Floresa.co – Warga dari beberapa lokasi proyek geotermal di Pulau Flores menyambut baik Hasil Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) 2025 yang secara eksplisit mengingatkan bahaya proyek tersebut serta ancaman lainnya terkait pembangunan, kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.
Namun menurut warga, suara para uskup dan tokoh awam Katolik se-Indonesia usai sidang di Jakarta pada 3-7 November itu perlu diikuti aksi nyata institusi Gereja lokal di lokasi proyek.
Andreas Baha Ledjab, warga lingkar proyek geotermal Atadei di Kabupaten Lembata menilai hasil sidang itu merupakan langkah awal dari “perhatian terhadap masalah warga yang telah cukup lama berhadapan” dengan proyek geotermal.
Yosef Erwin Rahmat, warga Wae Sano di Kabupaten Manggarai Barat juga mengapresiasi dokumen itu, menilai “poin-poin yang dihasilkan dalam dokumen SAGKI merupakan energi baru yang memberi harapan bagi kemanusiaan dan ekologi.”
SAGKI adalah sidang lima tahunan para uskup dan umat Katolik se-Indonesia, yang tahun ini mengangkat tema “Berjalan Bersama Sebagai Peziarah Pengharapan: Menjadi Gereja Sinodal Yang Misioner Untuk Perdamaian.”
SAGKI tahun ini diikuti oleh 375 peserta yang terdiri dari para uskup, utusan keuskupan, komunitas kategorial, perwakilan lembaga dan sekretariat di Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), kaum religius dan awam lintas usia.
Dalam dokumen hasil sidang yang salinannya diperoleh Floresa, Bab VI yang berjudul “Panggilan Kenabian dan Keterlibatan Gereja” menyinggung soal “krisis ekologi yang makin rumit.”
Gereja menyebut bahwa di Indonesia telah terjadi berbagai bentuk masalah ekologis, seperti sampah, pembabatan hutan untuk pembangunan, pencemaran oleh limbah industri, limbah plastik yang mencemari laut, hingga perubahan iklim yang berakibat terhadap kekeringan serta banjir dan berkurangnya keanekaragaman hayati.
Hal ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat, terutama bagi “komunitas miskin dan terpinggirkan.”
Di tengah kondisi krisis ekologi yang terjadi, Gereja juga menyoroti kebijakan ekonomi yang justru semakin merusak dan menguras sumber daya alam, seperti tambang, geotermal dan perkebunan skala besar.
“Situasi ini memberi tanda bahwa kita sedang menghadapi bukan hanya krisis lingkungan, melainkan krisis moral dan spiritual dalam cara manusia memperlakukan ciptaan,” menurut dokumen tersebut.
Evaluasi terhadap Gereja Lokal
Secara umum, menurut Andreas Baha Ledjab, selama ini Gereja Katolik Indonesia belum memperlihatkan aksi nyata dan dukungan yang tegas atas upaya umat dalam menyuarakan dan menolak rencana proyek geotermal di beberapa wilayah.
Dukungan dari Gereja, kata dia, hanya terdengar di wilayah Keuskupan Agung Ende usai Mgr. Paulus Budi Kleden, SVD menyatakan sikap terbuka menolak geotermal pada Januari tahun ini.
Pernyataan uskup yang disertai ajakan membangun gerakan perlawanan itu kini telah mempengaruhi umat di seluruh wilayah keuskupan itu yang mencakup tiga kabupaten di Flores – Ende, Ngada dan Nagekeo. Uskup Budi kini menjadi Wakil Ketua I KWI.
Andreas memberi catatan khusus pada wilayah Dekenat Lembata, khususnya Paroki Hati Amat Kudus Yesus Lerek dan Paroki St. Antonius Padua Kalikasa.
Di kedua paroki itu, yang merupakan Wilayah Kerja Panas Bumi Atadei dengan luas 31.200 hektare, belum “tampak upaya nyata untuk terlibat bersama umat dalam advokasi melawan kebusukan korporasi.”
Dengan adanya rekomendasi SAGKI, Andreas berharap Gereja Katolik Indonesia lebih aktif berperan dalam “mengadvokasi umat dan tidak hanya berkomentar, bahkan hanya menonton.”
“Khusus wilayah Dekenat Lembata, diharapkan agar pastor paroki segera menggerakkan elemen-elemen organisasi Gereja untuk terlibat aktif dalam advokasi,” katanya.
Tadeus Sukardin, warga dari lingkar proyek geotermal Poco Leok, Kabupaten Manggarai memberikan apresiasi atas sikap Gereja Katolik Indonesia.
Ia berkata, rekomendasi SAGKI dapat mendorong Gereja semakin “berperan nyata untuk menjaga alam ini sebagai rumah bersama.”
Selama ini, kata dia, warga Poco Leok konsisten mempertahankan ruang hidup mereka, bahkan sampai “mendapatkan kriminalisasi dan intimidasi dari pihak yang berkuasa.”
Ia menegaskan penolakan masyarakat terhadap proyek geotermal merupakan bagian dari upaya “mempertahankan adat dan budaya kami sebagai orang Manggarai.”
“Alam yang berada di sekitar ruang hidup masyarakat Poco Leok adalah bagian dari adat kami, baik itu hutan, air, maupun satwa yang ada di dalamnya. Itu artinya, adat orang Poco Leok mempunyai visi yang sama dengan Gereja yaitu mempertahankan keutuhan ciptaan,” katanya.
Karena itu, Tedus mengingatkan para tokoh Gereja, khususnya di Keuskupan Ruteng untuk serius menghadapi krisis iklim di wilayah tersebut.
Menurutnya, Gereja bisa menjadi corong untuk menyampaikan kepada umat agar tetap “menjaga ruang hidup agar terhindar dari kebijakan yang mengancam keberlanjutan ekosistem alam.”
Uskup Ruteng, Siprianus Hormat merupakan Ketua Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau di KWI.
Sementara itu, Yosef Erwin Rahmat menggarisbawahi salah satu kalimat dalam dokumen itu yang menyerukan agar Gereja “tidak hanya menonton dan menjadi komentator, tetapi perlu bersikap aktif.”
Kalimat itu, kata dia, harus menjadi komitmen dan pegangan Gereja, khususnya di tingkat lokal.
Baginya, keterlibatan Gereja dalam merespons konflik sosial dan ekologis jauh lebih mendesak daripada panggilan moral yang bersifat umum.
Ia berharap pernyataan sikap Gereja benar-benar menjadi jalan untuk mengurai persoalan yang sudah menumpuk.
“Penting sekali Gereja secara institusi bersikap tegas dan dengan tindakan nyata di komunitas masyarakat yang sedang mengalami masalah kemanusiaan dan ekologi, dan sedang melakukan perlawanan untuk mempertahankan hak-hak yang sedang dilanggar oleh korporasi,” katanya.
Editor: Herry Kabut
