Floresa.co – Para pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur diakui sangat rentan dengan berbagai risiko, mulai dari kekerasan, kecelakaan kerja, hingga kematian.
Karena itu, Gereja Katolik yang bekerja sama dengan pemerintah berkomitmen untuk mengatasi masalah tersebut, setelah membahasnya sebagai topik utama dalam Pertemuan Pastoral (Perpas) ke-XII yang dihadiri sembilan Uskup dari Regio Gerejawi Nusa Tenggara di Larantuka, Kabupaten Flores Timur pada 1-5 Juli.
Para uskup tersebut adalah Uskup Agung Kupang, Mgr. Hironimus Pakaenoni; Uskup Denpasar, Mgr.Silvester San; Uskup Atambua, Mgr. Dominikus Saku; Uskup Weetebula, Mgr. Edmundus Woga; Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden; Uskup Labuan Bajo, Mgr. Maximus Regus; Uskup Ruteng, Mgr. Siprianus Hormat; Uskup Maumere, Mgr. Edwaldus Martinus Sedu; dan Uskup Larantuka, Mgr. Fransiskus Kopong Kung.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena dan Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen juga ikut dalam pertemuan itu.
Dalam konferensi pers usai sesi pertemuan pada 4 Juli, Mgr. Paulus Budi Kleden berkata, sekalipun banyak contoh orang yang sukses, sebagian besar pekerja migran non-prosedural selalu hidup dalam situasi rentan.
“Merantau memang hak setiap orang, namun pergilah dengan dokumen yang lengkap, agar bisa hidup dengan aman,” katanya.
“Merantau ilegal itu gampang sekali diperas, hidup dalam ketakutan, dan berpotensi menjadi korban human trafficking (perdagangan manusia),” tambahnya.
Penyuluh Hukum Ahli Muda dari Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTT, Yonas Y. Bahan mengatakan, sebanyak 75 pekerja migran meninggal di luar negeri sejak Januari hingga 5 Juli 2025.
“Hanya 5 orang yang legal, sementara 70 lainnya ilegal,” katanya kepada Floresa pada 6 Juli.
Jumlah pekerja yang meninggal tersebut, kata Yonas, didominasi laki-laki, yakni 63 orang dan perempuan 12 orang.
Ia menambahkan, “korban terbanyak dari Kabupaten Ende, yakni 14 orang,” disusul Malaka dan Flores Timur, “masing-masing 12 orang.”
“Terakhir pada 5 Juli ada tiga jenazah yang dikirim pulang,” katanya, “dari Kabupaten Belu, Ende dan Flores Timur.”
Langkah Gereja
“Membuka lapangan kerja merupakan langkah utama untuk meminimalisir masalah pekerja migran,” kata Mgr. Paulus Budi Kleden, karena “banyak yang memutuskan untuk merantau akibat keterbatasan ekonomi.”
“Gereja tetap berkomitmen mendorong ekonomi masyarakat agar terus dikembangkan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” katanya.
Ia berkata, gereja mendorong pemanfaatan peluang yang ada di sekitar dengan sebaik-baiknya sebelum mengatakan “tidak ada lagi lahan kerja di sini.”
Sementara Mgr. Fransiskus Kopong Kung dari Keuskupan Larantuka berkata, gereja tidak bisa hanya berbicara tentang modal finansial, tetapi juga akan terus mengedukasi umatnya agar bangkit untuk membangun kehidupan di tanah sendiri.
“Mulai dari bidang pertanian, peternakan, kelautan juga sektor pariwisata,” katanya dalam konferensi pers pada 4 Juli, “itu adalah sektor penting dan perlu diperhatikan pemerintah.”
“Gereja tentunya mendukung pembangunan apalagi demi kepentingan orang banyak,” tambahnya.
Budi Kleden menambahkan, kalaupun harus memilih menjadi pekerja migran, “gereja akan terus mengedukasi umatnya tentang bahaya merantau ilegal,” agar “ketika merantau harus melalui jalur resmi.”
Kepada pemerintah, Budi Kleden mengingatkan untuk “membuat regulasi yang baik dan mensosialisasikan,” supaya masyarakat tahu “dokumen apa saja yang dibutuhkan saat merantau.”
“Gereja juga berkomitmen untuk menciptakan mekanisme yang baik, supaya yang ingin merantau dan membutuhkan dokumen bisa dipermudah,” tambahnya.
Respons Pemerintah
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena berkata, merantau adalah hak setiap warga untuk memperbaiki kehidupan,” namun tak dipungkiri, berbagai persoalan kerap muncul, “mulai dari penipuan hingga eksploitasi tenaga kerja.”
Karena itu, kata dia, “pemerintah terus berupaya untuk memperkuat sistem migrasi aman.”
Laka Lena mengingatkan “pentingnya membentuk gugus tugas yang melibatkan tokoh adat, masyarakat dan agama,” untuk mengawasi dan mendampingi para calon pekerja migran.
“Gereja dan pemerintah memiliki tanggung jawab yang sama dalam membentuk masa depan yang baik bagi generasi yang akan datang,” katanya dalam sambutan saat Perpas XII pada 2 Juli.
Kepada seluruh komponen masyarakat, Laka Lena juga mengajak untuk “bersatu dalam menjawab tantangan sosial yang dihadapi di NTT.”
Sementara Yonas Y. Bahan dari BP3MI NTT mengingatkan “agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri harus melalui jalur resmi.”
“Cari informasi di Dinas Nakertrans kabupaten atau kota dan di BP3MI NTT,” sehingga “bisa mendapatkan secara jelas terkait proses pemberangkatan melalui jalur resmi atau prosedural.”
Pertemuan Keuskupan Regio Gerejawi Nusa Tenggara, yang kali ini berlangsung di Aula Paroki San Juan Lebao, merupakan pertemuan pastoral yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali sejak 1981.
Tema pertemuan pada tahun ini adalah Gereja Berwajah Perantau Berziarah dalam Pengharapan: Mencari Solusi Praktis Pastoral.
Mgr. Fransiskus Kopong Kung berkata, pemilihan tema ini karena mengangkat nasib para pekerja migran karena “menjadi tantangan yang sangat serius.”
Editor: Herry Kabut
