Tag: Floresa

Bank Dunia Kembali Datangi Wae Sano, Warga Tolak Jadi Korban Atas Nama Proyek Rendah Karbon

Warga menilai Bank Dunia tidak serius menanggapi suara penolakan mereka yang sudah disampaikan berulangkali, termasuk dalam pertemuan pertama pada Mei lalu.

Pohon Proyek KSPN;  Dibeli 5 Juta Per Batang dari Luar Labuan Bajo, Kini Dimusnahkan di Dekat Pemakaman Umum

Dicita-citakan untuk mempercantik Labuan Bajo, banyak dari pohon-pohon yang didatangkan dari daerah lain itu mati dan dibakar, sementara yang lainnya sudah mulai mengering. Ini adalah bagian dari proyek pemerintah pusat.

Warga Menang Lawan Tambang, Masih Berjuang Lawan Proyek Lain yang Ancam Ruang Hidup

Sementara warga di Kabupaten Manggarai Timur mencetak sejarah dengan memenangi gugatan kasasi di Mahkamah Agung [MA] melawan pemerintah terkait penerbitan izin tambang, di sejumlah tempat di NTT kelompok warga masih terus berjuang mempertahankan ruang hidup mereka berhadapan dengan berbagai upaya pemerintah meloloskan kebijakan yang dianggap akan membawa petaka bagi masa depan mereka. Ini adalah inti sari dari beberapa topik yang menjadi fokus liputan Floresa.co selama bulan Oktober 2022.

Lapen di Satar Mese Barat Sudah Diperbaiki, Kontraktor Janji Tetap Pantau Lokasi

Untuk membuktikan perbaikan tersebut, Kepala Dinas PU Manggarai, Lambertus Paput mengirimkan dua puluh satu foto yang diterima Floresa.co. Di dalam foto-foto tersebut terlihat tim dari Dinas PU Manggarai berseragam keki dan mengenakan rompi kuning. Juga terlihat pekerja yang sedang memperbaikai ruas jalan tersebut.

Usut Korupsi Terminal Kembur, Jaksa Sita 17 Dokumen di Dishub Kominfo Manggarai Timur

Proyek Terminal Kembur menelan anggaran sebesar Rp4 miliar. Sebanyak Rp400 juta digunakan untuk pengadaan lahan seluas 7.000 meter persegi tahun 2012. Sedangkan pembangunan fisik terminal dilakukan sejak 2013 sampai 2015 menghabiskan total anggaran senilai Rp3,6 miliar.

Penembakan Berujung Kematian Warga Sipil oleh Polisi di NTT Kembali Terjadi, KontraS: Pelaku Mesti Diseret ke Peradilan Umum

“Seluruh aparat yang diduga terlibat dalam peristiwa penembakan harus diusut secara tuntas, diseret dan diproses melalui mekanisme peradilan umum,” kata KontraS

Kenaikan Tarif ke TN Komodo: Dikritisi Warga dan Wakil Rakyat, KLHK Janji Evaluasi

Di tengah gelombang perlawanan warga, juga kritikan dari berbagai elemen, termasuk para wakil rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berjanji mengevaluasi kebijakan yang dikendalikan oleh PT Flobamor, BUMD milik Provinsi NTT itu.

Buntut Kenaikan Tarif ke TN Komodo, Pelayanan Jasa Wisata di Labuan Bajo akan Mogok Massal, Dimulai 1 Agustus 2022

“Kami dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dalam menyepakati komitmen pemberhentian semua pelayanan jasa pariwiata di Kabupaten Manggarai Barat yang akan dimulai pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2022,” demikian ditegaskan pelau wisata.

Pelaku Wisata Kepung Hotel Local Collection, Tuntut Pembatalan Launching Kenaikan Tarif Masuk TN Komodo

Aksi massa ini adalah bagian dari rangkaian agenda penolakan kenaikan tarif masuk TN Komodo dengan sistem Wildlife Komodo dalam aplikasi INISA yang secara resmi diluncurkan 29 Juli dan akan berlaku mulai 1 Agustus 2022.

Jokowi Umumkan Pulau Rinca untuk Pariwisata Massal, Pulau Padar dan Komodo untuk Pariwisata Eksklusif

Skema ini mengancam keutuhan Taman Nasional Komodo sebagai rumah perlindungan aman bagi satwa langka Komodo dari ancaman kepunahan akibat perubahan iklim dan dari desakan aktivitas eksploitatif manusia. Dengan skema itu pula, telah terjadi perubahan drastis paradigma pembangunan pariwisata dari ‘community based-tourism’ menjadi ‘corporate-driven tourism’.

Presiden Didesak Batalkan Kenaikan Tiket dan Cabut Izin Perusahaan-Perusahaan di TN Komodo

Floresa.co - Berbagai elemen masyarakat yang melakukan aksi damai di Labuan Bajo Senin 18 Juli 2022 mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pemberlakuan kenaikan...

Polemik Kenaikan Tarif Masuk: Ke mana Arah Pengelolaan Taman Nasional Komodo?

Jika pemerintah memang punya maksud serius untuk konservasi dengan membatasi kunjungan wisata [mass tourism], tetap ada jalan lain, misalnya mengatur lalu lintas wisata secara terjadwal. Kebijakan-kebijakan seperti ini seharusnya tertuang dalam Integrated Tourism Master Plan [ITMP]. Sayangnya, ambisi mengambil untung menutup mata pemerintah dalam pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab pada aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.

Pasca UNESCO dan IUCN Kunjungi Taman Nasional Komodo, Meluruskan Klaim Pemerintah

Kami mencatat setidaknya empat klaim pemerintah yang perlu diluruskan karena mengabaikan fakta. Keempatnya, adalah terkait penyangkalan akan keberadaan resort wisata di Loh Buaya, soal dialog dengan warga Kampung Komodo, penyangkalan perubahan zonasi untuk bisnis wisata di TNK serta ketidakterbukaan informasi soal konsesi bisnis perusahaan-perusahaan swasta.

Fungsionaris Adat Nggorang Minta Pengelolaan Tanah Kerangan Tetap Perhatikan Kepentingan Publik

Floresa.co - Status tanah seluas 30 hektar milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang sempat diklaim oleh berbagai pihak akhirnya kembali kepada kabupaten tersebut....

Follow us

BerandaTOPIKFloresa