Oleh: Sian Leon
Tubuh manusia sering kali menjadi halaman tempat kekuasaan menulis pesan.
Dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, pesan itu ditulis dengan air keras yang membakar tubuh.
Serangan terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu terjadi pada Kamis malam, 12 Maret 2026.
Ia dalam perjalanan pulang usai mengikuti perekaman podcast bertema “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
Di kawasan Senen, Jakarta Pusat, dua orang yang mengendarai sepeda motor kemudian menyiramkan zat kimia berbahaya itu.
Luka bakar mengenai tangan, kaki, dada, wajah, bahkan mata Andrie. Tidak ada barang yang dirampas. Tidak ada motif ekonomi.
Artinya jelas: ini bukan kriminalitas biasa. Ini teror.
Pola yang Kembali Terulang
Dalam kasus ini, kita melihat pola yang sangat familiar. Pelaku disebut Orang Tak Dikenal (OTK). Motif masih belum jelas. Proses hukum biasanya panjang, berliku.
Serangan terhadap aktivis bukan cerita baru di Indonesia.
Pada 1993, aktivis buruh Marsinah ditemukan tewas setelah diculik dan disiksa. Pada 1997-1998, sejumlah aktivis prodemokrasi diculik dan dihilangkan secara paksa. Pada 2004, aktivis HAM Munir Said Thalib, salah satu pendiri KontraS, diracun dalam penerbangan menuju Belanda.
Kini, tahun 2026, seorang aktivis disiram air keras.
Modusnya berubah, namun motifnya sama, yakni membungkam suara yang dianggap mengganggu kekuasaan.
Jika dulu aktivis dihilangkan, sekarang mereka dilukai. Jika dulu operasi dilakukan dengan seragam, sekarang dilakukan oleh OTK.
Namun, pesan politiknya identik, bersuara kritis selalu memiliki risiko.
Kerentan sebagai Homo Sacer
Beberapa contoh di atas menunjukkan bahwa para aktivis di negeri ini berada dalam kondisi rentan.
Ada satu gejala umum dalam kasus-kasus penyerangan ini. Seringkali yang terlacak hanya pelaku lapangan, sementara otak intelektual atau mastermind sulit diungkap.
Di sini seolah ada anggapan bahwa menjadi sasaran kekerasan adalah lumrah, konsekuensi dari pilihan mereka. Dan, tidak perlu ada tanggung jawab dari kekuasaan untuk mengusutnya sampai tuntas.
Untuk memahami kerentanan para aktivis ini, kita bisa menengok gagasan filsuf Italia Giorgio Agamben dalam bukunya Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life (1998).
Agamben membedakan antara zoe (kehidupan biologis dasar) dan bios (kehidupan politik/warga negara).
Dalam negara hukum yang sehat, setiap orang seharusnya hidup sebagai bios, dilindungi hukum, diakui martabatnya.
Namun, Agamben menunjukkan bahwa kekuasaan sering bekerja dengan cara mengubah bios menjadi zoe, dari warga negara menjadi sekadar tubuh, dari manusia yang memiliki hak menjadi manusia yang boleh disakiti tanpa konsekuensi serius.
Orang seperti ini disebut homo sacer, figur dalam hukum Romawi kuno yang boleh dibunuh, tanpa dianggap sebagai pembunuhan (tidak dihukum secara hukum).
Ia hidup di wilayah abu-abu: tidak sepenuhnya dilindungi hukum, tetapi juga tidak sepenuhnya diakui sebagai korban.
Homo sacer berada dalam kondisi yang Agamben sebut sebagai bare life, sangat rentan terhadap kekuasaan mutlak negara; bisa disakiti atau dibunuh oleh kekuasaan tanpa dianggap sebagai tindakan kriminal atau pembunuhan secara hukum. Ia kehilangan semua hak hukumnya dan hanya dipandang sebagai “sebongkah kehidupan biologis” yang bisa dimusnahkan kapan saja.
Dalam kasus kekerasan terhadap aktivis, kekuasaan sedang memproduksi homo sacer. Bahwa para aktivis itu boleh menjadi sasaran kekerasan, namun kekerasan terhadap mereka tidak dianggap sebagai kejahatan serius.
Dengan membiarkan OTK bekerja, membiarkan penyelidikan berlarut, membiarkan kasus menguap, maka secara efektif para aktivis telah ditempatkan dalam kondisi bare life.
Luka di Tubuh Demokrasi
Ada satu hal penting dalam serangan terhadap Andrie Yunus, yakni terjadi setelah ia berbicara tentang kembalinya pengaruh militer dalam ruang sipil.
Topik ini sensitif karena Indonesia memiliki sejarah panjang kekuasaan militer dalam politik.
Ketika seorang aktivis diserang setelah membahas isu itu, publik wajar bertanya: apakah ini kebetulan? Atau justru sebuah pesan?
Kasus ini sekarang menjadi ujian besar bagi negara. Jika pelaku dan mastermind tidak diungkap tuntas, maka pesan yang sampai ke publik sangat jelas: aktivis bisa diserang, dan tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab.
Sebaliknya, jika aparat mampu mengungkap bukan hanya eksekutor tetapi juga aktor intelektual, maka negara menunjukkan bahwa hukum masih hidup.
Janji Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut kasus ini “siapapun pelakunya” harus dibuktikan.
Serangan seperti ini memiliki tujuan untuk menciptakan ketakutan.
Jika satu aktivis diserang, yang lain diharapkan akan diam. Jika satu tubuh dilukai, seribu orang diharapkan mundur.
Respons masyarakat sipil menjadi sangat penting. Media harus terus memberitakan. Akademisi dan organisasi masyarakat sipil harus terus bersuara.
Tubuh Andrie Yunus mungkin terluka. Matanya mungkin terancam.
Namun, luka itu sebenarnya bukan hanya miliknya. Itu adalah luka di tubuh demokrasi Indonesia.
Ketika seorang pembela HAM diserang, yang disiram air keras sebenarnya bukan hanya wajahnya. Yang disiram adalah keberanian untuk berbicara. Jika keberanian itu mati, maka demokrasi tinggal nama.
Namun, sejarah selalu menunjukkan satu hal, bahwa kekerasan mungkin bisa melukai tubuh, tetapi tidak pernah benar-benar mampu membungkam nurani.
Sian Leon adalah relawan pada Komisi JPIC-SVD Provinsi Ende
Editor: Dominiko Djaga