Ruteng, Floresa.co – Hampir lima ribu massa yang tergabung dalam Gerakan Tolak Tambang di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, hari ini, Senin (13/10/14) memaksa pemerintah menandatangani surat penolakan terhadap tambang di daerah itu.
Massa yang datang lewat aksi unjuk rasa menuju kantor DPRD dan Pemerintah Kabupaten Manggarai.
Mereka merupakan para pastor, suster, bruder, perwakilan umat dari paroki-paroki, mahasiswa dari STKIP Ruteng dan STIPAS serta aktivis PMKRI dan GMNI.
Di depan gedung DPRD, Pastor Mike Peruhe OFM dari JPIC-OFM menyatakan, pihaknya tidak sudi melihat bumi Manggarai diobrak-abrik oleh aktivitas pertambangan akibat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada keutuhan lingkungan.
Pastor Mike pun memaksa DPRD dan pemerintah untuk membuat Perda baru tentang pertambangan agar segala IUP yang sudah dikeluarkan tidak diperpanjang atau dihentikan.
Lebih lanjut, massa juga mendesak agar mengusahakan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah lingkar tambang serta merehabilitasi hak-hak dasar korban tambang.
Dalam pernyataan tertulis yang diterima Floresa, mereka menyebut pertambangan mineral mengakibatkan proses pemiskinan dan pemelaratan yang sistematis dan massif.
Hadirnya pertambangan juga dinilai memicu konflik sosial yang memecah-belah masyarakat lingkar tambang.
Pantauan Floresa, usai menyampaikan desakan tersebut Pimpinan DPRD Manggarai, Kornelis Madur, menandatangani pernyataan penolakan pertambangan.
Sementara itu, Cristian Rotok, Bupati Manggarai menolak menandatangani pernyataan tersebut dengan alasan belum direvisinya UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan.
Kata Rotok, sebagai bupati dirinya sudah bersumpah untuk menaati seluruh tata perundang-undangan yang berlaku.
