Floresa.co – Forum Titik Temu Masyarakat Sipil Flores akan menggelar diskusi pada hari ini, 30 Juli untuk membahas langkah terbaru pemerintah yang kembali memberi karpet merah bagi realisasi rencana korporasi mengutak-atik kawasan Taman Nasional Komodo (TNK).
Mengambil tema “TNK Kembali Diutak-atik Korporasi: Komodo, Masyarakat Setempat, dan Pelaku Wisata Jadi Tumbal?” diskusi ini akan berlangsung secara hybrid pada pukul 17.00 – 19.00 Wita.
Peserta tatap muka bisa hadir di Rumah Kopi Kebun Kota Labuan Bajo dan secara daring melalui platform Zoom dengan Meeting ID: 656 025 7607 dan Passcode: FTTJULI25.
Forum Titik Temu menargetkan peserta dari masyarakat umum, mahasiswa, tokoh agama dan adat, akademisi, jurnalis, LSM, aparatur pemerintah serta pelaku pariwisata.
Dalam kerangka acuan kegiatan, forum itu menyatakan, diskusi ini merespons langkah pemerintah yang pada 23 Juli menggelar konsultasi publik untuk memfasilitasi beroperasinya PT Komodo Wildlife Ecotourism (PT KWE).
PT KWE adalah satu dari beberapa perusahaan yang telah mengantongi izin untuk membangun fasilitas pariwisata seperti resor, villa dan jetty di dalam kawasan TNK. Konsesinya mencakup dua tempat yaitu 274,13 hektare di Pulau Padar dan 151,94 hektare di Pulau Komodo.
Perusahaan lain yang memiliki izin serupa adalah PT Sagara Komodo Lestari dengan luas konsesi 22,1 hektare di Pulau Rinca dan PT Synergindo Niagatama seluas 6,490 hektare di Pulau Tatawa.
Menurut Forum Titik Temu, selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, rencana investasi korporasi-korporasi tersebut mendapat penolakan dari masyarakat, pelaku pariwisata dan pegiat lingkungan.
Penolakan muncul karena mereka “menghendaki agar TNK benar-benar dijaga keasliannya demi perlindungan Komodo dan pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan mencegah adanya pembangunan resor, hotel dan sarana bisnis swasta lainnya.”
“Adanya konsultasi publik (pada 23 Juli) menunjukkan bahwa alih-alih melakukan koreksi atas kebijakan pemerintahan sebelumnya, Pemerintahan Prabowo Subianto akan memfasilitasi beroperasinya perusahaan-perusahan itu.”
Hasil konsultasi publik PT KWE, menurut forum itu, akan dipakai untuk menyusun laporan ke UNESCO, lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa yang mengawasi Taman Nasional Komodo sebagai Situs Warisan Dunia, demi mendapat restu realisasi rencana proyek.
Forum itu menyatakan, diskusi ini akan membahas perkembangan terbaru ini secara tuntas.
Sejumlah hal yang dielaborasi adalah apa rencana pemerintah dengan langkah terbaru ini, alasan memuluskan investasi swasta kendati terus diprotes, siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan dalam agenda ini, dampak investasi terhadap konservasi habitat komodo, kehidupan masyarakat dalam kawasan serta keberlangsungan usaha-usaha pariwisata di Labuan Bajo serta bagaimana tanggapan publik.
Para pemantik diskusi mencakup perwakilan pemerintah, DPRD, akademisi dan pegiat pariwisata.
Mereka adalah Urbanus Sius, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Komodo yang akan mengulas soal rencana pengembangan bisnis sejumlah di TNK, model konservasi dan pariwisata yang hendak dikembangkan.
Alimmudin, warga Adat Ata Modo akan menceritakan pengalaman warga memperjuangkan ruang hidup di tengah bayang-bayang ancaman perampasan oleh proyek-proyek investasi.
Pembicara lain adalah Cypri Jehan Paju Dale, antropolog sosial dari Universitas Wisconsin-Madison, Amerika Serikat. Ia akan menelaah relasi kuasa antara negara, investor dan masyarakat dalam konflik ruang hidup di TNK dan mencermati peran UNESCO di pusaran konflik ini.
Dari DPRD Manggarai Barat, akan hadir Ali Sehidun yang menjelaskan posisi dan langkah pengawasan kebijakan investasi di kawasan konservasi dari sisi legislasi.
Getrudis Naus, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia di Labuan Bajo mewakili pelaku wisata. Ia akan menjelaskan posisi organisasinya terkait rencana pengembangan investasi di TNK.
Diskusi dengan moderator jurnalis Floresa Doroteus Hartono ini akan berlangsung dalam format roundtable yang memungkinkan dialog dua arah dan refleksi kritis antarpeserta dalam suasana yang setara dan terbuka.
“Tidak ada sesi ceramah panjang; semua narasumber dan peserta duduk dalam satu forum diskusi untuk berbagi pandangan, pengalaman dan usulan secara langsung,” menurut Forum Titik Temu.
Forum ini merupakan inisiatif diskusi bulanan untuk merespons isu-isu sosial di Flores yang diinisiasi lembaga riset dan advokasi Sunspirit For Justice and Peace, Floresa dan kolektif kaum muda Rumah Baca Aksara di Ruteng.
Forum Titik Temu Masyarakat Sipil Flores juga sudah menggelar beberapa diskusi sebelumnya, di antaranya terkait isu pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo dan peran kaum muda dalam masalah-masalah sosial di Flores.
Editor: Ryan Dagur