Lebih penting dari itu, kisah itu ternyata seperti puncak gunung es. Begitu kasus tersebut bergulir di media sosial, kita kebanjiran keluhan terkait pelayanan RSUD itu.
Pada umumnya, publik menyentil soal kesalahan diagnosis dan buruknya pelayanan. Bahkan pernah sekali, keluarga pasien harus mengamuk di ruang Unit Gawat Darurat (UGD), lantaran tak diberikan pelayanan.
Mengapa sedemikian buruk? Apakah fasilitas kesehatan tidak memadai? Apakah kurang dana? Nyatanya, tidak.
Mulanya, terkesan ironis ketika fasilitas rumah sakit diabaikan. Pemerintah daerah sepertinya acuh tak acuh.
Pasalnya, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari rumah sakit dan puskemas. Sepanjang tahun 2012 dan 2013, misalnya, pendapatan dari bidang kesehatan mencapai 45 % dari PAD.
Pendapatan itu jauh di atas pendapatan dari sektor tambang yang kurang dari 1 persen untuk PAD atau hanya Rp 132 juta dari total Rp 38. 247.543.544 miliar PAD kabupaten itu.
Akan tetapi, keterangan dari Sekda Manggarai, Manseltus Mitak ternyata berbicara lain.
Katanya, penerimaan dari rumah sakit itu tidak pernah diambil untuk sektor lain.
Sebaliknya uang itu dikembalikan kepada pihak rumah sakit, bahkan ditambahkan Rp 8 miliar per tahun dari APBD untuk meningkatkan pelayanan mutu kesehatan.
