Ruteng, Floresa.co – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memaparkan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT Nampar Nos, sebuah perusahan swasta produsen air minum dalam kemasan di Ruteng.
Menurut PMKRI, keterbukaan terkait AMDAL merupakan suatu keharusan, agar publik bisa melihat proses pemberian izin serta dampak lingkungan aktivitas perusahan air minum dan jus merek “Ruteng” tersebut.
PMKRI berharap, minimal AMDAL itu bisa dipresentasikan dalam forum sidang II pembukaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten itu tahun dinas 2014.
“Pemaparan itu perlu untuk melihat secara kritis AMDAL yang telah dibuat. Jangan sampai AMDAL yang telah dibuat itu hanya sebuah prosedur demi melegalkan proses izinan. Padahal di balik itu banyak rekayasa dan manipulasi,” tegas Benediktus Tiwu, Ketua PMKRI Ruteng, kepada Floresa, Minggu (2/11/2014).
Ia menambahkan, keterbukan hasil AMDAL dibuat untuk meninjau kembali izin yang telah dikeluarkan Pemkab Manggarai. Kata dia, jika ditemukan adanya kerusakan lingkungan dan dapat mengurangi debit air di kota Ruteng, maka perusahan ini segera dicabut demi kebaikan umum.
Terpisah, Yoakim Jehati, anggota DPRD Manggarai menyatakan, pihaknya sudah menyampaikan desakan kepada pemerintah, terkait perlunya penelitian oleh tim independen terkait aktivitas PT Namparnos,
Bahkan, kata dia, forum DPRD menolak lembaga peneliti yang dibuat PT Nampar Nos bersama pemerintah untuk meminimalisasi kecurigaan publik dalam proses AMDAL.
“Menurut pemerintah, mereka sudah panggil pihak PT Nampar Nos terkait dugaan masyarakat,” tutur Yoakim.
Sebelumnya diberitakan, keberadaan PT Nampar Nos diduga sebagai pemicu krisis air yang hingga kini sudah menjadi keluhan umum warga di Ruteng. (ADB/Floresa)
