Floresa co – Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena menyatakan proyek-proyek geotermal yang kini sedang berjalan di Flores dihentikan sementara dan yang belum dimulai ditunda dahulu, merespons aspirasi para uskup sebagai pemimpin Gereja Katolik.
Ia menyampaikan hal itu usai pertemuan dengan Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden, SVD pada 4 April.
Untuk sementara, “proyek yang sedang berjalan akan diperbaiki, sementara yang belum dibangun akan ditunda dulu,” kata Melkiades, seperti dilansir Kupangnews.com
“Kami ingin memastikan seluruh aspek yang berkaitan dengan proyek ini ditinjau ulang,” katanya.
Ia mengakui bahwa dalam pelaksanaan proyek-proyek itu “ada dampak yang dirasakan oleh warga lokal yang tinggal di wilayah panas bumi dan suara mereka perlu kita dengar.”
Karena itu, katanya, pemerintah akan segera memanggil kontraktor dan PT Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN sebagai pelaksana proyek untuk merespons masukan dari masyarakat dan para uskup.
“Kami akan duduk bersama dengan para pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan lebih lanjut,” katanya.
Dalam waktu dekat, kata Melkiades, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM] melalui direktorat jenderal terkait, “akan berkunjung ke Ende untuk melakukan diskusi lanjutan.”
Sementara itu, Uskup Budi menyatakan, ”sikap Gereja sudah jelas.”
“Para uskup di wilayah Nusa Tenggara mulai dari Denpasar, Labuan Bajo, Ruteng, Ende, Maumere, hingga Larantuka, dengan tegas menolak keberadaan [proyek] geotermal,” katanya.
Dalam ‘Sidang Tahunan Para Uskup Provinsi Gereja Ende’ di Seminari Tinggi Santu Petrus Ritapiret, Maumere pada 10—13 Maret 2025, keenam uskup itu meneken pernyataan bersama menolak geotermal, yang telah dibacakan di gereja masing-masing keuskupan.
Dalam surat itu mereka mengajak untuk “memilih masa depan secara bijaksana.”
Menurut mereka, Flores dan pulau-pulau kecil lainnya memiliki ekosistem yang rapuh dan berisiko besar, sehingga eksploitasi yang tidak bijaksana, termasuk proyek geotermal, berdampak pada lingkungan, ketahanan pangan, keseimbangan sosial dan keberlanjutan kebudayaan.
Budi menegaskan, sikap itu “berdasarkan aspirasi yang kami terima dari masyarakat lokal.”
Ia menekankan bahwa Gereja Katolik akan terus berperan aktif mendampingi masyarakat untuk memastikan pembangunan di NTT tidak merugikan mereka.
Ini merupakan kali kedua Uskup Budi didatangi pejabat pemerintah semenjak ia menyatakan penolakan geotermal secara terbuka pada 6 Januari.
Pada 15 Maret 2025, ia juga menerima kunjungan perwakilan Kementerian ESDM dan perusahaan geotermal di wilayahnya.
Dalam pernyataan usai pertemuan, ia menyatakan bahwa sikapnya tetap pada posisi awal menolak proyek tersebut.
Kunjungan itu terjadi setelah pada 12 Maret terjadi aksi unjuk rasa di Kabupaten Ngada, menentang proyek geotermal Mataloko.
Proyek geotermal di Flores adalah bagian dari rencana transisi energi dalam rangka pemenuhan target 35.000 Megawatt infrastruktur kelistrikan di Indonesia.
Kementerian ESDM telah menetapkan puluhan titik eksplorasi dan eksploitasi di sepanjang Flores dan Lembata, kendati menghadapi perlawanan warga di hampir semua lokasi.
Warga Poco Leok di Kabupaten Manggarai misalnya berulang kali melakukan pengadangan aktivitas lapangan pemerintah dan PT PLN, demonstrasi hingga bersurat kepada berbagai lembaga negara dan pendana proyek Bank Pembangunan Jerman atau Kreditanstalt für Wiederaufbau.
Editor: Ryan Dagur