Floresa.co – Bagi kelompok, komunitas, organisasi dan lembaga yang selama ini menentang privatisasi Pantai Pede, satu langkah konkret kini dituntut lagi, yakni melayangkan surat atau pernyataan sikap penolakan secara tertulis kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) – Flores.
Permintaan tersebut dilakukan untuk menanggapi pengumuman BLH yang mulai dipajang di Pantai Pede pada hari ini, Selasa (19/1/2015).
Isi pemberitahuan publik itu adalah meminta tanggapan masyarakat terkait rencana PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) untuk membangun sarana wisata terpadu (taman rekreasi) dan jasa publik di Pantai Pede.
BACA: Selangkah Lagi PT SIM Bisa Kuasai Pantai Pede
“Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan atas permohonan izin lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud kepada Bupati Manggarai Barat melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat,” demikian isi pengumuman tersebut.
BACA: BLH Mabar Menanti Respon Masyarakat Terkait Permintaan PT SIM Mengelola Pantai Pede
Dalam kaitan dengan itu, beberapa waktu lalu, Sekretaris BLH, Gusti Rinus mengatakan, pengumuman tersebut adalah prosedur yang dilakukan BLH dalam mempertimbangkan dokumen Upaya Pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang diajukan PT SIM.
Menurutnya, dokumen ini adalah tahapan terakhir sebelum PT SIM melakukan pembangunan fisik terkait dengan investasi di Pantai Pede.
