Floresa.co – Masa penantian bagi 900-an guru dan tenaga kesehatan di Kabupaten Manggarai, NTT – yang tahun lalu lulus tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja [PPPK] – berakhir setelah mereka mendapat Surat Keputusan [SK] Pengangkatan pada 31 Juli.
“Setelah sekian lama menunggu pembagian SK Guru PPPK ini, saya sangat lega,” kata Feliks Oktoberius Arfin, Guru SMP Negeri 19 Satar Mese, salah satu yang menerima SK.
Dengan mengantongi SK, katanya kepada Floresa pada 1 Agustus, berarti mendapat “ketenangan terkait status pekerjaan kami.”
“Luar biasa. Dalam kebingungan, akhirnya [penantian kami] terjawab,” kata Maria Epifani Gommarus Ompong, guru lainnya.
“Saya berterima kasih kepada pemerintah pusat sampai daerah untuk kesempatan ini,” tambahnya.
Florianus Su, guru yang mendapat tugas untuk mengabdi di SMPN 2 Wae Ri’i, mengatakan “senang dan bahagia” setelah menanti sejak tahun lalu.
Ketiganya termasuk di antara 954 guru dan tenaga kesehatan penerima SK yang diserahkan oleh Bupati Manggarai, Herybertus GL. Nabit dalam acara di Aula MCC Ruteng.
Seharunya 955 PPPK yang menerimanya, namun satu orang di antaranya belum mendapat penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah, Maksi Tarsi.
“Masih menunggu persetujuan Kemendikbud apakah bisa yang bersangkutan mengajar di SD, karena kualifikasi pendidikannya guru PAUD,” kata Maksi kepada Floresa.
Dalam arahannya di hadapan para guru dan tenaga kesehatan, Bupati Nabit menekankan agar mereka menjadi bagian dari birokrasi yang memahami etika pemerintahan.
“Sekarang masih banyak dari [anggota staf] pemerintahan ini yang tidak paham etika pemerintahan. [Ketika] menjadi bagian dari birokrasi, berarti belajar etika pemerintahan,” ungkapnya.
Ia mengatakan, mereka yang lolos telah melalui proses seleksi yang sulit dan proses itu mesti dihargai.
“Kalian yang ada sini orang-orang pilihan. Kalau sudah jadi orang pilihan jaga attitude (perilaku),” katanya.
Acara penyerahan SK itu dihadiri oleh sejumlah pejabat, yakni Sekretaris Daerah Manggarai Fansialdus Jahang] Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Fransiskus Gero; Kepala Dinas Kesehatan Bertolomeus Hermopan dan Kepala Bapelitbangda, Hila Jonta.
Proses penerbitan SK bagi para guru ini sempat menjadi sorotan DPRD Manggarai karena dinilai terlalu lama.
Dari total 954 PPTK itu, 768 di antaranya adalah guru dan 186 tenaga kesehatan.
