan nelayan tidak bisa mengakses kredit usaha rakyat (KUR) dari perbankan setempat hanya dengan jaminan berupa dokumen kapal nelayan.
Pihak perbankan, lanjutnya, menginginkan harus ada agunan lain seperti surat kendaraan, setifikat tanah, sehingga masih sulit bagi nelayan.
“Kalau nelayan tangkap hanya bawa dokumen kapal saja tidak bisa, sementara banyak nelayan kita tidak miliki agunan lain seperti BPKB kendaraan atau setifikat seperti yang diminta,” katanya.
Ia mengatakan kondisi itu membuat kebanyakan program KUR untuk nelayan terpaksa dikembalikan akibat persyaratan yang masih memberatkan.
Menurut Wahab, usaha perikanan nelayan di provinsi dengan luas wilayah laut mencapai 200.000 kilometer persegi itu perlu didukung dengan KUR memadai yang dapat dimanfaatkan untuk operasional, perbaikan kapal, dan pengadaan fasilitas alat tangkap guna meningkatkan hasil tangkapan.
“Kalau nelayan purse seine serta pole and line yang agunannya baik itu bisa mengakses kredit hingga Rp25 juta, tapi itu pun betul-betul selektif, makanya kebanyakan nelayan lain tidak dapat sehingga dialihkan untuk usaha masyarakat lainnya,” katanya.
Selain itu, Wahab Sidin mengakui umumnya sumber daya nelayan di daerah itu masih kaku dan segan ketika berurusan dengan perbankan karena tidak terbiasa.
Untuk itulah, HNSI sebagai wadah aspirasi nelayan mengharapkan agar adanya sosialisasi atau penjelasan yang memadai dari dinas terkait yang menggandeng perbankan terkait program bantuan kredit.
“Selama ini sosialisasi soal bantuan kredit juga masih jarang, kami hanya tahu lewat informasi singkat dari orang lain atau dari selebaran-selebaran,” katanya.
Wahab Sidin juga berharap adanya rekomendasi atau kerja sama dari dinas terkait dengan perbankan agar agunan kredit untuk nelayan bisa dipermudah sesuai dengan kapasitas dan kondisi nelayan setempat. (Antara/Floresa).
