Oleh: RYAN DAGUR, pemuda asal Manggarai Timur, tinggal di Jakarta
Salah satu opini di media ini yang menyoroti kebisuan Gereja berhadapan dengan kasus perdagangan manusia atau human trafficking di NTT menuai sikap pro kontra.
Artikel tersebut “Umat Terus Dijual, Gereja Terus Bisu”, yang ditulis Eras Baum OFM dipuji sebagai kritik konstruktif oleh mereka yang memang mengakui, Gereja belum banyak berperan menyikapi masalah ini.
Tetapi, oleh mereka yang mengaku sudah mengenal dengan baik aktivitas Gereja di NTT dan merasa Gereja sudah banyak berperan, artikel itu semacam tamparan menyakitkan, lalu sebagian mengajukan pertanyaan balik kepada Eras, “Apa yang bro sudah buat?”
Respon beragam terhadap artikel yang berani itu, memang niscaya. Tapi, yang jelas, artikel itu, baik kalau ditatap sebagai semacam cambuk yang bisa membuat Gereja lebih gesit mengambil sikap berhadapan dengan masalah-masalah yang kian kritis.
Soal trafficking tentu tak bisa lagi dianggap masalah sepeleh. Beberapa waktu lalu, Kapolda NTT Endang Sunjaya mengatakan, NTT sudah naik peringkat dari posisi enam ke posisi pertama dalam kasus trafficking. Hal ini terkonfirmasi dari menyeruaknya sejumlah kasus belakangan ini, termasuk yang melibatkan Brigpol Rudy Soik, polisi yang berupaya membongkar jaringan mafia trafficking di Kupang, namun terkesan ada upaya menghentikan langkahnya, dengan tuduhan kasus penganiayaan.
Di Jakarta, sebagaimana yang saya alami sendiri, begitu banyak anak-anak dari NTT, yang jadi korban trafficking. Mereka diiming-imingi gaji besar saat direkrut oleh para calo yang mendatangi kampung-kampung. Banyak dari para calo itu adalah keluarga mereka, atau minimal masih punya hubungan darah dengan mereka.
Dijanjikan gaji jutaan rupiah saat direkrut, tentu memantik gairah mereka untuk sesegera mungkin meninggalkan kampung. Anak-anak yang hanya tamat SD, lalu sehari-hari jadi buruh tani dengan imbalan 20.000 ribu rupiah per hari, sehingga rata-rata mendapat 500 ribu sebulan, jadi begitu antusias, ketika ada yang menjanjikan mereka gaji sampai 1,5 juta di Jakarta.
Para calo punya kemampuan bagaimana melobi aparat di tingkat desa, demi menyiapkan surat-surat yang dibutuhkan untuk bisa lolos dari pemeriksaan dalam perjalanan. Yang tidak punya KTP, mereka minta pada kepala desa untuk membuat surat keterangan domisili, dan itu yang kemudian dibawah oleh anak-anak itu ke Jakarta. Saat diperiksa di Bali, misalnya, mereka hanya menunjukkan surat itu ke petugas. Dan kalau ditanya, untuk apa ke Jakarta, mereka diajari untuk membohongi petugas, “Kami liburan ke rumah keluarga.”
Mereka pun lolos, hingga ke Jakarta. Di kota besar ini, mereka dijemput oleh bos para calo. Bos calo ini menjalin komunikasi intens dengan calo-calo yang berkeliaran di kampung-kampung.
Umumnya, anak-anak kemudian ditipu. Sebagian dari mereka yang pernah saya jumpai pada Juni lalu – 3 orang gadis: dari Mano (Manggarai Timur) dan dua lainnya dari Rampasasa (Manggarai) dengan usia antara 16-21 tahun – mengaku saat sampai di rumah sang calo, pakaian mereka digeledah. Mereka disuruh telanjang, hingga hanya memakai BH dan celana dalam. Tubuh mereka diraba. Uang dan HP diambil semua. Mereka tidak punya pilihan lain, selain membiarkan sang calo memperlakukan mereka sewenang-wenang.
Mereka akhirnya memilih lari dari rumah penampungan bos calo di Kalender, Jakarta Timur, karena si bos calo mau mengirim mereka ke Malaysia. Mereka sangat ketakutan, karena saat direkrut, calo di kampung janjikan mereka kerja di kota Jakarta.
Gadis-gadis itu lompat pagar karena tahu, sang bos sudah membeli mereka tiket. Tiga gadis ini kabur tanpa membawa uang sepeserpun. Mereka harus jalan kaki, hingga 5 jam. Beruntung, saat mereka mengemis meminta air di salah satu warung di pinggir jalan, ada yang mau memberi mereka air dan uang 20.000 rupiah.
Mereka pun pun memutuskan untuk naik angkutan umum ke sebuah terminal di Jakarta. Dan singkat cerita gadis yang dari Mano – yang masih menyimpan kartu HP – menghubungi keluarganya dengan meminjam HP seorang sopir di Terminal Pulogadung. Keluarganya itu, menghubungi rekannya yang mengenal pastor di Jakarta. Anak-anak ini pun kemudian bisa dibantu oleh JPIC-OFM.
Mereka bercerita, selain mereka, di rumah bos calo itu ada banyak perempuan dari Bajawa dan daerah lain di NTT. “Banyak sepertinya yang sudah dikirim ke Malaysia, karena kami lihat banyak sekali HP di satu koper di kamar calo itu,” begitu pengakuan mereka.
Kasus ini sudah dilapor ke Mabes Polri, tapi hingga kini, ujungnya belum jelas.
Kisah-kisah getir serupa juga kerap saya dengar dari teman-teman lain di Jakarta, yang mendapati anak-anak NTT yang terlantar karena korban penipuan.
Dalam sebuah diskusi di Jakarta pertengahan bulan ini, Gregorius Daeng (Odang) dari Aliansi Menolak Perdagangan Orang (Ampera) NTT mengatakan, sekitar 600 orang perempuan dan anak keluar dari NTT lewat perusahan perekrut tenaga kerja yang legal. Sementara yang keluar secara ilegal, jumlahnya ribuan.
Sekedar gambaran saja, kata Odang, untuk yang direkrut secara ilegal, para calo di lapangan mendapat 3 juta rupiah dari setiap tenaga kerja. Calo ini akan membawa mereka ke agen dan agen yang menyerahkan tenaga kerja itu ke perusahan perekrut biasanya mendapat 6 juta. Dana sebesar itu, akan jadi utang bagi si tenaga kerja kepada perusahan yang akan memberinya pekerjaan. Jadi jangan heran, bila Anda mendengar, anak-anak yang kemudian mendapat pekerjaan tidak mendapat gaji untuk beberapa bulan, karena gaji itu dipotong untuk membayar pengeluaran dari perusahan selama proses perekrutan.
Mendengar hal seperti ini, seringkali yang terungkap adalah ekspresi sedih, tapi juga, saya sendiri, hanya mampu diam. Diam itu serentak menimbulkan dua hal: perasaan kecewa yang sulit terungkap karena mengapa banyak saudara-saudari yang mengalami nasib demikian, sekaligus perasaan marah, kenapa mereka bisa dengan mudah jadi korban penipuan.
Itu hanya sebagian kecil dari segelintir kisah buram yang menimpah anak-anak dan perempuan NTT. Kasus yang menimpa perempuan asal Timor yang disekap di sarang burung walet di Medan beberapa waktu lalu adalah contoh lain.
Tentu saja, di samping menyalahi pemerintah yang tidak peduli pada persoalan begini, saya sendiri termasuk orang yang selalu mengarahkan juga kekesalan pada sikap Gereja.
Memang, akan muncul begitu banyak bantahan terhadap anggapan bahwa Gereja diam terhadap soal ini – sebagaimana yang juga diarahkan pada tulisan Eras.
Tapi, saya pikir, Gereja harus berbuat maksimal, jika tetap ingin agar misi penyelamatan yang Yesus wariskan dan ingin terus dipertahankan benar-benar mampu menjawab masalah-masalah saat ini.
Saya sendiri, sepenuhnya setuju pada kritikan yang disampaikan kepada Gereja, karena sudah terlalu lama Gereja kita, hanya ingin disembah, tapi tidak mau atau alergi terhadap dikritik.
Saya yakin, para uskup, imam dan biarawan-biarawati yang begitu banyak di NTT, tak mau umat mereka terus ditatap sebagai barang komoditi – yang nilainya sama dengan kopi, cengkeh, kakao – oleh para calo.
Lantas, yang mesti didorong , semua pihak, termasuk Gereja harus mengambil peran dalam upaya jangka pendek, dengan memaksa pemerintah agar tak main-main dengan hal ini, sekaligus melakukan kampanye masif di tiap paroki, melawan propaganda para calo.
Langkah jangka panjang tentu saja, memikirkan secara kreatif cara membangun perekonomian umat, sehingga tak banyak yang kemudian tergiur untuk tinggalkan kampung dan mengadu nasib di kota besar, tanpa bekal pengetahuan dan keterampilan.
Andai saja hal-hal ini sudah sempat dibahas dalam rapat-rapat di level paroki, keuskupan dan sudah jadi sabda yang tersimpan rapi di dokumen-dokumen, maka sekarang saatnya membuat sabda-sabda itu menjelma jadi karya nyata.
Sabagaimana disinggung juga dalam tulisan Eras, saat ini, khotbah-khotbah harus mulai banyak menyentuh urusan tubuh, badan, tak lagi sekedar pada ritual.
Karena, umat akan bisa datang ke Gereja bila lapar bisa terobati. Dan, mereka itu akan mampu membayar uang kolekte saat mereka masih bisa menyisihkan sedikit dari sisa beli beras dan membiayai anak untuk sekolah.
