Floresa

Langkah pemerintah menambah durasi masa tanggap darurat gempa Flores hingga 12 September 2026 adalah keputusan tepat. Namun kebijakan itu baru berarti jika segera diterjemahkan menjadi distribusi bantuan yang merata, pendataan yang hidup, dan perlindungan nyata bagi warga di kampung-kampung terpencar.

Bagi saya, kisah Floresa bukan hanya tentang sebuah media dari Flores, melainkan tentang pentingnya jurnalisme dalam demokrasi.

Program pertukaran profesional ini menjadi ruang belajar untuk memperkuat liputan isu kejahatan lingkungan, konservasi, dan ruang hidup masyarakat adat.

Ketika transisi energi dijalankan tanpa pengakuan terhadap suara masyarakat, geotermal kehilangan legitimasi moralnya dan berubah menjadi wajah baru kolonisasi pembangunan.

Di Forum Geotermal Flores-Lembata, Sudirman Said menempatkan panas bumi sebagai energi bersih yang potensial, tetapi mengingatkan bahwa proyek dapat kehilangan legitimasi ketika warga tidak diperlakukan sebagai subjek.

"Masyarakat Flores membutuhkan ruang hidup. Itulah kebutuhan paling mendasar yang harus dijamin,” kata Uskup Paulus Budi Kleden, SVD.

Kita butuh pers independen yang merekam kenyataan warga, bukan versi yang dipoles oleh siaran pers korporasi atau pidato pejabat.

Program diluncurkan, pidato disampaikan, penghargaan Kabupaten Layak Anak diraih — sementara seorang siswi SMP yang hamil akibat pencabulan berulang terus menunggu keadilan, pelakunya masih bebas berkeliaran.

Bank asal Jerman mengucurkan trilunan rupiah. Korporasi membayar jurnalis untuk membungkam kritik. Aparat melakukan kekerasan terhadap warga. Di Mataloko, lima hektare sawah sudah mati, sementara pemerintah berencana melipatgandakan kapasitas pembangkit listrik. Inilah wajah "energi hijau" di Flores.

Demokrasi yang sehat menjawab kritik dengan argumentasi, menjawab pemberitaan dengan hak jawab, dan menjawab perbedaan dengan dialog.