Floresa.co – Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena akan menggelar rapat koordinasi dengan bupati dan walikota se-NTT membahas proyek geotermal dan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, merespons ‘hambatan dan penolakan’ warga di berbagai lokasi.
Rapat tersebut akan berlangsung pada 9 April 2025 pukul 15.00 Wita di Ruang Rapat Gubernur NTT.
Informasi ini tertuang dalam surat undangan dari Sekretariat Daerah Provinsi NTT pada 5 April.
Dalam surat itu, yang salinannya diperoleh Floresa, Sekretaris Daerah NTT, Kosmas Damianus Lana, menjelaskan, pemerintah telah merancang sejumlah proyek geotermal di Flores “dalam rangka mendukung pencapaian kemandirian dan ketahanan energi nasional.”
Tujuan lain proyek-proyek itu, kata dia, adalah “pemenuhan komitmen Indonesia dalam dekarbonisasi dan transisi energi dalam hal penyediaan energi baru dan terbarukan, khususnya dalam usaha pemenuhan kebutuhan listrik berkelanjutan dan ramah lingkungan.”
Namun, Kosmas melanjutkan, pengembangan geotermal di Flores “menghadapi sejumlah tantangan termasuk penolakan dari sebagian masyarakat, sejumlah organisasi kemasyarakatan dan pernyataan keberatan dari pihak gereja.”
“Hal ini menyebabkan pengembangan mengalami hambatan,” tulisnya.
Hal yang sama, kata Kosmas, terjadi dalam eksplorasi dan produksi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di beberapa wilayah, yang juga menghadapi kendala.
Ia menyoroti “ketidaksesuaian antara rencana tersebut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, yang memicu penolakan dari masyarakat setempat.”
Karena itu, “berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan, Pemerintah Provinsi NTT memandang perlu membangun komunikasi dan kolaborasi dengan dengan seluruh pemangku kepentingan.”
Kolaborasi itu, menurut Kosmas, diperlukan “agar program pengembangan geotermal dan eksplorasi penambangan mineral bukan logam dan batuan” dapat berjalan lancar dan dapat “memberi manfaat bagi masyarakat dan ramah lingkungan dengan mengedepankan mitigasi resiko.”
Undangan rapat itu muncul setelah pada 2 April, Gubernur Melki bertemu dengan Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden, SVD di Ende.
Dalam pertemuan itu, Melki menyatakan bahwa proyek-proyek geotermal yang sedang berjalan di Flores akan dihentikan sementara dan yang belum dimulai akan ditunda.
Keputusan ini merespons aspirasi para uskup sebagai pemimpin Gereja Katolik di wilayah tersebut.
Kepada Melki, Uskup Budi menyatakan, “sikap Gereja sudah jelas,” dengan tegas menolak proyek geotermal, “berdasarkan aspirasi yang diterima dari masyarakat lokal.”
Ia juga menekankan bahwa Gereja Katolik akan terus berperan aktif mendampingi masyarakat demi memastikan pembangunan di NTT tidak merugikan mereka.
Selain Budi, lima uskup lainnya dari Nusa Tenggara dan Bali telah menyatakan penolakan terhadap proyek geotermal di Flores dalam surat yang diteken bersama saat pertemuan di Seminari Tinggi St. Petrus Ritapiret, Maumere pada 10-13 Maret.
Pernyataan bersama itu berdasarkan keluhan dan penolakan warga di berbagai lokasi, di antaranya Wae Sano di Manggarai Barat, Poco Leok di Manggarai, Mataloko di Ngada, Sokoria di Ende dan Atadei di Lembata.
Lokasi-lokasi itu adalah beberapa di antara puluhan titik di sepanjang Flores, Lembata dan Alor, yang direncanakan untuk proyek geotermal oleh pemerintah.
Titik lainnya yang ditargetkan adalah Wae Pesi, Gou-Inelika, Mengeruda, Komandaru, Detusoko, Jopu, Lesugolo, Oka Ile Ange, Bukapiting, Roma-Ujelewung dan Oyang Barang.
Flores memiliki total potensi panas bumi 902 Megawatt, atau 65 persen dari total kapasitas di NTT, menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, salah satu alasan penetapan wilayah itu sebagai Pulau Panas Bumi pada 2017.
Editor: Anno Susabun