Labuan Bajo, Floresa.co – Anggota DPR RI Beni Kabuar Harman mengisi masa resesnya dengan menggelar acara tatap muka bersama masyarakat dan jajaran pemerintahan kelurahan Wae Kelambu di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Flores, Kamis (9/7/2015).
Dalam acara tatap muka ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini selain menyosialisasikan empat pilar kehidupan kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ia juga menjelaskan soal dana aspirasi.
Politikus Demokrat ini mengatakan dana aspirasi adalah hak anggota DPR untuk menjawab berbagai aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya.
Ia mengatakan ketika berkunjung ke daerah pemilihannya, anggota DPR banyak mendengar keluhan masyarakat terkait infrastrukur jalan, jembatan,kesehatan,pertanian, dan lainnya.
Dana aspiarasi ini bukan untuk kepentingan angota dewan itu sendiri, tapi jawaban anggota dewan atas aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
“Anggaran itu tidak di pegang oleh DPR melainkan di pemerintah,”ujar Beni.
Dana aspirasi ini menjadi polemik di panggung politik nasional beberapa waktu lalu. Banyak kalangan tidak sepakat dengan usulan adanya dana aspirasi dari DPR ini.
Salah satu peserta dialog Martinus Lalu menyampaikan keluh kesanya soal dana perimbangan dari pusat ke daerah. “Kami mohon Pak Beni di pusat untuk memperjuangkan anggaran untuk Kabupaten Manggarai lebih besar lagi,”ujar Martinus.
Martinus juga mengungkapkan keprihatinannya terkait rendahnya mutu pengerjaan infrastruktur jalan di Manggarai Barat, kurangnya saran air bersih di kota Labuan Bajo serta belum dibangunnnya rumah sakit daerah.
Garda Nimat, staf Kelurahan Wae Kelambu meminta kepada Beni Harman untuk memperjuangkan nasib mereka yang sudah puluhan tahun menjadi tenaga kontrak daerah dan belum juga diangkat menjadi PNS.
Beni Harman menjelaskan dalam dialog tersebut anggaran dana pusat untuk Kabupaten Manggarai Barat sudah sangat besar yaitu sekitar Rp 600 miliar pertahun. Selian itu, ada juga dana APBN untuk pembangunan jalan negara yang ada di daerah itu.
“Berkaitan dengan mutuh pekerjaan mari kita sama-sama melakukan pengawasan yang paling bertanggung jawab adalah pemimpin daerah itu sendiri,dan kepada DPRD Kabupaten dan DPRD Propinsi,”ujarnya. (Sirilus Ladur/PTD/Floresa)
