Floresa.co – Warga di sebuah kampung adat di Kabupaten Manggarai mempersoalkan proyek pemerintah untuk penataan halaman rumah adat yang tidak melibatkan mereka.
Proyek penataan halaman Rumah Adat Gendang atau Kampung Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong itu, bagian dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, mendapat alokasi anggaran Rp90 juta.
Hendrikus Tatu, 58 tahun, Tua Adat Gendang Waso mengatakan, sejak hari pertama pengerjaan halaman itu, “kami tidak tahu, tiba-tiba sudah ada pekerja.”
Ia mengaku sempat mengadukan persoalan itu kepada Lurah Waso, Sirpianus Mahu karena pengerjaannya “tidak diawali dengan sosialisasi dan pekerjanya tidak ada orang asli Gendang Waso.”
Siprianus Cias, warga lainnya menyebut “proyek ini mengabaikan tua adat dan masyarakat lain yang ada di Gendang Waso.”
Dikonfirmasi pada Selasa, 10 Oktober, Lurah Siprianus mengklaim, sebetulnya sesuai rencana awal pengerjaannya melibatkan warga setempat lewat sebuah kelompok yang disebut ‘Pokmas’.
Anggota kelompok yang terbentuk Januari itu, kata dia, adalah warga di rumah adat dan warga lainnya di Waso.
Namun, jelas Siprianus, tiba-tiba menjelang pencairan dana muncul sebuah Pokmas baru yang sekarang mengerjakan proyek itu.
“Saya juga tidak tahu munculnya darimana, tiba-tiba kelompok itu yang kerjakan sekarang,” katanya.
Sebagaimana dilihat Floresa pada papan pengumuman proyek itu, Pokmas yang mengerjakannya adalah Pokmas Suka Maju, dengan konsultan perencana CV Indo Design Konsultan dan konsultan pengawas CV Sahwana.
Siprianus mengatakan pernah menyampaikan masalah terkait munculnya Pokmas baru ini kepada Camat Langke Rembong, Yohanes E.A Ndahur.
Camat, kata dia, memberitahunya bahwa walaupun Pokmasnya banyak, tetap akan diverifikasi di kecamatan.
Namun, tiba-tiba dana proyek itu cair dan yang mengerjakannya adalah Pokmas yang baru, kata Siprianus.
“Pokmas yang saya bentuk bersama masyarakat dan Tua Gendang tidak diakomodir. Alasannya saya tidak tahu,” katanya.
Dikonfirmasi Floresa pada 11 Oktober, Camat Yohanes mengklaim pengerjaan proyek itu telah sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia membantah kemunculan tiba-tiba Pokmas Suka Maju seperti klaim Lurah Siprianus.
“Pokmas yang masuk dari Kelurahan Waso ada dua. Tidak benar yang disampaikan lurah itu bahwa hanya satu,” katanya.
Ia mengatakan, pihak kecamatan tidak berwenang menentukan pihak yang kemudian mengerjakan proyek itu.
“Kewenangan kami di kecamatan hanya untuk membuat surat keputusan saja. Untuk menilai kelayakan dokumennya ada pada Pejabat Pembuatan Komitmen [PPK],” katanya.
Pernyataan Yohanes senada dengan penjelasan Chitra Ayu Purwarini, PPK proyek ini.
Ia mengatakan ada dua Pokmas yang masuk ke meja kerjanya. Data dua Pokmas itu berasal dari Kelurahan Waso yang diserahkan kepadanya oleh pihak kecamatan.
Ia mengatakan, waktu proses penerbitan Surat Perintah Kerja [SPK], yang datang ke kantornya adalah hanya Pokmas Suka Maju.
“Pokmas yang satu itu tidak datang,” katanya.
Ia beralasan, Pokmas yang gagal mengerjakan proyek itu administrasinya tidak lengkap, sementara ia tidak mengantongi nomor ponsel orang-orang yang ada di dalamnya.
“Saya mau kontak bagaimana? Sementara yang proaktif ini yang kerja sekarang,” katanya, “sehingga akhirnya saya proses SPK-nya.”
Menurut Chitra, Pokmas Suka Maju diketuai oleh Marianus Ricci Kaswandi.
Informan Floresa menyebutkan bahwa Marianus merupakan mantan tim sukses Bupati Herybertus G.L Nabit dan Wakil Bupati Heribertus Ngabut [H2N] saat Pilkada 2020.
“Dia Koordinator Kelurahan Waso [untuk H2N],” kata sumber itu.
Floresa belum berhasil mengkonfirmasi Marianus terkait dugaan hubungan kedekatannya bersama H2N dengan keberhasilannya menjadi pekerja proyek itu.
Kelurahan Waso merupakan salah satu dari 22 kelurahan penerima dana proyek yang bersumber dari Pendanaan Kelurahan Spesifik Grant Kabupaten Manggarai Tahun 2023, dengan total lebih dari Rp22 miliar. Dana itu kemudian dibagi-bagi ke setiap kelurahan.
