‘Saya Hanya Eksekutor’ Keputusan Bupati, Kata Kadis Kesehatan Manggarai Soal Satu Nakes yang Kontraknya Tidak Diperpanjang karena Jadi Aktor Utama Aksi Protes

Penonaktifan nakes itu demi mencegah aksi protes lagi, menurut kadis

Floresa.co – Kontrak kerja salah satu tenaga kesehatan [nakes] di Kabupaten Manggarai tidak diperpanjang karena dianggap sebagai aktor utama aksi protes terhadap Bupati Manggarai, Herybertus GL Nabit.

Elias Ndala, yang sebelumnya bekerja di Puskesmas Wae Codi, Kecamatan Cibal dengan status Tenaga Harian Lepas [THL] merupakan satu-satunya nakes yang kontraknya dihentikan usai Nabit mengambil kebijakan populis menjelang pilkada dengan mengaktifkan kembali para nakes mulai bulan depan.

Dari 249 nakes non-Aparatur Sipil Negara [ASN] itu, 246 yang kontraknya diaktifkan. Tiga yang tidak diaktifkan adalah Elias, ditambah satu nakes yang merantau ke Kalimantan dan satu lainnya yang meninggal.

Kepala Dinas [Kadis] Kesehatan, Bertolomeus Hermopan menyatakan keputusan khusus untuk Elias adalah atas dasar pertimbangan Nabit.

“Saya hanya sebagai eksekutor,” kata pria yang disapa Tomy ini kepada Floresa.

Dinas Kesehatan mengumumkan pengaktifan kembali kontrak para nakes pada 17 September dengan “pertimbangan kebutuhan pekerjaan di lapangan.”

Dengan kontrak baru ini, mereka akan bekerja lagi mulai 1 Oktober hingga 31 Desember.

Pada awal tahun ini, kontrak para nakes non-ASN ini tidak diperpanjang yang kemudian memicu aksi demonstrasi di Ruteng pada 12 Februari dan 6 Maret 2024. 

Mereka antara lain protes ke pemerintah dan menyampaikan aspirasi di kantor DPRD.

Selain menuntut penerbitan Surat Perjanjian Kerja [SPK] untuk 2024, para nakes kala itu juga menuntut kenaikan gaji dan tambahan penghasilan, seperti yang pernah dijanjikan Nabit saat kampanye pada Pilkada 2020.

Namun, aspirasi mereka kemudian dijawab Nabit dengan tidak memperpanjang SPK. 

“Semua nakes yang berdemonstrasi, saya tidak akan menandatangani SPK,” katanya kala itu.

“Percayalah, atasanmu pasti perhatikan keluhanmu. Tetapi, yang pasti dengan aturan, bukan berdasarkan apa yang kau mau,” tambahnya.

Langkah Nabit ketika itu memicu protes dari banyak kalangan, yang dianggap sebagai bentuk arogansi kekuasaan. 

Perwakilan para nakes kemudian menemui Nabit pada April, menyampaikan permintaan maaf secara adat Manggarai atau kepok, berharap agar dipekerjakan kembali.

Merespons hal itu, Nabit berkata, “permintaan maaf diterima, tetapi terkait nasib teman-teman ke depan, saya tidak bisa jawab sekarang.”

Agar Tak Ada Protes Lagi

Tomy berkata, Elias adalah aktor utama yang menggerakkan para nakes dalam aksi kala itu.

Tidak memperpanjang kontraknya, kata dia, adalah “untuk mencegah hal-hal seperti itu terjadi lagi.”

“Maka, dia mesti dinonaktifkan,” katanya.

Elias berkata kepada Floresa, ia kecewa dengan “keputusan yang sangat tidak adil.”

“Saya bersuara atas nama nakes non-ASN yang diberhentikan itu. Lantas, mengapa hanya saya yang dinonaktifkan?” katanya.

Ia mengaku mendapat informasi terkait keputusan itu secara langsung dari Kepala Dinas, Tomy.

“Dalam pesan itu, Pak Kadis menginformasikan bahwa saya tidak direkomendasikan Pak Bupati untuk perpanjangan kontrak,” katanya 

Ia sempat mempertanyakan alasannya, namun “Pak Kadis hanya menjawab bahwa itu pertimbangan Bupati dan tidak dijelaskan apa pertimbangannya.”

Padahal, katanya, saat pertemuan pada 17 September perihal rencana pengaktifan kembali para nakes, “saya hadir.” 

“Ternyata, setelah itu diseleksi lagi dan saya tidak diperpanjang SPK-nya,” katanya.

Para nakes yang diaktifkan kembali menerima honor seperti sebelumnya, setelah Tomy menegaskan tidak ada perubahan.

“[Honor] masih tetap seperti biasa, ada yang Rp400 ribu, Rp600 ribu, dan THL yang Rp2 juta,” katanya.

Elias sebelumnya berstatus sebagai THL dengan upah terakhir Rp 2.026.750 per bulan.

Anggaran honor untuk tiga bulan ke depan hingga Desember, kata Tomy, diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

Keputusan ini diterima para nakes yang dalam beberapa hari ini telah mengurus SPK di Dinas Kesehatan.

Saat aksi pada awal tahun ini, peningkatan honor merupakan salah satu tuntutan mereka karena jauh di bawah standar Upah Minimum Kabupaten [UMK] Manggarai, Rp2.123.994.

Nabit tidak merespons pertanyaan Floresa soal alasan keputusannya tentang Elias.

Nabit yang mulai memimpin Manggarai pada 2020 dengan slogan ‘perubahan’ akan maju kembali dalam pilkada November mendatang untuk periode kedua.

Ia berpasangan dengan Fabianus Abu, setelah memilih berpisah dengan wakilnya Heribertus Ngabut. 

Editor: Ryan Dagur

Terima kasih telah membaca artikel kami. Jika tertarik untuk mendukung kerja-kerja jurnalisme kami, kamu bisa memberi kami kontribusi, dengan klik di sini. Gabung juga di grup WhatsApp pembaca kami dengan klik di sini.

TERKINI

BANYAK DIBACA

BACA JUGA